(Update Status) Ekonomi Indonesia

Opini  SENIN, 13 JULI 2020 , 08:58:00 WIB

(Update Status) Ekonomi Indonesia
Memasuki era New Normal, Indonesia mendapatkan status baru. Per 1 Juli 2020 Indonesia berstatus Negara Menengah Atas (upper middle income). Sebelumnya lower middle income.

Status ditetapkan berdasarkan laporan Bank Dunia, bersama tujuh negara lain yang juga mengalami perubahan kenaikan kelompok ekonominya.
 
Bank Dunia mengklasifikasikan negara berdasarkan Gross National Income (GNI) per kapita dalam empat kategori, yaitu: low income (di bawah US$ 1.036), lower-middle income (di antara US$ 1.036 " US$ 4.045), upper-middle income (di antara US$ 4.046 " US$ 12.535), dan high income (di atas US$ 12.535).

GNI per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi US$ 4.050 dari tahun sebelumnya yang sebesar US$ 3.840 seperti dikutip dari laman blogs.worldbank.org.

Kenaikan status ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi negara kita. Buah kerja keras masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan.

Status baru di tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19 bisa menjadi obat pereda sakit” perekonomian.
 
Namun demikian, kita tidak boleh terlena. Ternyata, di balik status baru terdapat PR” yang mesti dituntaskan. Prediksi berbagai ekonom, terjadi perlambatan secara menyeluruh (synchronized slowdown) terhadap ekonomi global termasuk Indonesia, berlangsung lama dan diwarnai ketidakpastian.

Adanya dampak pandemi COVID-19 kian memperburuk dampak krisis ekonomi global 2008 yang dirasa belum teratasi sepenuhnya.

Ekonomi di Tengah Pandemi


Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia akan melambat signifikan sebagai dampak pukulan pandemi.
Ekonomi akan terkontraksi hingga 0% pada tahun 2020 jauh lebih rendah ketimbang prediksi pemerintah (menteri keuangan) yang masih optimis sebesar 2,3% di akhir tahun.

Andai pun ekonomi memburuk barulah terkoreksi hingga minus 0,4%. Sedangkan prediksi dari Dana Moneter Internasonal (IMF) semula sebesar 0,5% lalu direvisi menjadi minus 0,3%. Hampir sama dengan prediksi pemerintah.
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian ekonomi di Triwulan I-2020 (y on y) sebesar 2,97% terpangkas hampir separo ketimbang Triwulan I-2019 yang sebesar 5,07%.

Sedangkan Triwulan II-2020, pemerintah memprediksi capaian ekonomi berada pada minus 3,8%. Dampak pandemi COVID-19 diharapkan berakhir pada Mei 2020 dan bisa membaik mulai Juni.

Dengan demikian kontraksi ekonomi di periode berikutnya bisa diminimalkan. Namun, apabila jatuhnya capaian ekonomi di Triwulan II-2020 berlanjut ke Triwulan III-2020 maka ancaman resensi kemungkinan besar bakal terjadi.

Kontraksi bisa jadi lebih dalam dengan adanya Work From Home (WFH), larangan mudik, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kepastian penanganan pandemi COVID-19 yang masih ditunggu. Dikarenakan masyarakat akan menahan pengeluaran konsumsinya.

Konsumsi Rumah Tangga
 
Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam membentuk postur PDB (Produk Domestik Bruto). Pada Triwulan I-2020, separo lebih PDB bersumber dari komponen tersebut sebesar 58,14%.

Konsumsi rumah tangga Triwulan I-2020 (q to q) terkontraksi hingga minus 1,97% melambat ketimbang capaian Triwulan I-2019 sebesar 0,04%.

Meski kontraksinya paling kecil ketimbang komponen lain, dampak perlambatannya berpengaruh secara signifikan pada capaian ekonomi keseluruhan.

Demi mengendalikan lonjakan jumlah penduduk miskin, penggelontoran dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari dana desa telah dilakukan pemerintah.

Ini bisa membantu masyarakat paling terdampak yang pendapatannya di bawah 1,8 juta per bulan, yaitu: warga miskin, rentan miskin, dan pekerja informal. Paling tidak, BLT bisa digunakan untuk pengeluaran kebutuhan dasar.
 
Apabila melihat distribusi pengeluaran per kapita, kondisi September 2019 kelompok penduduk 40% terbawah menyumbang 17,7%. Kelompok penduduk 40% menengah menyumbang 36,9%.

Sedangkan penduduk 20% teratas sumbangannya hampir separo atau paling dominan, yaitu sebesar 45,4%. Perlu dipikirkan strategi jitu agar pengeluaran kelompok menengah-atas ini bisa menopang capaian ekonomi ke level yang lebih tinggi.
 
Oleh karenanya untuk menuntaskan PR” yang tidak mudah ini, proses bisnis as usual bisa jadi bukan solusi tepat, perlu perubahan mendasar semua lini.

Kolaborasi nyata baik antara pemerintah (pusat dan daerah), pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah bisa sebagai motornya. Media sosial berpengaruh nyata pada era ini.

Perbanyak konten positif tentang perilaku bangga memiliki produk dalam negeri dan ajakannya dilakukan secara masif baik oleh pemerintah maupun siapa pun.

Untuk menghindari kebangkrutan massal, pemerintah telah melonggarkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Juga demi menggenjot kembali pengeluaran masyarakat, mulai dibuka pusat perbelanjaan, bandara, dan tempat wisata.

Ini harus membuat perilaku masyarakat makin taat dengan penerapan protokol kesehatan ketat selama pandemi. Dikarenakan ketaatan tersebut adalah kunci sukses pemutusan sebaran pandemi COVID-19.
 
Pandemi bisa menjadi momentum disrupsi di bidang ekonomi. Sudah semestinya kita siap mengikutinya sehingga bisa mempertahankan status baru atau bahkan naik status.

Akhirnya, status baru ekonomi Indonesia sebagai Negara Menengah Atas bisa menjadi salah satu langkah strategis menuju Indonesia Maju 2045 dan ekonomi terbesar kelima di dunia. [***]
 
 
Duto Sulistiyono, M.Si.  
Fungsional Statistisi Ahli BPS Kabupaten Pati

Komentar Pembaca
Kerja Bakti Polisi Membersihkan Masjid Agung Demak
Program Sehati Pertamina

Program Sehati Pertamina

KAMIS, 23 JULI 2020 , 14:27:00

Robot Ikut Wisuda Daring Di Undip Semarang

Robot Ikut Wisuda Daring Di Undip Semarang

SELASA, 28 JULI 2020 , 15:37:00