Kemenag Mulai Tertibkan Travel Umrah & Haji Nakal Gandeng lmigrasi

Pemerintahan  MINGGU, 03 JUNI 2018 , 13:18:00 WIB | LAPORAN: HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kemenag Mulai Tertibkan Travel Umrah & Haji Nakal Gandeng lmigrasi

Foto/Net

RMOLJateng. Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk pertu­karan data dan informasi tentang umrah dan haji.

Perjanjian kerja sama (PKS), ini mengatur pertukaran data jamaah umrah dan haji dalam rangka penertiban dan perlindungan terhadap penyelengga­raan ibadah umrah dan haji.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali mengatakan, kerja sama ini penting da­lam konteks pelayanan dan per­lindungan kepada jemaah umrah dan haji, sekaligus pengawasan optimal terhadap PPIU dan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus).

Ke depan, jika ada penguru­san paspor untuk umrah tanpa rekomendasi dari Kemenag bakal ditolak. "Dalam penguru­san paspor, pertukaran data ini sangat penting," kata Nizar.

Menurut Nizar, Kemenag tengah mengembangkan Sistem Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh). Dalam sistem pengawasan berbasis elektronik ini, ada menu indika­tor pengurusan dalam bentuk tampilan warna merah, kuning, dan hijau.

Jika hijau, berarti sudah sele­sai paspornya. Jika kuning se­dang dalam proses. Sedang jika merah, berarti paspor belum diu­rus oleh PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah).

Melalui kerja sama ini, kata Nizar, info tersebut bisa diper­oleh dari Ditjen Imigrasi melalui integrasi sistem sehingga jemaah bisa melakukan pengawasan sendiri terhadap pihak travel melalui Sipatuh.

"Ini akan memangkas beberapa langkah manual sehingga sangat efektif dan efisien. Jemaah yang sudah selesai paspornya, ter­integrasi pengawasannya dalam sistem," lanjutnya.

Selain pengurusan paspor, sinergi juga akan dilakukan dalam keberangkatan dan kepulangan jemaah. Nizar mengumpamakan, jika PPIU memberangkatkan 10 jemaah, maka kepulangannya juga harus sama, kecuali karena meninggal atau alasan lain yang bisa dibenarkan.

"Ini perlu kita pantau. Kalau ada selisih, kita pantau bironya dan bisa kita sanksi," tukasnya.

Sementara itu, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie menyambut baik kerja sama ini. Dia menegaskan, bahwa PKS ini penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah Indonesia yang akan berumrah ataupun menunaikan ibadah haji.

Menurutnya, PKS Ini men­cakup empat hal yang telah disepakati, yaitu: pertukaran data dan informasi, pembangunan jaringan komunikasi, penertiban dan perlindungan jemaah, serta peningkatan SDM.

"Ini kita butuhkan bersama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kita masing-masing," tuturnya.

Bekas Kapolda Bali ini me­nambahkan, bahwa pihaknya bertanggung jawab dalam pe­layanan keimigrasian, utamanya dalam pengurusan paspor. Selain itu, Ditjen Imigrasi juga betu­gas menjaga keamanan terkait keimigrasian.

"Pengawasan keimigrasian bisa kita optimalkan dengan pertu­karan data ini. Tidak hanya bertu­kar informasi, tapi juga penertiban PPIU," ucapnya. ***

Komentar Pembaca
Anies Baswedan Positif Covid-19

Anies Baswedan Positif Covid-19

SELASA, 01 DESEMBER 2020 , 11:51:49

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang
PROMO - UNDANGAN WEBINAR INTERNASIONAL

PROMO - UNDANGAN WEBINAR INTERNASIONAL

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 , 10:58:48

Arus Lalin Di Tol Kalikangkung Semarang

Arus Lalin Di Tol Kalikangkung Semarang

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 18:16:00

Tradisi Maulid Nabi Di Kaliwungu Kendal

Tradisi Maulid Nabi Di Kaliwungu Kendal

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 19:39:00

Penangkapan Tersangka Pengedar Uang Palsu Di Semarang