Bawaslu Jateng Tangani 69 Kasus Dugaan Pelanggaran Dalam Pilkada 2020

Daerah  RABU, 20 MEI 2020 , 19:01:00 WIB | LAPORAN: PRABOWO

Bawaslu Jateng Tangani 69 Kasus Dugaan Pelanggaran Dalam Pilkada 2020
RMOLJateng. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah telah menangani sebanyak 69 dugaan kasus pelanggaran selama masa pilkada 2020.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih mengatakan, dari 69 dugaan kasus itu, 53 kasus telah diproses lebih lanjut.

Kata dia, sebanyak 53 kasus itu terdiri dari 42 kasus pelanggaran administrasi dan 11 kasus pelanggaran perundang-undangan hukum lainnya.

Terkait dengan 42 kasus pelanggaran administrasi adalah berupa penanganan tahapan seleksi PPK dan PPS yang dilakukan KPU. Output penanganan pelanggaran ini berupa rekomendasi yang telah disampaikan Bawaslu Kabupaten/ Kota ke KPU di masing-masing kabupaten/ kota,” kata Ananingsih dalam konferensi pers secara daring, Rabu (20/5).

Menurutnya, 11 kasus pelanggaran perundang-undangan hukum lainnya terdiri dari 10 kasus netralitas aparat sipil negara (ASN) dan dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang dengan terlapor Bupati Klaten.

"Sebanyak 10 kasus terkait netralitas ASN itu jumlah terlapornya sebanyak 36 ASN, di antaranya 26 ASN di Purbalingga, empat di Sukoharjo, tiga di Klaten, 1 di Kabupaten Semarang, 1 di Kendal dan 1 ASN Pemprov Jawa Tengah," terang dia.

Dia menambahkan, terkait dengan dugaan politisasi pembagian bantuan untuk masyarakat berupa hand sanitizer di Klaten, Bawaslu sudah menanganinya.

Pihaknya menerapkan dua pasal pada dugaan kasus tersebut yakni Pasal 71 ayat (3) UU No.10/2016 dan Pasal 76 ayat 1 huruf (d) UU No.23 Tahun 2014 jo UU No.9/2015.

Namun, hasil rapat dengan Gakkumdu Kabupaten Klaten menyimpulkan bahwa untuk Pasal 71 ayat (3) UU No 10/2016 belum bisa diterapkan karena tak memenuhi unsur penetapan paslon.

"Hingga kini belum ada penetapan paslon dalam pilkada 2020. Akhirnya, keputusannya adalah penerapan Pasal 76 ayat (1) huruf (d) UU No.23 Tahun 2014. Outputnya adalah rekomendasi yang diteruskan ke Mendagri, dengan tembusan ke Bawaslu Provinsi dan Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten,” terangnya.

Adapun kasus netralitas sebanyak 23 ASN di Purbalingga, para ASN tersebut terlibat dalam pembuatan video yel-yel untuk mendukung bupati petahana yang akan mencalonkan diri kembali. Dalam pembuatan video tersebut para terlapor masih menggunakan seragam dinas.

Bawaslu telah merekomendasikan ke KASN agar para ASN tersebut diberi sanksi. Pada 13 Mei 2020, KASN telah mengeluarkan surat rekomendasi sanksi kepada 23 ASN tersebut. Saat ini, jajaran Bawaslu di Jawa Tengah juga masih menangani beberapa dugaan pelanggaran.

Masih dalam proses penelusuran. Dugaan pelanggarannya adalah Pasal  2 huruf (f), Pasal 4 huruf (d), Pasal 5 ayat (2) huruf (d), (e), (h),(k) dan (l), Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 huruf (d) dan Pasal 68 ayat (1) UU No.5 Tahun 2014 dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 huruf (c) PP No.42/2004,” tutup Ananingsih. [hen]

Komentar Pembaca
Fasilitas Umum Tandon Air

Fasilitas Umum Tandon Air

KAMIS, 04 JUNI 2020 , 16:42:00

Perjalanan Kereta Barang Dalam Kondisi Pandemi Covid-19
Salat Jumat Jelang New Normal Di Semarang

Salat Jumat Jelang New Normal Di Semarang

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:00:00