ELSA Desak Ganjar Buat Kebijakan Pro-Toleransi di Sekolah

Politik  SELASA, 16 FEBRUARI 2021 , 08:20:00 WIB | LAPORAN: STEFY THENU

ELSA Desak Ganjar Buat Kebijakan Pro-Toleransi di Sekolah
RMOLJateng. Yayasan Pemberdayaan Komunitas (YPK) ELSA Semarang mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membuat kebijakan pro-toleransi di sekolah.

Desakan sekaligus rekomendasi itu berupa tindak lanjut dari catatan laporan tahunan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Jateng 2020. 

Dalam catatan laporan tahunan ELSA 2020, terdapat dua kasus yang berbau intoleransi di sekolah. Keduanya pemaksaan mengenakan hijab dan penolakan calon seorang guru atas dasar agama. Sayang, peristiwa kedua itu kemudian kontennya hilang dari internet. 

"Sejak 2011, kami sudah mencatat beberapa kasus berbau intoleransi di sekolah. Waktu itu, kami sudah menduga akan menjadi bom waktu jika tidak ada kebijakan kongkrit dari pemerintah untuk menanggulangi potensi intoleransi di sekolah. Dan tahun ini terbukti,” kata Koordinator Advokasi dan Pemantauan YPK ELSA Semarang, Ceprudin, Selasa (16/2). 

Dalam laporan tahunan KBB di Jateng 2020 itu, ELSA mencatat, selama 2020, terjadi beberapa peristiwa intoleransi, yakni Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Solo mempermasalahkan logo HUT ke-75 RI, seorang siswi SMA Negeri 1 Gemolong, Sragen diteror karena tidak mengenakan jilbab, penolakan perayaan Asyuro Syiah di Semarang. Kasus lainnya adalah penolakan gereja Mojolaban, Sukoharjo dan penyerangan acara Midodareni di Solo. 

Selain kasus KBB, kami juga mencatat peristiwa terorisme di Jateng. Kami menilai, Jateng masih zona merah terorisme.  Hal itu terkait terbongkarnya 12 lokasi tempat latihan kader teroris, serta 23 terduga teroris yang ditangkap di Jateng selama 2020,” ungkap Ceprudin.

Ketua YPK ELSA, Tedi Kholiludin menambahkan, ELSA dalam menyuguhkan laporan tahunan selalu mencatat kemajuan pemenuhan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jateng.

ELSA merasa penting untuk merekam setiap peristiwa-peristiwa dimana ekspresi kebebasan beragama dan berkeyakinan dilindungi negara. Potret ini menjadi bukti negara hadir dan tidak selamanya abai dalam pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

Tedi menuturkan, selama 2020, sedikitnya ada tiga tindakan negara yang dalam menurut ELSA begitu berarti bagi kelompok minoritas dalam menjalankan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.  

Ketiganya yakni Walikota Semarang menerbitkan IMB Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari, Polda Jateng dan Polres Solo berhasil menangkap dan memproses hukum pelaku penyerangan acara Midodareni di Solo, dan Polda Jateng dan Polres Semarang mengamankan acara peringatan asyuro Jemaat Syiah.  

"Berkat hadirnya negara, hak-hak dasar mereka terlindungi,” kata Tedi.  Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jateng, Taslim Syahlan mengingatkan semua pihak tentang Piagam Watugong, yang merupakan kesepakatan semua elemen di Jateng untuk terus mewujudkan kondisi toleransi di Jateng. 

"Kami melakukan bersama-sama untuk mewujudkan Jawa Tengah yang toleran. Kami awali dengan mengadakan Piagam Watugong. Piagam Watugong ini kami sepakati semua unsur agama dan kepercayaan,” kata dosen Unwahas itu. 

Setelah ada Piagam Watugong itu, lanjut Taslim, mereka roadshow ke daerah-daerah, sosialisasi Piagam Watugong untuk memelihara toleransi.   Di lapangan, ditemukan banyak kendala, salah satunya Peraturan Bersama 2 Menteri yang menghambat dan bahkan cenderung menjadi legitimasi untuk melakukan intoleransi. 

"Namun, berkat semua pihak, semua elemen yang tergabung di Pelita dan FKUB, alhamdulillahnya apa yang kami lakukan ada buah manisnya bagi kelompok-kelompok yang terdiskriminasi,” katanya.  

Peneliti senior Wahid Foundation Alamsyah M Djafar berpendapat,  intoleransi di sekolah yang terjadi selama ini ada korelasi erat dengan semangat sejarah perumusan UU Sisdiknas.  

"Waktu itu ada perbedaan pendapat yang cukup sengit antar dua kelompok. Dimana ada kelompok yang ingin menciptakan situasi sekolah lebih religius dan ada kelompok yang ingin sekolah itu untuk belajar dan perbaikan karakter. Ini terjadi ketika perumusan undang-undang Sisdiknas,” paparnya. [sth]

Komentar Pembaca
Pra Rekontruksi Perampokan di Kawasan Barito Semarang
Bulan Keselamatan Untuk Para Pekerja

Bulan Keselamatan Untuk Para Pekerja

KAMIS, 28 JANUARI 2021 , 08:37:00

Penyuntikan Vaksin Tahap Dua

Penyuntikan Vaksin Tahap Dua

KAMIS, 28 JANUARI 2021 , 13:48:00