Dewan Pengupahan Kota Semarang Mulai Survey Kebutuhan Hidup Layak Buruh

Pemerintahan  RABU, 29 JULI 2020 , 11:23:00 WIB | LAPORAN: PRABOWO

Dewan Pengupahan Kota Semarang Mulai Survey Kebutuhan Hidup Layak Buruh
RMOLJateng. Dewan Pengupahan Kota Semarang mulai melakukan survey kebutuhan hidup layak (KHL) buruh.

Anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang, A. Zainuddin, mengatakan survey kebutuhan hidup layak ini dilakukan sebagai usulan kepada Walikota Semarang saat mengajukan rekomendasi upah minimum kota (UMK) tahun 2021.

"Survey kebutuhan hidup layak ini dilakukan bersama anggota DPRD Kota Semarang dan Aliansi Gerbang. Tujuannya untuk usulan UMK 2021. Kami ingin cek supaya buruh bisa mendapat upah sesuai kebutuhan riil,"kata Zainudiin, Rabu (29/7).

Menurut Zainuddin, Dewan Pengupahan Kota Semarang akan melakukan survey di lima pasar di Kota Semarang.

"Kami gelar di Pasar Karangayu, Pasar Langgar, Pasar Pedurungan, Pasar Mangkang, dan Pasar Jatingaleh," ungkap dia.

Setelah melakukan survey di lima pasar tersebut, lanjut Zainuddin, dewan pengupahan Kota Semarang akan menghitung kebutuhan hidup layak yang diperlukan buruh.

"Kemudian dewan pengupahan Kota Semarang mengusulkan kepada walikota. Maka itu kami hitung benar kebutuhan hidup layak mulai dari sandang, pangan, papan,"tandas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo, mengatakan pihaknya perlu terlibat dalam survey kebutuhan hidup layak tersebut.

Pasalnya, kata Rahmulyo, kebutuhan hidup layak ini menjadi dasar yang menentukan upah buruh di tahun mendatang.

"Tentunya kami akan mendorong hasil survey ini ke Walikota Semarang agar menjadi rekomendasi upah minimum kota di akhir tahun nanti,"kata Rahmulyo.

Menurut Rahmulyo, yang perlu menjadi sorotan adalah survey kebutuhan hidup layak ini harus sesuai dengan kebutuhan buruh secara riil.

Dia juga meminta agar walikota Semarang nantinya memiliki kebijakan tersendiri dalam membuat rekomendasi upah minimum kota.

"Karena kalau dilihat saat ini sedang pandemi dan kecenderungannya peningkatan ekonomi menurun. Kalau bisa ada kebijakan pemerintah karena jika perhitungan upah minimum kota berdasar PP 78, nanti hasilnya bisa memberatkan buruh," terang dia. [dit]

Komentar Pembaca
Kerja Bakti Polisi Membersihkan Masjid Agung Demak
Program Sehati Pertamina

Program Sehati Pertamina

KAMIS, 23 JULI 2020 , 14:27:00

Robot Ikut Wisuda Daring Di Undip Semarang

Robot Ikut Wisuda Daring Di Undip Semarang

SELASA, 28 JULI 2020 , 15:37:00