Dilantik, Kades Di Kudus Wajib Susun RPJMDes Maksimal 3 Bulan

Politik  SELASA, 17 DESEMBER 2019 , 16:56:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD OLIEZ

Dilantik, Kades Di Kudus Wajib Susun RPJMDes Maksimal 3 Bulan
RMOLJateng. Pasca jalani prosesi pelantikan di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (17/12), tugas berat telah menanti 114 kepala desa (kades) dan 2 penjabat (PJ) kades di Kabupaten Kudus.

Sesuai dengan ketentuan, kades harus segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) maksimal 3 bulan setelah pelantikan.

Ditetapkan dengan peraturan desa (Perdes), RPJMDes akan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan progam pembangunan desa dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Arif Suwanto mengatakan, penyusunan perencanaan pembangunan juga harus dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintahan desa. Termasuk melibatkan lembaga kemasyarakatan.

"Dari RPJMDes pemerintah desa harus menyusun rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) untuk jangka waktu satu tahun ke depan. Ditetapkan dengan ketetapan kepala desa, RKPDes memuat kerangka program, prioritas pembangunan desa, rencana kegiatan dan pembiayaan,” ujarnya.

Sebagai implementasinya,  APBDes yang merupakan rencana keuangan tahunan desa dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawartan desa.

Lalu ditetapkan dengan peraturan desa dan harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Arif menegaskan, kades dapat diberhentikan, apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan dana desa.

"Untuk itu saya minta kepada seluruh kades, agar berhati - hati dalam penggunaan dana desa dan ikuti petunjuk penggunaannya,” pintanya.

Ia berharap, kades yang terpilih, untuk segara beradaptasi dan selalu semangat dalam menjalani tugas - tugas pemerintahan desa.

Sementara itu, Plt Bupati Kudus HM Hartopo meminta agar para kades terlantik bisa bersinergi mendukung progam-progam yang tengah dijalankan oleh Pemkab Kudus. Selain itu, dia juga meminta agar para kades bisa mengganggarkan dana hibah dalam dana desa.

"Seperti hibah untuk stunting dan pemberian jamban gratis itu harus diperhatikan," lanjutnya.

Selain itu, penyaluran dana desa untuk pembangunan akses menuju objek-objek vital juga menjadi penekanan oleh pihaknya. Seperti, pembangunan akses menuju bendungan, tempat wisata dan areal pertanian.

"Untuk pemberdayaan masyarakat juga terus kita gerakkan. Utamanya pemberdayaan masyarakat dari sektor ekonomi," pungkasnya. [jie]





Komentar Pembaca