DPRD Rembang Desak Penggunaan Dana Penanganan Covid-19 Secara Transparan

Anggota DPRD Rembang dari Partai Gerindra Yudianto menyebut penggunaan anggaran yang tidak transparan akan memunculkan isu yang kurang baik.

Misalnya pengadaan masker dana Rp150 juta, kita nggak pernah tahu sijine piro (harga satuan berapa), terus dibagikan kemana saja. Sebaiknya detail, biar urut dan kita mencermati enak. Jan-jane tenan opo ora, dijalankan tenan opo ora (sebenarnya ada atau tidak, dijalankan atau tidak),” beber Yudianto Sabtu (24/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Rembang, Mustain mengakui pandemi Covid-19 adalah kali pertama terjadi. Hal ini menyebabkan kegiatan dinas/ instansi organisasi perangkat daerah (OPD) berlangsung sewaktu-waktu, tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan saat itu.

OPD yang menangani kan banyak, seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit, BPBD dan OPD lain terkait dampak sosial ekonomi. Di awal pertama kali terjadinya Covid-19 memang kegiatan temen-temen sporadis. Hingga akhirnya diakomodir satu rumpun dalam gugus tugas,” terangnya.

Dia mengatakan, jika mengacu data pemakaian anggaran penanganan Covid-19 Pemkab Rembang, dari total Rp 71 M, pos kebutuhan paling besar adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin sebesar Rp36 M.

Kemudian, disusul pencegahan dan pengendalian Covid-19 di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang mencapai Rp9,2 M, serta 22 item penggunaan anggaran lain.

Sementara itu Kasatreskrim Polres Rembang AKP Bambang Sugito mengaku telah melakukan mapping terhadap penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 di lingkungan pemkab setempat.

Belum sampai pada penyelidikan. Baru mapping dan pengumpulan data. Jadi belum ada yang diperiksa,” ujar Bambang Sugito. [hen]