Tanpa Kompensasi, Banyak Pelaku Usaha Tolak Wacana Perpanjangan PPKM

Ekonomi  SABTU, 23 JANUARI 2021 , 17:45:00 WIB | LAPORAN: ALMIRA NINDYA

Tanpa Kompensasi, Banyak Pelaku Usaha Tolak Wacana Perpanjangan PPKM
RMOLJateng. Rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menuai penolakan dari berbagai kalangan sektor usaha, khususnya pedagang kuliner malam dan dunia perhotelan.

Abel, salah satu pedagang kuliner Sukoharjo mengaku wacana perpanjangan PPKM dinilai tidak menyelesaikan masalah.

"PPKM yang kemarin apa efektif, kalau dikatakan tidak efektif kenapa harus diperpanjang lagi. Akan menambah masalah dan penderitaan bagi warga yang pekerjaannya terganggu. Pedagang makanan malam, pekerja seni, pekerja pernikahan dan lainnya. Kalau dilakukan lagi tanpa solusi akan banyak yang menolak," kata Abel, ketika dihubungi RMOLJateng, Sabtu (23/1).

Dirinya mendapat banyak keluhan dari teman-temannya yang 'kehilangan' pekerjaannya selama pemberlakuan PPKM. Seperti pekerja seni, pekerja pesta dan acara, termasuk pekerja hiburan dan rekreasi.

"Pemerintah kalau mau bikin aturan tolong disurvei dulu ke bawah. Apa yang terjadi di masyarakat bawah, kami kehilangan pendapatan. Harus ada solusi, jangan asal membuat aturan," tandas Abel.

Salah satu solusi yang mungkin bisa ditempuh, semua kegiatan atau acara bisa dilakukan dengan pembatasan dan protokol kesehatan penuh.

"Acara tetap jalan, pernikahan dan sebagainya. Tapi ada pembatasan dan prokes. Jadi semua bisa menjalankan pekerjaannya dapat pemasukan meski berkurang," tegas Abel.

Terpisah, penolakan PPKM juga dilakukan para pelaku perhotelan. Pimpinan hotel di Jawa Tengah yang tergabung dalam Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), menolak rencana perpanjangan PPKM, karena dirasakan telah berdampak negatif.

"Kami meminta agar pemerintah tidak memperpanjang PPKM karena memukul industri perhotelan. Kami telah menerapkan protokol kesehatan secara disiplin sejak awal pandemi, mendapatkan sertifikasi CHSE dan mematuhi semua aturan pemerintah yang ditetapkan agar bisa menjalankan operasional dengan aman dan sehat," kata Wakil Ketua IHGMA sekaligus General Manager Hotel Best Western Premier Solo Baru, Oji Fahrurrazi, Sabtu (23/1).

Menurut dia, sektor pariwisata dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang cukup besar, kalangan pengelola hotel berharap kepada pemerintah memiliki solusi tepat dan bijaksana karena pada saat ini hotel rata- rata sudah tidak memiliki dana cadangan.

Selain itu, Oji mewakili seluruh anggota IHGMA juga meminta ada kebijakan penghapusan/ pengurangan pembayaran pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

"Kami berharap, pemerintah membantu usaha perhotelan dengan mengevaluasi dan tidak memperpanjang PPKM," tegasnya. [hen]


Komentar Pembaca
Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

RABU, 24 FEBRUARI 2021 , 11:35:01

Kapolda Jateng Dan Pangdam Tinjau Posko PPKM Skala Mikro
Banjir Jakarta 2021, Kenapa?

Banjir Jakarta 2021, Kenapa?

SABTU, 20 FEBRUARI 2021 , 19:55:16

Pra Rekontruksi Perampokan di Kawasan Barito Semarang
Bulan Keselamatan Untuk Para Pekerja

Bulan Keselamatan Untuk Para Pekerja

KAMIS, 28 JANUARI 2021 , 08:37:00

Penyuntikan Vaksin Tahap Dua

Penyuntikan Vaksin Tahap Dua

KAMIS, 28 JANUARI 2021 , 13:48:00