Kedisiplinan Masyarakat Menurun, Pemerintah Putuskan Perpanjang PKM

Nusantara  KAMIS, 21 MEI 2020 , 23:36:00 WIB | LAPORAN: TAKHRODJIE

Kedisiplinan Masyarakat Menurun, Pemerintah Putuskan Perpanjang PKM
RMOLJateng. Dalam dua hari belakang ini, kesadaran masyarakat akan wabah Covid-19 sepertinya memudar, masyarakat fokus mempersiapkan lebaran tanpa mempedulikan adanya wabah.

Ironisnya, dalam dua hari ini ada tambahan 17 orang positif Covid-19 dari cluster baru di Kota Semarang. Padahal sebelumnya, tidak ada tambahan PDP justru kesembuhan yang terus meningkat.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi usai rapat bersama Forkopimda Kota Semarang dalam rangka evaluasi pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) periode pertama, di markas Kodim 0733/BS Semarang, Kamis (21/5/2020) malam.

"Update dalam dua hari ini ada tambahan 17 orang positif Covid-19 dari cluster baru, kesembuhan ada 9 pasien. Total setelah ada tambahan 17 orang saat ini ada 57 orang pasien positif Covid-19," terang Wali Kota Semarang, beberapa saat lalu.

Selain itu lanjut Hendi, panggilan akrab Wali Kota, dalam beberapa hari belakang ini juga PDP nya meningkat setelah dari salah satu pasar dilakukan sweb ada reaktif Covid-19.

"Berdasarkan evaluasi tersebut, maka hasil rapat Forkopimda Kota Semarang memutuskan pemberlakuan PKM kita perpanjang sampai 14 hari kedepan, mulai 25 Mei sampai 7 Juni 2020," terang Hendi.

Menurut Hendi, polanya hampir seperti pada periode pertama, cuma akan lebih ketat, patroli gabungan TNI/Polri, Dishub dan Satpol PP akan terus dilaksanakan.

Patroli ditingkat kecamatan yang melibatkan Polsek, Koramil dan Camat juga terus dilaksanakan, patroli di tingkat kelurahan, lurah dengan babinkamtibmas maupun babinsa juga digalakkan.

"Termasuk 8 pos pantau di perbatasan dan 4 pos pantau dalam kota semakin diaktifkan dan lebih ketat lagi," tandas Hendi.

Bedanya lanjut Hendi, dalam PKM periode kedua ini, unit usaha informal seperti PKL yang sebelumnya buka hingga pukul 20.00, untuk PKM periode kedua buka hingga pukul 21.00 WIB.

"Jadi untuk unit usaha informal seperti PKL, pasar modern, restauran tutup pukul 21.00 WIB, jadi semuanya sama," tambah Hendi.

Dengan PKM periode kedua, Hendi berharap secara perlahan-lahan masyarakat Kota Semarang akan memasuki situasi new normal atau hidup berdampingan dengan Covid-19.

"Tapi kami belum berani melepas secara total. Kita tahu, beberapa hari terakhir ini masyarakat seolah-olah sudah lupa adanya pandemi Covid-19, mereka cukup banyak di jalanan, di mall dan di pasar hanya untuk mempersiapkan lebaran," ujarnya.

Padahal lanjut Hendi, pihaknya telah menyampaikan kebijakan pusat melalui menteri agama bahwa sholat idul fitri diharapkan dilakukan dari rumah masing-masing, tidak ada anjangsana juga tidak ada open house.

"Tapi itulah sebuah budaya ditambah lagi banyaknya kendaraan-kendaraan atau transportasi darat yang melewati pos pantau memasuki Kota Semarang, nah ini akan kita antisipasi selama 14 hari kedepan," tandas Hendi.

Lebih jauh Hendi berharap, untuk 14 hari kedepan, masyarakat semakin paham dan mengerti bahwa dalam situasi seperti ini, satu-satunya jalan adalah disiplin dalam menerapkan SOP kesehatan.

"Untuk 14 hari kedepan kita juga akan semakin masif melakukan rapid tes dan swab, tidak hanya di pasar, tidak hanya di mall tapi juga di tempat-tempat yang kita duga menjadi tempat kerumunan. Bagi tempat usaha yang tidak menerapkan SOP kesehatan dan setelah kita lakukan cek ternyata ada yang positif, maka tempat usaha itu akan kita tutup paksa," tandas Hendi.

Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Auliansyah Lubis menegaskan tetap akan melakukan pengetatan di jalur masuk ke Ibu Kota Jawa Tengah, dan mengembalikan pendatang yang masuk ke Kota Semarang dalam rangka mudik.

"Khususnya pada pos penyekatan di Kalikangkung, Mangkang, Banyumanik dan Pedurungan atau Plamongan, tetap kita lakukan sesuai dengan prosedur awal, kecuali ada yang memiliki dokumen sesuai ketentuan Menhub," tekan Kapolrestabes.

"Kalau untuk mudik, kita kembalikan dan tidak boleh masuk kota Semarang, namun sesuai dengan peraturan Menhub bahwa yang tidak diijinkan adalah dari kota yang zona merah seperti Jakarta, Jabar, Jatim," tambahnya. [jie]

Komentar Pembaca