Buruh di Jepara Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Pemerintahan  SENIN, 23 MARET 2020 , 14:46:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD OLIEZ

Buruh di Jepara Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
RMOLJateng. Aliansi Buruh Jepara Bersatu (ABJB) menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang Senin (23/3) ini dijadwalkan disahkan oleh DPR RI.

Selain tidak berpihak pada perbaikan nasib buruh, Omnibus Law juga berpotensi memperbesar kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat.

Pernyataan sikap ABJB yang terdiri dari SPSI, SPN, SPM, SPTP PT Kanindo, Sarbumusi, FSPMI, hingga Serikat Pekerja PLTU TJB ini disampaikan saat audiensi dengan Ketua Komisi C DPRD Jepara, Nur Hidayat.

Dalam kesempatan tersebut, ABJB juga menyerahkan hasil kajian yang menjadi dasar penolakan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu kepada politisi muda Partai NasDem tersebut.
Koordinator ABJB, Yohanes Sridianto mengatakan penolakan terhadap "RUU Sapujagat" itu sudah melalui kajian mendalam.

Hasil kajian tersebut meliputi sembilan poin yakni hilangnya upah minimum, outsourcing seumur hidup, hilangnya pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif, hilangnya jaminan sosial, TKA buruh kasar unskill worker berpotensi bebas masuk Indonesia, PHK sangat mudah dilakukan hingga sanksi pidana untuk perusahaan nakal hilang.

"Jadi kami tidak asal menolak. Sebab kami punya dasar," kata Sridianto yang juga Ketua FSPMI Kabupaten Jepara ini, Senin (23/3/2020).
Salah seorang buruh PT Sami, Angga mengatakan selain tidak berpihak pada pekerja, RUU Sapujagat itu juga berpotensi memperbesar kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Hal ini setidaknya bisa dibaca dari klausul tidak adanya sanksi untuk pert nakal.
"Makanya kita menolak. Kita sebenarnya ingin demo tapi karena ada wabah virus corona dan pihak Komisi C juga mau menerima kami akhirnya kita menyampaikan aspirasi saja. Dan ternyata Pak Nur Hidayat juga punya sikap menolak Omnibus Law, sama seperti kalangan buruh," ujar Angga.
Ketua Komisi C DPRD Jepara, Nur Hidayat mengatakan jika sudah ada surat dari ABJB, pihaknya siap meneruskan aspirasi ini ke jajaran DPR RI di Jakarta. Pihaknya berharap elit yang ada di pusat mengakomodir aspirasi dari bawah.
"Saya dulu juga aktif di serikat pekerja, jadi bisa merasakan apa yang dirasakan kawan-kawan ini. Saya pribadi juga menolak RUU ini, bisa dicek di story maupun unggahan medsos kami," tandasnya. [dit]

Komentar Pembaca