Banjir Jakarta Dan Jabar Sudah Surut, Ribuan Korban Masih Mengungsi

Nusantara  MINGGU, 12 JANUARI 2020 , 17:06:00 WIB | LAPORAN: TAKHRODJIE

Banjir Jakarta Dan Jabar Sudah Surut, Ribuan Korban Masih Mengungsi
RMOLJateng. Memasuki hari ke-12 penanganan bencana banjir Jakarta dan Jabar serta Banten mengalami kemajuan yang baik. Genangan banjir sudah surut di semua lokasi serta jumlah pengungsi juga jauh berkurang.

Kepala Pusat Data Informasi (Kapusdatin) BNPB Agus Wibowo mengatakan, berdasarkan data yang diterima BNPB menunjukkan  jumlah pengungsi di DKI Jakarta  814 orang di Jakarta Selatan.

Sedang jumlah pengungsi di Kota Bekasi 63 orang, Kota Depok 63 orang, Kabupaten Bogor pengungsi berjumlah 21.742 orang dan Kabupaten Lebak 5.106 orang.

"Untuk Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan para pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing," ujar Agus Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/1/2020).

Menurut Agus, saat ini pekerjaan darurat lebih fokus pada pembersihan jalan, rumah, lingkungan, perbaikan dan pembukaan akses jalan, pemenuhan kebutuhan pengungsi, serta pekerjaan pemulihan darurat lainnya.

"Sehingga pekerjaan inventarisasi kerusakan rumah dan infrastruktur lainnya dapat juga dilakukan segera," tambahnya.

Inventarisasi Kerusakan Rumah

Dalam hal inventarisasi kerusakan rumah lanjut Agus, kewenangan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Inventarisasi lintas sektor. Dalam hal ini BNPB bisa diminta untuk mendampingi.

"Terkait prosesnya, tim akan melakukan survey terhadap kerusakan rumah warga dan mengklasifikasikannya ke dalam tiga jenis kerusakan yakni; Rusak Berat (RB), Rusak Sedang (RS) dan Rusak Ringan (RR) dengan dilengkapi nama dan alamat pemilik rumah," terangnya.

Selanjut Bupati/Walikota membuat Surat Keputusan (SK) yang berisi daftar nama dan alamat serta klasifikasi tingkat kerusakan rumahnya.

Selanjutnya SK ini dilampirkan dalam surat pengajuan pendanaan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Stimulan Rumah ke BNPB.

Dalam beberapa kesempatan Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Doni Monardo telah menyampaikan bahwa warga yang rumahnya rusak mendapat dana stimulan yang besarnya Rp 50 juta untuk RB, Rp 25 juta untuk RS dan Rp 10 juta untuk RR.

Lebih lanjut Agus mengatakan, kebijakan yang diputuskan Pemerintah adalah warga yang rumahnya rusak berat (RB) tidak ditempatkan di hunian sementara (Huntara) tapi langsung dibangunkan Hunian Tetap (Huntap).

"Selama menunggu proses pembangunan huntap selesai, warga menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 500 ribu per keluarga," ujarnya.

Anggaran yang digunakan untuk DTH dan Stimulan Rumah adalah Dana Siap Pakai (DSP) sehingga salah satu syarat pengajuan yang harus ada adalah Surat Keputusan Tanggap Darurat yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

"Selanjutnya Bupati/Walikota mengajukan permohonan pengajuan DTP dan Stimulan Rumah ke BNPB dengan lampiran SK nama, alamat dan tingkat kerusakan rumah dan SK Tanggap Darurat, serta kelengkapan lainnya," tambahnya.

BNPB setelah menerima surat permohon tersebut maka akan meneliti dan memverifikasi dokumen pengajuan serta melakukan pengecekan lapangan.

"Hasil verifikasi kemudian diajukan ke Kepala BNPB untuk mendapat persetujuan. Pencairan bantuan setelah syarat admininistrasi dipenuhi BPBD seperti nomor rekening, usulan PPK/BPP, MOU, dll," ujarnya. [jie]

Komentar Pembaca
Protokol Kesehatan

Protokol Kesehatan

SENIN, 10 AGUSTUS 2020 , 11:43:00

Program Sehati Pertamina

Program Sehati Pertamina

KAMIS, 23 JULI 2020 , 14:27:00

Robot Ikut Wisuda Daring Di Undip Semarang

Robot Ikut Wisuda Daring Di Undip Semarang

SELASA, 28 JULI 2020 , 15:37:00