LCKI Minta Bupati Kendal Mirna Awasi Penyaluran Bantuan

Daerah  SABTU, 28 NOVEMBER 2020 , 14:28:00 WIB | LAPORAN: RENDRAS CAVA

LCKI Minta Bupati Kendal Mirna Awasi Penyaluran Bantuan
RMOLJateng. Jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2020, Kabupaten Kendal dihebohkan dengan beredarnya rekaman suara yang diduga direkam dari salah satu pasangan calon Bupati Kendal.

Dalam rekaman tersebut orang yang diduga salah satu pasang calon bupati itu melakukan koordinasi kepada anggota tim sukses lainnya untuk menyebarkan ancaman kepada masyarakat yang tidak memilih pasangan calon tersebut.

Ancaman yang dikeluarkan yakni akan mencoret atau menghapus nama warga yang selama ini telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat seperti PKH jika tidak memilih pasangan calon yang dimaksud.

Dengan begitu warga yang tidak memilih pasangan calon tersebut akan kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Menanggapi hal tersebut, salah satu elemen masyarakat mengadu kepada Bupati Mirna Annisa pada Sabtu (28/11).

Elemen yang tergabung dalam Lembaga  Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Jateng dan Forum Pemerhati Pilkada Kendal itu meminta Bupati Kendal untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang merasa terancam dengan ancaman tersebut.

Mereka menduga ada pengaruh dari elemen pemerintah yang ikut mendukung salah satu pasang calon tersebut.

Pasalnya, kewenangan untuk memberikan dan mendata masyarakat yang menerima bantuan yakni pada pemerintahan.

Doni Sahroni salah satu anggota LCKI Jawa Tengah mengatakan bahwa dugaan adanya ancaman tersebut akan mencederai proses pemilu yang saat ini berlangsung. Seharusnya pemilu harus berjalan dengan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luber jurdil), namun adanya dugaan ancaman tersebut membuat masyarakat menjadi terpaksa memilih pasangan calon.

"Dalam rekaman itu, salah satu cabup Kendal memberikan peringatan yang bernada ancaman terkait bantuan dari pemerintah pusat. Jika pilihannya tidak sama dengan pasang calon maka akan pemilih itu akan dicoret dan tidak akan mendapatkan bantuan," katanya.

Ia berharap agar Bupati Kendal turut mengawasi proses pemberian bantuan kepada masyarakat.

Pengawasan tersebut untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya tanpa mendapatkan intimidasi berbagai pihak.

"Tidak pantas jika benar ada salah satu paslon mengancam seperti itu. Kami harap Bupati Kendal turut mengawasi jalannya proses pemberian bantuan apapun agar tidak ada intimidasi dari pihak luar," tambahnya.

Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan bahwa pihaknya akan menginstruksikan inspektorat untuk terus mengawasi Organisasi Perangkat Daerahnya agar tidak terlibat dalam dugaan penyebaran ancaman tersebut.

"Saya minta inspektorat untuk ikut mengawasi seperti Dinsos dan Dispemasdes, namun kami tolong untuk diberikan informasi jika ada temuan di lapangan," katanya. [hen]

Komentar Pembaca
Saat-saat HRS Dipindahkan

Saat-saat HRS Dipindahkan

KAMIS, 14 JANUARI 2021 , 21:15:00

Ribka Tjiptaning: Tolak Vaksin Covid 19

Ribka Tjiptaning: Tolak Vaksin Covid 19

SELASA, 12 JANUARI 2021 , 20:50:00

Mbak You: 2021 Ada Upaya Ganti Presiden

Mbak You: 2021 Ada Upaya Ganti Presiden

SENIN, 11 JANUARI 2021 , 23:45:00

Penangkapan Tersangka Pengedar Uang Palsu Di Semarang
Peluncuran UKMmu Oleh OJK Jateng

Peluncuran UKMmu Oleh OJK Jateng

JUM'AT, 27 NOVEMBER 2020 , 18:31:00

Gelar Perkara Kasus Pembunuhan Wanita Di Semarang

Gelar Perkara Kasus Pembunuhan Wanita Di Semarang

JUM'AT, 20 NOVEMBER 2020 , 13:44:00