DPRD Kota Semarang Wacanakan Rapat Paripurna Via Teleconference

Politik  SELASA, 31 MARET 2020 , 18:46:00 WIB | LAPORAN: TAKHRODJIE

DPRD Kota Semarang Wacanakan Rapat Paripurna Via Teleconference

Kadarlusman/RMOLJateng

RMOLJateng. DPRD Kota Semarang mewacanakan menggelar rapat Paripurna DPRD dengan sistem online atau menggunakan teknis Rapat Paripurna melalui Video Teleconference.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, Selasa (31/3/2020).

Menurutnya, saat ini memang ada beberapa agenda DPRD Kota Semarang yang mendesak untuk dibahas, salah satunya Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

"Namun karena ada surat edaran Mendagri No 440/2436/SJ terkait pembatasan rapat dan kegiatan kunjungan saat maraknya wabah virus corona, maka rapat online menjadi salah satu solusi mengatasi kemandekan tugas dan fungsi DPRD," ujar Kadarlusman.

Menurutnya lanjut Pilus, panggilan akrab Ketua DPRD tersebut, jika diperbolehkan, pihaknya sebenarnya bisa menggelar rapat paripurna dengan jumlah terbatas.

"Namun kami masih menunggu konsultasi dengan Wali Kota Semarang maupun pemerintah pusat. Kami juga mewacanakan bisa dilaksanakan dengan Rapat Paripurna Teleconference. Hal ini memang masih kami kaji, apakah hal itu melanggar aturan atau tidak. Karena dalam rapat paripurna ada aturan dan teknis yang harus dipenuhi," terangnya.

Di tengah kondisi sekarang ini, Pilus berharap masyarakat untuk mengurangi kegiatan yang sifatnya keramaian, termasuk para lurah dan camat diminta mengarahkan warganya untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang guna pencegahan Covid-19.

"Kami pun di DPRD mulai membatasi kegiatan yang sifatnya keramaian, termasuk rapat dan kunjungan. Yang masih jadi ganjalan kami, harus melaksanakan rapat paripurna ini. Apakah secara aturan bisa dilakukan secara terbatas atau tidak. Atau mungkin dengan teleconference. Karena itu mendesak untuk kami laksanakan guna membahas beberapa hal, termasuk pergeseran anggaran guna penanganan Covid-19," papar politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, untuk rapat di tingkat komisi pihaknya telah menerapkan sistem rapat dengan teleconference.

Hal itu dikatakan sangat efektif dalam membahas beberapa hal penting, khususnya di tengah maraknya wabah corona.

"Tentang kesehatan memang jadi ranah Komisi D. Jadi beberapa kali kami melaksanakan rapat teleconference, yang salah satunya membahas soal corona ini. Kami setuju jika rapat-rapat DPRD diganti dengan sistem teleconference, agar tugas dan fungsi DPRD masih bisa berjalan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran (SE) terkait pencegahan penyebaran penyakit yang disebabkan virus corona atau COVID-19, Selasa (17/3/2020).

Dalam SE tersebut Mendagri meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda), baik Gubernur, Bupati/Wali Kota menyesuaikan kondisi dan situasi wilayah masing-masing untuk melaksanakan langkah-langkah yang diarahkan Mendagri dalam SE No 440/2436/SJ.

Salah satu poin dalam surat edaran tersebut, Pemda dimbau untuk mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam rapat, pertemuan maupun sosialisasi dengan menggunakan sarana teleconference maupun video conference.

Surat edaran tersebut berlaku per tanggal 17 Maret 2020 sampai 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut jika dibutuhkan. [jie]

Komentar Pembaca