Anggota DPR RI Komisi VIII : Pemerintah Daerah Segera Bentuk Perda Pondok Pesantren

Anggota DPR RI Komisi VIII, Paryono meminta tokoh masyarakat, pimpinan NU dan Muhammadiyah maupun lembaga lainnya untuk menyampaikan aspirasi kepada bupati maupun DPRD untuk membuat Perda Pesantren.


"Keberadaan perda inilah yang akan menguatkan, melindungi lembaga pendidikan keagamaan khususnya pesantren," ujar Paryono saat berbincang dengan awak media, Kamis (25/8).

Menurut politisi PDI asal Karanganyar, pesantren saat ini membutuhkan perhatian lebih banyak, sehingga tak hanya mengajarkan soal agama. Namun, santri kelak juga punya kemampuan untuk melanjutkan hidup serta ilmu lebih baik.

Dirinya menyebut UU Pondok Pesantren sudah dibikin namun perdanya belum. Di Jawa Tengah baru ada beberapa daerah yang memiliki perda seperti Kendal, Demak, Wonosobo. 

Kepada dua ormas terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah bisa mendorong pemerintah daerah segera membentuk Perda Ponpes. 

"Untuk itu saya berharap ormas terbesar NU dan Muhammadiyah nantinya bisa terus mengawal agar tiap pasal dan ayat bisa mengakumodir kepentingan pendidikan Islam," pesannya. 

Dalam kesempatan tersebut para tokoh dan praktisi pendidikan di Kabupaten Karanganyar menyampaikan aspirasi yang nantinya akan dibawa ke Panja DPR Komisi VIII. 

Keluhan terbanyak adalah perhatian pemerintah kepada lembaga pendidikan agam dan keagamaan belum maksimal. 

"Saat ini memang porsi anggaran untuk Kemenag masih sangat kurang, untuk itu perlu dorongan dan dukungan masyarakat untuk penguatan regulasi pemerintah," pungkas Paryono.