Kemenag Dikritik Cabut Izin Travel Abu Tour

Politik  JUM'AT, 27 APRIL 2018 , 16:17:00 WIB | LAPORAN: TAKHRODJIE

Kemenag Dikritik Cabut Izin Travel Abu Tour

Foto/Humas DPR

RMOL. Komisi VIII DPR menekankan penanganan hukum secara komprehensif untuk mendapatkan hak-hak jemaah umrah semestinya dilakukan Kementerian Agama dengan cara tidak langsung mencabut izin perusahaan atau travel umrah.
Untuk menangani korban travel umrah bermasalah, maka Kemenag bisa memerintahkan travel untuk memberangkatkan jemaah yang sudah terdaftar dan melunasi biayanya.

Demikian mengemuka saat Komisi VIII DPR dipimpin Ali Taher Parasong menggelar RDPU dengan Aliansi Jamaah Mitra dan Agen Abu Tours dan Ketua Pengawas Haji Umrah Eggy Sudjana di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4) lalu.

Ali Taher menyatakan, pembelaan kepada rakyat itu dalam posisi pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum dan intinya semangat solutif.

Dikatakan, penyelenggaraan umrah harus ditempatkan pada ibadah yang suci. Sedangkan peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat sebagai bagian dinamika, harus dicarikan soluasi terbaik.

"Untuk itulah DPR mendesak Kemenag untuk mencari solusi terbaik, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kepentingan dan rasa nyaman jemaah," ujar anggota Fraksi PAN itu seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi VIII DPR, Hamka Haq. Ia menyesalkan, Kemenag telah mencabut izin Abu Tours, sehingga travel itu tidak bisa beroperasi.

"Seharusnya yang dicabut itu izin menerima jemaah umrah baru. Dan Kemenag memerintahkan kepada travel-travel ini untuk memberangkatkan yang ada. Kalau dicabut begini, lalu mereka punya alasan tidak bertanggung jawab," kritik politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia melanjutkan, keputusan Kemenag itu bisa direvisi dan diberi masa transisi, sehingga jemaah umrah yang telah membayar tidak menjadi korban.

"Kalau enggak jadi berangkat, berarti korban dua kali, pertama tidak jadi umrah dan kedua uangnya hilang," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi mengatakan, pencabutan izin bukan solusi yang ampuh.

"Mari selamatkan jemaah. Selesaikan yang ada dulu, jangan menerima jamaah baru. Hal ini akan dikomunikasikan dengan Dirjen PHU Kemenag," ujar anggota Fraksi PKS itu.

Dalam kesempatan itu, Ketua Aliansi Jamaah Mitra dan Agen Abu Tours Sulsel Amran Aminullah mengatakan ada 86.720 jemaah Abu Tours yang terbengkalai atau tertunda keberangkatannya dari seluruh Indonesia.

"Kemenag harus bertanggung jawab penuh memberangkatkan jemaah Abu Tours dalam rangka menciptakan kondusifitas dan stabilitas nasional menghadapi 2019. Kami tidak ingin hanya karena kasus Abu Tours, Indonesia menjadi kacau karena terjadinya kasus ini,” katanya.[jie]

Komentar Pembaca
Anies Baswedan Positif Covid-19

Anies Baswedan Positif Covid-19

SELASA, 01 DESEMBER 2020 , 11:51:49

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang
PROMO - UNDANGAN WEBINAR INTERNASIONAL

PROMO - UNDANGAN WEBINAR INTERNASIONAL

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 , 10:58:48

Arus Lalin Di Tol Kalikangkung Semarang

Arus Lalin Di Tol Kalikangkung Semarang

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 18:16:00

Tradisi Maulid Nabi Di Kaliwungu Kendal

Tradisi Maulid Nabi Di Kaliwungu Kendal

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 19:39:00

Penangkapan Tersangka Pengedar Uang Palsu Di Semarang