BUMD versus BUMG

Catatan Jayanto  SABTU, 22 FEBRUARI 2020 , 09:36:00 WIB | OLEH: JAYANTO ARUS ADI

BUMD versus BUMG

Jayanto Arus Adi

Kolom Jayanto Arus Adi
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi pilar penopang untuk mengerek pertumbuhan ekonomi daerah.  Posisinya seperti BUMN di tingkat pusat. Di negara negara maju, di mana kendali manajemen dilola secara profesional dan independen produktivitasnya luar biasa. Kontribusi yang disumbangkan juga sangat signifikan. Karenanya menarik menjadi kajian bagaimana Jawa Tengah melola BUMD menjadi soko guru perekonomiannya.
Seperti  kita tahu, Jateng memiliki hampir selusin BUMD antara lain , Bank Jateng, Jamkrida Jateng, PT PRPP, SPJT, CMJT, BPR-BKK Jateng, PDAB,  Bagaimana performa  manajerial  BUMD BUMD itu, bagaiman kinerjanya, produktvitasnya, sudahkah mampu memberi andil  bagai Jateng.  Tak banyak disorot, apalagi publik Jateng mencermati secara  khusus BUMD BUMD tersebut. Walhasil sepi dari pengawasan pilar yang menjadi penopang pergerakan ekonomi, malah menjadi cost sektor dalam jumlah besar.
Jarang kita mendengar berita berita yang mencuat seputaran kiprah BUMD ini karena prestasinya. Karena yang sering memang kasus kasus, seperti manipulasi hampir Rp 200 Miliar di BPR BKK Pringsurat. Kasus itu terkuak setelah Komisi C mendapat laporan dan langsung terjuan ke lapangan. Entah bagaimana perkembangan lanjutan, kasus BPR BKK Pringsurat telah ditangani Pemprov Jateng.
Heboh serupa juga sempat menyeruak tatkala Pemerintah Prov Jateng melepas saham di Trans Marga Jateng . Beberapa kalangan sempat menyoroti dan meyayangkan karena investasi itu sangat menguntungkan. Karena aneh jika kemudian pihak Pemerintah Prov Jateng justru melepasnya. Sayang lagi lagi kebijakan ini menguap begitu saja, dan ke mana uang hasil dari divestasi itu digunakan laporan ke publik tak juga banyak yang tahu.
Alih alih memberikan support dalam upaya memacu BUMD studi banding ke Jatim, dalam hal ini ke Wira Jatim pernah dilakukan juga. Tapi hasil secara nyata dalam arti menstimulasi gebrakan manajemen kita cermati agaknya belum tampak. Sebab buah dari studi banding studi banding bukan melahirkan optimisme, tetapi seperti deraan pesimisme.
Kondisi diametral menyangkut  performa, kinerja, apalagi produktivitas melahirkan beban sosiologis dan psikologis.  Membandingkan BUMD Jateng dengan Wira Jatim, dari sisi kinerja dan produktivitasnya bagai bumi dan langit. Unit usaha yang dilola di bawah kendali Wira Jatim omzetnya mencapai angka yang sangat signifikan. Jumlah itu jika dibandingkan dengan numerik angka yang diraih BUMD Jateng menjadi kontras. Variasi lini usahanya pun juga demikian. Dengan begitu ada determinasi yang kontradiktif.
Kata kunci sesungguhnya sudah teridentifikasi, yakni profesionalieme.  Manifestasi dari profesional  adalah independensi. BUMD di Jateng belum mampu tampil percaya diri sebagai sebuah badan usaha yang mandiri. Ketergantungan terhadap pengaruh eksternal tampak masih kental sekali. Hal itu tampak dari rekruitmen SDM pada level staf sampai dengan direksi.
Biding untuk menentukan direksi, pengawas, dan komisaris dalam berbagai kesempatan hasilnya kurang memuaskan. Publik menilai agenda atau program tersebut, kendati melalui fit and proper test tetapi tokh hasil dan ujung ujungnya tidak meleset dari perkiraan publik. Tidak hanya di Bank Jateng akses informasi ke publik sangat minim, di BUMD yang lain ketika proses yang sama berlangsung juga terjadi.
Publik mendambakan akses itu dibuka lebar lebar, seperti yang dilakukan PT Wira Jatim. Dengan begitu ketika fit and proper test untuk memilih direksi dilakukan, masyrakat dapat ikut berpartisipasi dengan memberikan opininya atau paling tidak dapat ikut urun rembug.  Ruang itu yang dirasakan kurang terakomodasi. Sehingga ketika nama nama yang terjading diumumkan reaksi publik pun sepi.
Nah untuk menguji sahih apakah tidak kecenderungan di tas, kita bisa menilai apakah performa dan kinerjanya mengkilap, atau sebaliknya ? Beberapa kontroversi pun mencuat,  sebut investasi di Bandara NYIA (New Yogyakarta Internasional Airport). Investassi di sini (baca NYIA-penulis) relevansinya perlu dipertanyakan? Apakah kebijakan dan policy ini memiliki urgensi, atau pertimbangan yang bersifat subyektif, dan lekat dengan primordialisme.
Dalam konteks ini mestinya DPRD, tepatnya Komisi C memanggil Bank Jateng untuk didengar argumentasinya terkait dengan langkah ini. Dengan begitu masyarakat dapat tahu dan mendapatkan penjelasan, serta gambar konkret.
Kasus Bank Jateng terkait investasi di NYIA adalah sebuah contoh. Identifikasi secara lebih komprehensif perlu dilakukan elemen masyarakat, hanya saja DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat, sesuai dengan fungsinya dalam hal ini pengawasan perlu melakukannnya. Tidak ada istilah terlambat, dan momentum tetap saja masih ada apalagi menghadapi turbulensi ekonomi yang kini perlu antisipasi secara konkret dan sinergis.
Selain kontroversi investasi Bank Jateng di NYIA, publik terutama DPRD perlu juga mempertanyakan pergantian Komisaris  di tubuh bank milik pemerintah provinsi Jawa Tengah ini. Sebagai perusahaan publik, maka  publik perlu juga diberi akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Sejau ini kebijakan kebijakan di tubuh bank tersebut cen derung dilakukan secara tertutup, sementara publik kini semakin apatis, sehingga banyak hal yang semestinya ada koreksi, pun evaluasi nyaris meluncur begitu saja.
Catatan ini tak dimaksudkan sebagai  sebuah penilaian subyektif, tetapi menjadi awal membangun perspektif yang lebih akuntable, sehingga masyarakat dapat ikut berperan serta sebagai   manifestasi good governance. Kita sependapat bagaimana pun BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah, sehingga kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi muara yang harus terus diperjuangkan.
Agenda lain, yang perlu mendapatkan perhatian, karena selama ini luput dari perhatian publik, bahkan juga DPRD Jawa Tengah adalah sengketa antara SPJT dengan BSDA. Kekalahan SPJT atas BSDA sesungguhnya merupakan tamparan bagi Pemprov Jateng, lebih tepatnya adalah SPJT. Tak kurang dari Rp 50 Miliar harus dibayar oleh Pemprov atas kekalahan ini.
Beban dalam jumlah yang cukup signifikan untuk nominal yang harus dibayarkan, namu sejauh ini publik Jateng anteng anteng saja. Media, dan juga elemen masyarakat bahkan DPRD Jateng seperti tak memiiki akses informasi terkati perso
alan ini. Semestinya Komisi C segera memanggil dan meminta penjelasan atas kasus ini.
Bank Jateng dan SPJT yang menjadi sorotan di atas sesungguhnya sekdar merupakan sebuah contoh bagaimana penanganan atau pun pengelolaan BUMD di Jateng masih amatiran. Kejadian ini memalukan, menyesakkan dan bahkan memprihatinkan. Namun semua berpulang kepada kita semua, karena BUMD adalah milik kita semua, bukan milik golongan, bukan milik direksi, bukan juga milik gubernur, apalagi milik Ganjar.

Jayanto Arus Adi, Pimpinan Umum RMOL Jateng, Pokja Hukum Dewan Pers



Komentar Pembaca
Lockdown Saja Sampai Tuwek

Lockdown Saja Sampai Tuwek

SENIN, 20 APRIL 2020

Rekomendasi Gibran, Moral Vs Akal

Rekomendasi Gibran, Moral Vs Akal

RABU, 26 FEBRUARI 2020

Langkah Ahimsa Seorang Sri Puryono

Langkah Ahimsa Seorang Sri Puryono

SABTU, 26 OKTOBER 2019

Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi

Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

Me-(l)-rapor Gubernur Ganjar

Me-(l)-rapor Gubernur Ganjar

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019

Duuuh, Gubernur Ganjar

Duuuh, Gubernur Ganjar

MINGGU, 04 AGUSTUS 2019