Pemprov Jateng Dorong Pemerintah Daerah Selesaikan RTRW

Daerah  SELASA, 23 FEBRUARI 2021 , 13:41:00 WIB | LAPORAN: PRABOWO

Pemprov Jateng Dorong Pemerintah Daerah Selesaikan RTRW
RMOLJateng. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong agar pemerintah daerah dan DPRD bisa segera menyelesaikan Raperda RTRW.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, baru 14 daerah yang telah menyelesaikan Raperda RTRW.

Sementara beberapa daerah yang selama ini menjadi tujuan investasi di Jateng, seperti Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap, belum menyelesaikan Raperda RTRW. Dia menilai hal ini penting lantaran bukan hanya membahas soal investasi melainkan juga soal banjir.

Menurutnya, banjir yang terjadi di beberapa wilayah kemarin juga terkait dengan masalah RTRW.

Dia menilai kalau suatu wilayah tidak dihitung dengan tepat dan ada aktivitas pembangunan mengabaikan lingkungan juga bahaya.

"Maka saya sarankan pada daerah-daerah yang RTRWnya belum beres segera dibereskan," kata Ganjar, Selasa (23/2).

Lebih jauh, Ganjar meminta DPRD perlu mendorong pemerintah kabupaten/ kota untuk segera menyelesaikan Raperda RTRW.

"Saya kira yang mesti mendorong dari pemerintah kab/ kota, DPRD kalau mereka merasa ini sesuatu yang penting untuk lakukan penataan ruang wilayah sampai nanti diturunkan sama detailnya ya segera dilakukan karena ini penting untuk pengendalian, tidak hanya soal cerita investasi," terang dia.

Sementara itu, Kepala Dinas DPMPTSP Jateng, Ratna Kawuri menambahkan, penyelesaian Raperda RTRW mampu membangun optimisme kinerja investasi.

Sehingga, lanjutnya, investasi dapat berjalan semakin cepat. Namun, jika daerah belum siap, maka regulasi tidak dapat berjalan.

Kata dia, pemerintah pusat menargetkan seluruh daerah bisa menyelesaikan Raperda RTRW, maksimal Juni 2021 mendatang. Karena itu, masih ada beberapa bulan bagi daerah untuk menyusun Perda tersebut. Termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital.

"UU Cipta Kerja itu kan mengkompres sekian UU. Otomatis, ketika UU berubah, aturan di daerah harus menyesuaikan. Ini untuk kepastian hukum dari sisi regulasi," jelasnya. [hen]

Komentar Pembaca
Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

RABU, 24 FEBRUARI 2021 , 11:35:01

Kapolda Jateng Dan Pangdam Tinjau Posko PPKM Skala Mikro
Banjir Jakarta 2021, Kenapa?

Banjir Jakarta 2021, Kenapa?

SABTU, 20 FEBRUARI 2021 , 19:55:16

Pra Rekontruksi Perampokan di Kawasan Barito Semarang
Bulan Keselamatan Untuk Para Pekerja

Bulan Keselamatan Untuk Para Pekerja

KAMIS, 28 JANUARI 2021 , 08:37:00

Penyuntikan Vaksin Tahap Dua

Penyuntikan Vaksin Tahap Dua

KAMIS, 28 JANUARI 2021 , 13:48:00