Bawaslu : Syarat Dukungan Palsu Bisa Dipidanakan

Politik  SELASA, 11 FEBRUARI 2020 , 20:22:00 WIB | LAPORAN: ALMIRA NINDYA

Bawaslu : Syarat Dukungan Palsu Bisa Dipidanakan
RMOLJateng. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo, mengingatkan kepada Bakal calon (Balon) yang maju dari jalur perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo agar tidak bermain-main dengan persyaratan dukungan.
 
"Bila kedapatan calon independen melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan khususnya untuk Bakal Calon perseorangan, bisa terancam pidana," kata Komisioner Bawaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo, Kordiv. Hukum, Humas dan Hubungan Lembaga, Selasa (11/2/2020).
 
Diketahui berdasarkan pasal 181 jo 185, 185 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan untuk Bakal Calon perseorangan terancam pidana.
 
Muladi menambahkan, dalam minggu ini pihaknya melakukan langkah pemantauan dan pencegahan mengirim surat himbauan dengan substansi, larangan money politik dan penyalahgunaan identitas palsu untuk syarat dukungan bagi calon perseorangan.
 
"Kami sampaikan juga soal larangan parpol menerima imbalan atau mahar terkait proses pencalonan dalam bentuk apapun dari bakal calon. Begitu sebaliknya, bakal calon juga dilarang memberi imbalan dalam bentuk apapun kepada parpol dalam tahapan pencalonan," terang Muladi didampingi Komisioner Bawaslu lainnya, Eko Budiyanto, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.
 
Ancaman pasal pidana dipastikan akan menanti jika terbukti melakukan pemalsuan dukungan e-KTP. Penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Di samping itu, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit 36 juta dan paling banyak Rp72 juta.
 
Tak hanya dijerat UU Pilkada, pemalsuan dokumen e-KTP juga dijelaskan dalam Pasal 96 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Apabila terbukti, pelaku akan dikenakan sanksi lebih berat, yaitu penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp1 miliar. Tak hanya itu, pemalsuan dokumen juga diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. [jie]

Komentar Pembaca