21 Daerah Belum Punya Perda RTRW

Ketua Pansus, Abdul Aziz menilai, Raperda RTRW bisa menjadi payung hukum dalam membentuk iklim investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

"Mestinya dipercepat, agar memberi kepastian hukum untuk rencana pembangunan," kata Abdul, Selasa (23/2).

Abdul mengungkapkan, masih ada 21 kabupaten/ kota di Jateng yang belum menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW).

Menurutnya, hal ini menjadi salah satu faktor yang mengganggu iklim investasi di Jawa Tengah yang selama ini menjadi primadona.

Kata dia, dalam PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sudah memerintahkan agar pemerintah daerah segera menyelesaikan Raperda RTRW.

Dia menyebutkan, pada Pasal 75 dalam PP tersebut, bupati menetapkan Raperda RTRW kabupaten paling lama tiga bulan terhitung sejak mendapat  persetujuan substansi dari menteri.

"Jika bupati tidak menetapkan sesuai waktu yang ditentukan, maka Raperda RTRW bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka itu, kami meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikannya," tutupnya. [hen]