GERAM Blora Kutuk Keras Bupati Nyanyi Di Pesta Pernikahan

Daerah  MINGGU, 29 MARET 2020 , 11:48:00 WIB | LAPORAN: M PUTRA ANANDA

GERAM Blora Kutuk Keras Bupati Nyanyi Di Pesta Pernikahan
RMOLJateng. Sebuah video Bupati Blora, Djoko Nugroho yang bernyanyi di sebuah pesta pernikahan mendadak viral di media sosial (medsos) Facebook.

Di dalam video berdurasi 32 detik itu, nampak Bupati menyanyikan sebuah lagu dangdut yang diketahui berjudul mundur alon-alon di sebuah hotel berbintang di Kecamatan Cepu, Blora, pada Sabtu (21/3) lalu.

Video yang diunggah akun Facebook Suroso Kencus pada tanggal 27 Maret itu, sudah ditayangkan sebanyak 41.945 dan 126 komentar serta 28 kali dibagikan.

Viralnya video tersebut tak lain karena digelar di saat pemerintah serius menangani penyebaran virus Covid -19 atau Corona.

Dalam aturan yang telah ditetapkan, masyarakat diminta untuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang banyak kerumunan massa termasuk pesta hajatan pernikahan.

Namun, aturan itu seolah dilanggar sendiri oleh pejabat negara yang tak lain adalah Bupati Blora, Djoko Nugroho.

Sikap Bupati inipun mendapat reaksi keras dari LSM Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Blora. Ketua Geram, Eko Arifiyanto melalui rilis yang diterima media, Minggu (29/3) mengutuk keras sikap ketidakpekaan Bupati terhadap kondisi negara.

Menurut Kokok, sapaan Eko, Bupati Blora menilai apa yang dilakukan Bupati Blora merupakan

ketidakseriusan dan ketidakkonsistenan seorang kepala daerah dalam melakukan penanganan penyebaran wabah penyakit virus Corona yang semakin meluas ini.

"Sebagai bagian dari masyarakat Blora, kami merasa sungguh prihatin dan sedih. Anehnya, ketika acara resepsi pernikahan di beberapa tempat di Blora seperti di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian  tapi ini tidak ada upaya penghentian secara kooperatif acara resepsi yang diselenggarakan di Grand Mega Hotel Cepu di tengah penyebaran wabah Covid-19. Masyarakat dan para netizen banyak bertanya-tanya ada apa di balik ketidaksamaan penanganan hukum ini," jelas Kokok.

Kokok melanjutkan, kasus Bupati ini seolah menambah cerita kelam sebelumnya dimana sejumlah anggota dewan Kabupaten Blora menolak menjalani tes kesehatan usai melakukan Kunjungan Kerja (Kungker) di Lombok.

Kokok menganggap, ketidaktetapan pendirian alias plin-plan ini mengakibatkan gonjang-ganjing serta kebingungan masyarakat tentang ketegasan aparat menghadapi gempuran virus Corona.

"Tidak hanya secara sistemik apa yang dilakukan kontra produktif pada penanggulangan wabah penyakit yang sedang berlangsung dari pusat hingga daerah, tapi ketidaktetapan pendirian alias plin-plan ini juga mengakibatkan gonjang-ganjing serta kebingungan masyarakat tentang bagaimana ketegasan aparat pemerintah dan apa seharusnya yang harus dilakukan di tengah menghadapi gempuran virus Corona," ungkapnya.

Terpisah, Kapolres Blora, AKBP Ferry Irawan saat dikonfirmasi media mengaku tidak memonitor kegiatan tersebut.

"Ya mas, sebagaimana sudah saya jelaskan ke rekan-rekan media lain. Prinsip tidak ada ijin dari kita mas. Dari kita dan Pemda sudah himbau dan melakukan langkah-langkah," ucapnya.

"Kita hanya menghimbau dan menganjurkan, semua ada pertimbangan dan pengaturannya. Kota samakan semua orang, gak ada pilih-pilih," pungkasnya. [jie]

Komentar Pembaca
Fasilitas Umum Tandon Air

Fasilitas Umum Tandon Air

KAMIS, 04 JUNI 2020 , 16:42:00

Perjalanan Kereta Barang Dalam Kondisi Pandemi Covid-19
Salat Jumat Jelang New Normal Di Semarang

Salat Jumat Jelang New Normal Di Semarang

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:00:00