Sebut Sukoharjo Rawan, Bawaslu Dinilai Tidak Fair

Saat ketua Bawaslu Sukoharjo menyampaikan data indikator penilaian Indek Kerawanan Pemilu (IKP) yang menunjukkan Kabupaten Sukoharjo paling rawan se Jawa Tengah, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mempertanyakan indikator IKP, karena ia menilai Sukoharjo aman.

"Munculnya IKP Sukoharjo tertinggi di Jawa Tengah membuat keresahan. Bawaslu Sukoharjo tidak fair," kata Bupati Sukoharjo.

Bupati Sukoharjo juga menyinggung soal rekomendasi sanksi untuk Sekda Sukoharjo oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), diangggap tidak tepat.

Hal senada juga disampaikan sejumlah anggota LSM, bahkan meragukan keabsahan data kerawanan yang disampaikan Bawaslu SUkoharjo.

"IKP ini membuat suasana tidak kondusif, harusnya masuk pilkada ini munculkan opini yang positif," ungkap Joko Cahyono, anggota FKLSM.

Berbeda dengan yang disampaikan Ari Sarwanto, ketua DPC PKS Sukoharjo, malah menyatakan sikap setuju dengan paparan yang disampaikan Bawaslu Sukoharjo. Hal tersebut bisa dijadikan pijakan untuk mengambil kebijakan.

"Setuju dengan paparan yang disajikan Bawaslu Sukoharjo. Sebaiknya lebih baik fokus dengan langkah-langkah antisipasi apalagi Pilkada ini dilaksanakan dimasa pandemi Covid19," ungkap Ari.

Menanggapi 'serangan' yang ditujukan pada pihaknya, ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto, mengatakan bahwa IKP berbeda dengan kerawanan keamanan.

"IKP disusun untuk mengidentifikasi ciri, karakteristik dan kategori kerawanan. Juga alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi dan deteksi dini dalam pelaksanaan Pilkada dimasa pandemi Covid19," tegas Bambang.

Sejumlah 'serangan' dianggap Bambang sebagai masukan bagi Bawaslu Sukoharjo, untuk bahan evaluasi khususnya dalam hal sosialisasi peraturan dan kinerja.[dit]