Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Minta Iuran Kenaikan JKN Dibatalkan

Kesehatan  RABU, 20 MEI 2020 , 20:52:00 WIB | LAPORAN: HENDRATI HAPSARI

Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Minta Iuran Kenaikan JKN Dibatalkan
RMOLJateng. Koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) mendesak Presiden segera membatalkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 supaya besaran iuran JKN kembali seperti semula.

Demikian rilis yang diterima Redaksi RMOL Jateng. Selain itu, pemerintah diminta segera melakukan perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan.

Kementerian Keuangan dan BPKP juga dinilai perlu segera membuka hasil audit BPKP mengenai penyelenggaraan Program JKN dan BPJS sebagaimana telah diputuskan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai dokumen publik. Ombudsman RI untuk melakukan investigasi atas potensi pelanggaran maladministrasi dalam penetapan kenaikan iuran JKN.

Tuntutan berikutnya adalah pemerintah menindaklanjuti putusan MA No. 7P/HUM/2020, khususnya dengan melakukan segera mencari sumber alternatif bagi pendanaan JKN untuk menutup evaluasi penyelenggaraan program JKN.

Kemudian, menelusuri potensi fraud dalam pengelolaan dan pelaksanaan program JKN serta mengefektifkan kerja dan fungsi satuan pengawas internal BPJS. [hen]



Komentar Pembaca
Foto: Taman Kota

Foto: Taman Kota

RABU, 16 SEPTEMBER 2020 , 14:52:00

Alat Berat Eksplorasi Alam

Alat Berat Eksplorasi Alam

SABTU, 26 SEPTEMBER 2020 , 15:09:00

Operasi Masker Di Kawasan Simpanglima Semarang

Operasi Masker Di Kawasan Simpanglima Semarang

SELASA, 15 SEPTEMBER 2020 , 15:03:00