Masalah SDM Hingga Anggaran Bayangi Kualitas Layanan RSUD Kartini

Kesehatan  KAMIS, 26 MARET 2020 , 15:35:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD OLIEZ

Masalah SDM Hingga Anggaran Bayangi Kualitas Layanan RSUD Kartini
RMOLJateng. Kualitas layanan kesehatan RSUD Kartini Jepara disorot berbagai kalangan seiring mencuatnya kasus meninggalnya Mbah Lukitah di pelataran parkir rumah ini.

Pihak rumah sakit mengklaim langsung melakukan evaluasi dan sekaligus perbaikan layanan kesehatan seiring peristiwa itu. Hanya saja, ada sejumlah persoalan yang jika tak segera digarap akan mempengaruhi kualitas layanan rumah sakit pelat merah ini.
Dewan Pengawas RSUD Kartini Jepara, Zaenuri Thoha mengakui jika jumlah pegawai rumah sakit ini memang belum ideal. Persoalannya, RSUD Kartini juga tidak bisa melakukan rekrutmen pegawai karena ada larangan dari Kemenpan RB.

Untuk mengatasi persoalan itu, maka diberlakukan sistem shift pegawai. Tak hanya itu, jumlah pegawai juga diatur secara proporsional di masing-masing unit layanan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Acuannya tetap sesuai SPM dan SOP masing-masing unit. Ini norma yang dijalankan selama tidak ada human error. SDM kita memang kurang tapi sayangnya Kemenpan RB melarang rumah sakit yang statusnya BLUD untuk angkat pegawai," kata Zaenuri Thoha, Kamis (26/3/2020).

Keterbatasan anggaran juga menjadi masalah tersendiri. Zaenuri Thoha menyebut jika pendapatan BLUD dengan sistem paket BPJS yang mencapai 85 % membuat RSUD Kartini tak leluasa bergerak. Sebab pembayaran klaim BPJS selalu molor dari jadwal yang seharusnya. Padahal di sisi lain, layanan kesehatan RSUD Kartini tak boleh berhenti.

"Pendapatan kita tergantung BPJS. Terkadang RSUD terpaksa mencari dana talangan agar operasional layanan tetap berjalan. Karena alasan ini juga RSUD tidak mungkin bisa investasi untuk pembangunan gedung IGD maupun tempat parkir baru yang lebih representatif, termasuk juga CT Scan," ujarnya.

Terkait persoalan ini, pihak RSUD Kartini bersama Pemkab Jepara sudah berupaya mencari sumber dana baik dari APBD Provinsi Jateng maupun APBN. Sayangnya hingga kini berbagai proposal tersebut belum mendapat respon yang menggembirakan.

"Kita sudah berupaya tapi proposal belum njedul (ada hasilnya)," sesalnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jepara Nur Hidayat mengatakan jajarannya berulang kali melakukan sidak RSUD Kartini Jepara. Dan hasilnya, diperkirakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, kondisi rumah sakit plat merah ini sudah tidak layak untuk pelayanan kesehatan yang optimal.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung rencana pembangunan RSUD baru. Menurutnya kondisi APBD Jepara juga memungkinkan jika rencana tersebut diwujudkan.
"Pembangunan RSUD baru ini atas dasar untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Dan memberikan pelayanan kesehatan tersebut merupakan urusan dasar dan sekaligus hal wajib yang harus dilakukan pemerintah," tandas politisi muda asal Partai NasDem ini.[dit]

Komentar Pembaca