Tim Gabungan Razia Penampungan Minyak Ilegal

Hukrim  JUM'AT, 06 DESEMBER 2019 , 12:59:00 WIB | LAPORAN: M PUTRA ANANDA

Tim Gabungan Razia Penampungan Minyak Ilegal
RMOLJateng. Tim Gabungan terdiri dari Tim Security HSSE Pertamina EP Asset 4 Cepu, Polres Blora dan Kodim Blora melakukan penertiban tempat penampungan minyak mentah illegal.

Adapun penertiban tempat penampungan minyak mentah ilegal di lakukan di delapan titik. Diantaranya desa Nglebur dan desa Bleboh Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

Dari tiga TKP ditemukan barang bukti berupa crude oil & chemical (bentonite acid). Sementara itu dari lima TKP lain petugas hanya menemukan tanki kotak cap 1000 ltr dan drum dalam kondisi kosong.

Pihak Reskrim Polres Blora telah mendata pemilik rumah tersebut dan seluruh barang bukti diangkut menggunakan kendaraan double cabin Polres Blora dan 1 unit vacuum truck milik  Pertamina EP Asset 4 Field Cepu.

Field Manager Pertamina EP Asset 4  Cepu, Afwan Daroni Mengungkapkan, kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin karena aktivitas penampungan minyak mentah seperti ini merugikan negara. Selain itu, berpotensi terhadap aspek keselamatan dan kenyamanan lingkungan.

Kedepan, kegiatan ini akan kita lakukan rutin, karena aktivitas penampungan minyak mentah seperti ini tidak memiliki izin dan negara dirugikan karenanya, belum lagi kegiatan penampungan minyak mentah ilegal ini berpotensi terhadap lalainya aspek keselamatan dan menyebabkan kerusakan lingkungan," ujarnya, Jumat (6/12).

Sementara itu Kabag Ops Polres Blora, Kompol Zuwono mengimbau, agar sadar hukum dan tidak ikut serta dalam penampungan minyak mentah, apalagi dilakukan dengan cara ilegal, tanpa ijin dari pihak berwenang.

"Kami imbau kepada seluruh masyarakat Blora agar dapat turut serta mendukung dengan cara melaporkan jika ada kegiatan penampungan minyak mentah ilegal, karena jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Migas bahwa kegiatan yang tidak memiliki izin dalam kegiatan usaha hulu dan hilir migas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindakan pidana,” tegasnya. [hen]

Komentar Pembaca