Dipecat Bupati Sukoharjo, Kades Gedangan Siap Gugat

Daerah  MINGGU, 11 OKTOBER 2020 , 18:11:00 WIB | LAPORAN: ALMIRA NINDYA

Dipecat Bupati Sukoharjo, Kades Gedangan Siap Gugat

Pelantikan Pj Kades Gedangan Grogol Sukoharjo

RMOLJateng. Andry Eko, Kepala desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, mengaku siap melayangkan gugatan atas surat pemecatan dirinya dari Bupati Sukoharjo.

"Saya telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab sesuai isi surat pertama atas semua kelalaian dan kesalahan saya. Tapi ternyata Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  mengirim surat kedua dan minta saya diberhentikan secara permanen sebagai kades Gedangan," kata Andry Eko, Minggu (11/10).

Andry merasa hukuman tersebut berlebihan, karena kelalaian dan kesalahannya sudah diperbaiki. Seluruh pelanggaran yang dituduhkan tersebut sudah selesai. Misalkan soal pengadaan sertifikat tanah juga sudah ditebus. Tapi BPD tetap ngotot minta Kades dipecat.

"Intinya saya akan menggugat, karena dari prosedur yang dilakukan BPD tidak tepat," tandas Andry.

Tidak hanya Andry, sejumlah tokoh masyarakat Gedangan juga kaget dan kecewa dengan pemecatan kades yang menang dari hasil pemilihan warga, dua tahun silam.

"Kami kecewa dengan keputusan ini, karena BPD melangkah dengan pijakan yang salah. Kami berharap BPD mencabut surat permohonan dan mengembalikan jabatan kepada kades lama. Kami tidak masalah jika memang harus diberhentikan, tapi caranya harus ada Musdes dulu. Ini surat permohonan dibuat tanpa Musdes, Ketua BPD tidak melibatkan seluruh anggotanya," kata Sutrisno salah satu tokoh masyarakat Desa Gedangan.

Diketahui pada Sabtu (10/10) malam, Camat Grogol Bagas Windaryatmo, atas nama Bupati Sukoharjo melantik Sekretaris Desa Gedangan, Joko Miranto sebagai Pejabat (Pj) kepala Desa Gedangan.

"Jadi, ini berawal dari usulan BPD Gedangan kepada bupati terkait pelanggaran kades lama. Laporan yang pertama sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Inspektorat muncul LHP, setelah itu disusul laporan kedua oleh BPD," kata Camat Grogol Bagas Windaryatno usai atas nama bupati melantik Pj Kades Gedangan.

Dijelaskan Bagas, dari LHP itu, kades lantas diberhentikan untuk sementara. Namun kemudian BPD untuk yang kedua kalinya memohonkan pemberhentian secara permanen kepada bupati hingga akhirnya keluar surat keputusan (SK) pemberhentian dan disusul keputusan tentang pengangkatan Pj kades.

Pj Kades disebutkan akan bertugas menjalankan roda pemerintahan desa untuk sementara hingga nantinya terpilih kepala desa definitif hasil pemilihan kepala desa antar waktu. Untuk penyelenggaraan pemilihan kades antar waktu diagendakan akan digelar usai perhelatan pilkada yang baru akan berlangsung Desember mendatang.

"Pola pemilihan antar waktu (PAW) dilakukan karena masa jabatan kades yang diberhentikan ini kurang dari setengah (baru menjabat sekira 2 tahun dari yang semestinya 6 tahun), dan itu (PAW) akan dilaksanakan setelah pilkada sesuai edaran dari Kemendagri," jelas Bagas.

Menyinggung tudingan sebagian tokoh masyarakat desa bahwa terbitnya surat permohonan dari BPD Gedangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bagas menyampaikan, pihak pemerintah sudah mengkaji sebelum membuat keputusan, namun begitu jika ada yang keberatan dipersilahkan dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan ke PTUN.

Informasi yang didapat, melalui surat kedua, BPD memohon kepada bupati agar Andry diberhentikan secara permanen dari jabatannya sebagai kades terpilih lantaran telah melakukan berbagai pelanggaran. Diantaranya, dugaan menggadaikan sertifikat tanah kas desa, penyimpangan pengelolaan keuangan bantuan sosial dan beberapa pelanggaran lainnya.[dit]



Komentar Pembaca
Foto: Taman Kota

Foto: Taman Kota

RABU, 16 SEPTEMBER 2020 , 14:52:00

Wisuda Drive Thru di UPGRIS Semarang

Wisuda Drive Thru di UPGRIS Semarang

SABTU, 29 AGUSTUS 2020 , 12:14:00

Alat Berat Eksplorasi Alam

Alat Berat Eksplorasi Alam

SABTU, 26 SEPTEMBER 2020 , 15:09:00