Skip to content
Wali Kota Salatiga Yuliyanto mengakui birokrasi pemerintahan yang dipimpin kurang responsif terhadap keluhan masyarakat.
- Kota Semarang Kembali Raih Predikat Pembangunan Terbaik se-Jateng
- Kades Poncoharjo Bersikukuh Tak Lantik Sekdes Non-PNS
- Sudah 90 Persen, Pertengahan Tahun Ini Mal Pelayanan Publik Beroperasi
Baca Juga
"Tidak dapat dipungkiri jika saat ini masih ada paradigma birokrasi terkait dengan pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan yang kurang efektif, kurang responsif terhadap keluhan, masukan dan saran, atau kurang tanggap dengan aspirasi publik," papar Yuliyanto saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, Senin (10/1).
Wali Kota melanjutkan, masih ada paradigma birokrasi terkait dengan pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan yang kurang efektif, kurang responsif terhadap keluhan yang terjadi di lingkungan Pemkot Salatiga. Termasuk kurang tanggap akan saran, masukan serta aspirasi publik.
Untuk itu, di awal tahun 2020 ini ia mengajak agar jajaran birokrasi Pemkot Salatiga mulai berbenah terutama yang menyangkut aspek-aspek penerapan pelayanan prima.
Selain itu, orientasi pelayanan birokrasi pun ia harapkan harus berubah. Termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung pemberian pelayanan pada masyarakat, yang dapat mendongkrak kinerja pemerintah.
"Di era pandemi ini, pemberian layanan harus lebih cepat, tanpa harus bertatap muka, dan dilaksanakan dari jarak jauh merupakan suatu kebutuhan mutlak. Terobosan yang baik perlu ditekankan disini," tegasnya.
Ia pun mengingatkan jajarannya agar memperkuat sinergi dan konsolidasi.
"Tidak boleh ada ego sektoral. Semua perangkat daerah harus 'nyengkuyung bareng'," imbuhnya.
Yuliyanto mengajak awal tahun 2022, bisa dijadikan sebagai momentum untuk bertransformasi di berbagai aspek.
"Optimalkan segala sumber daya yang dimiliki, untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan, prioritas, serta target pembangunan di tahun 2022," pungkasnya. 
- Kampung Pancasila akan Dibentuk di Setiap Kecamatan
- Ada Masalah, Perangkat Desa Diminta Jangan Langsung Lapor APH
- Walikota Semarang Lantik 10 Pejabat Eselon II
