Kasus Mbah Lukitah, DPRD Jepara Wacanakan Gulirkan Hak Angket

Peristiwa  KAMIS, 19 MARET 2020 , 16:06:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD OLIEZ

Kasus Mbah Lukitah, DPRD Jepara Wacanakan Gulirkan Hak Angket
RMOLJateng. Kalangan DPRD Jepara gerah seiring kasus meninggalnya Mbah Lukitah karena diduga terlambat mendapat layanan kesehatan dari RSUD Kartini.

Wakil rakyat ini mewacanakan akan menggulirkan hak angket agar kasus tersebut lebih terang benderang dan berbuah perbaikan layanan kesehatan di rumah sakit pelat merah ini.

Seperti diberitakan RMOLJateng, Mbah Lukitah warga RT 1 RW 1 Desa Mambak Kecamatan Pakisaji Jepara meninggal di tempat parkir RSUD Kartini.

Pihak rumah sakit berdalih tidak bisa langsung melakukan tindakan medis karena saat kejadian kondisi UGD sudah kelebihan pasien yang juga sama daruratnya.

Mbah Lukitah juga tidak membawa surat rujukan dari faskes tingkat pertama sehingga pihak rumah sakit juga tidak bisa mendeteksi seberapa gawat kondisi lansia tersebut.

Meskipun pernyataan pihak rumah sakit ini disanggah oleh perangkat Desa Mambak, Kecamatan Pakisaji, Abdul Rosyid yang mendampingi Mbah Lukitah dan keluarganya sejak periksa di Puskesmas Pakisaji hingga dirujuk ke RSUD Kartini.

Abdul Rosyid menduga kronologi berbeda yang dibuat pihak RSUD Kartini hanya untuk menutupi semrawutnya layanan kesehatan di rumah sakit pelat merah tersebut. Sebab kondisi yang dialaminya secara langsung memang menunjukkan indikasi tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Jepara, Nur Hidayat mengatakan pihaknya serius menindaklanjuti kasus yang dialami Mbah Lukitah. Bahkan jika perlu, komisi yang membidangi urusan kesehatan ini akan menggunakan hak angket.

"Ini memang baru wacana pribadi. Sebab ada berbagai tahapan yang harus dilewati," kata politisi muda Partai Nasdem ini, Kamis (19/3/2020).

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Angket diusulkan paling sedikit oleh tujuh orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi.

Disinggung soal ketentuan perundangan yang diduga dilanggar dalam kasus Mbah Lukitah ini, Nur Hidayat belum mau membeber lebih detail. Sebab ia juga masih terus mendalami persoalan ini.

"Intinya permasalahan ini akan kita lanjutkan sampai ada perbaikan dan pelayanan RSUD yang lebih baik," ujarnya.

Direktur RSUD Kartini Dwi Susilowati juga belum mau memberikan klarifikasi terkait hal ini. Padahal layanan WhatsApp miliknya aktif.

"Inggih," jawabnya singkat. [jie]





Komentar Pembaca