Soal Dugaan Dobel Anggaran, GEMPAR Jateng Desak BPK Audit Dana Reses dan Nara Sumber

Ilustrasi/net
Ilustrasi/net

Desas desus dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD Jateng saat menjalani masa reses menjadi sorotan beberapa pihak.


Selain pelanggaran itu, publik juga menyoroti soal dugaan adanya penggunaan dobel anggaran yang dilakukan anggota DPRD Jateng yakni dana reses dan dana nara sumber yang dilaksanakan saat reses berlangsung.

Menurut sumber yang juga LSM pengamat anggaran menyebutkan, reses anggota DPRD Jateng berlangsung tanggal 17 hingga 24 Mei 2022. 

Namun pada masa reses tersebut ada beberapa anggota dewan yang menjadi nara sumber kegiatan di instansi baik pemerintahan maupun swasta.

"Ini jelas pelanggaran, karena apa yang dilakukan anggota dewan telah dibiayai oleh negara melalui dana reses tapi saat reses malah melakukan kegiatan lain," ujar sumber yang enggan disebutkan namanya, Jumat (20/5/2022).

Selain itu ada dugaan dobel anggaran yang didapatkan oleh anggota DPRD. Pasalnya, ada anggaran APBD yang nilainya sekitar Rp 18 milyar untuk narasumber sebesar Rp 2,5 juta untuk per dua jam.

"Narsum itu ada anggarannya yakni Rp 2,5 juta untuk dua jam. Jadi dugaan kuat terjadi dobel anggaran (dana reses dan narsum) karena dilaksanakan pada saat yang sama," tambahnya.

Dijelaskan, narsum (nara sumber) adalah kegiatan dewan yang proses penganggarannya tidak melalui RAPBD, jadi tidak ada dalam rancangan APBD. 

"Tapi anggaran itu tiba-tiba muncul dan selalu muncul dalam pembahasan di Badan Anggaran Dewan bersama TAPD  Provinsi. Selain itu sejak awal hingga saat ini tidak ada juknisnya, namun tetep dilaksanakan," terangnya lagi.

Anehnya lagi, pelaksanaan anggaran narsum selalu ditempelkan pada kegiatan seperti reses, kunjungan dapil dan lainnya.

"Makanya kuat dugaan terjadinya dobel anggaran, dapat Rp 2,5 juta dari anggaran narsum dan dana reses, kunker maupun kunjungan dapil," ujarnya lagi.

Hal ini juga juga dikuatkan dengan munculnya surat atau catatan hasil rapim DPRD Jateng tanggal 9 Mei 2022 yang menyebutkan jadwal kegiatan anggota DPRD Jateng.

Namun ada kejanggalan dalam surat tersebut. Ada agenda yang menyebutkan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) dan Reses tetapi ditempeli instansi Kesbangpol dan Diskominfo (kolom keterangan). 

Rupanya kagiatan Narsum ditempelkan pada kegiatan Dewan (dibarengkan), seperti Reses, Kundapil dan juga Kunjungan Kerja.

"Kegiatan Narsum yang ditempelkan pada Kundapil, Kunker atau Reses itu jelas menjadi bukti dobel anggaran. Anggota mendapat dana APBD untuk Reses, Kundapil maupun Kunker dan bersamaan itu juga mendapat honor narsum (APBD juga)," tandasnya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Gempar Jateng, Widjayanto, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit penggunaan dana narsum dan dana reses.

"BPK harus melakukan audit dan harus konsisten. Bagaimana penggunaan dua anggaran itu ? Sudah berapa tahun modus ini dilakukan ?" tandas Widjayanto.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman, sudah ditanyai via WhatsApp, namun hingga berita ini diturunkan belum merespon.