Soal Pemanggilan ASN, Bawaslu Diundang Bupati

Politik  SELASA, 25 FEBRUARI 2020 , 17:56:00 WIB | LAPORAN: ALMIRA NINDYA

Soal Pemanggilan ASN, Bawaslu  Diundang Bupati
RMOLJateng. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo diundang Bupati Sukoharjo untuk menyamakan persepsi soal netralitas ASN (aparatur sipil negara) dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Bawaslu Sukoharjo memenuhi undangan Bupati Sukoharjo, Selasa (25/2/2020), diwakili dua komisioner Muladi Wibowo dan Eko Budiyanto.

Selain bersama Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, hadir pula Sekda Pemkab Sukoharjo Agus Santosa, seluruh kepala dinas dan OPD jajarannya.

Bawaslu diundang untuk diskusi mengenai netralitas ASN, ini terkait dengan pemanggilan sejumlah ASN oleh Bawaslu. Ternyata ada perbedaan persepsi atas pijakan hukum soal netralitas ASN,” kata Muladi, pada awak media usai pertemuan yang dilaksanakan di Ruang rapat Bupati Sukoharjo.

Dikatakan Muladi, selain berdasar surat permintaan klarifikasi dari Komisi ASN (KASN), Bawaslu memegang teguh pijakan sejumlah undang undang mengenai netralitas ASN.

Seperti UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Khususnya padal 71 dan 188. UU nomor 5 tahun 2015 tentang ASN, pasal 2,3,4,5,9,66 dan 86. PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 1, 3 dan 4. Lalu PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan Kode Etik perilaku PNS.

Terbaru SE Menteri PAN dan RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 desember 2017, hal pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak.  

Dalam konteks netralitas ASN ini Bawaslu berpijak pada semua aturan tersebut, mohon dipahami. Bahwa dalam konteks pilkada netralitas ASN sudah dinilai sejak tahapan dimulai yakni sejak dilaunching Oktober 2019,” tandas Muladi.

Sementara Bupati dan jajarannya masih berpegang penggunaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), bahwa sampai saat ini dalam Pilkada Sukoharjo belum ada calon bupati sah, jadi belum bisa digunakan pasal netralitas.

Kepala Inspektorat Pemkab Sukoharjo, Joko Purnomo mengatakan pertemuan Bawaslu dengan Bupati tersebut dalam rangka klarifikasi.

Prinsip secara tahapan pilkada belum sampai pada proses pilkada, apa yang dilakukan bupati dan jajarannya belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran pemilu. Tapi kalau dikatakan itu sebagai pelanggaran kode etik itu tergantung tafsir masing masing,” tandas Kepala Inspektorat Joko Purnomo, usai pertemuan.

Dilihat dari hasil pertemuan, sepertinya belum ada penyamaan persepsi atas masalah netralitas ASN di Sukoharjo. Bawaslu menginformasikan dalam waktu dekat akan melakukan sebuah forum dengan mengundang seluruh kepala dinas, kantor dan OPD Pemkab Sukoharjo, dengan menghadirkan KASN, untuk memberikan penjelasan langsung.   [jie]

Komentar Pembaca
Sertijab Pejabat Utama Polrestabes Semarang

Sertijab Pejabat Utama Polrestabes Semarang

SELASA, 10 MARET 2020 , 08:51:00

Demo Guru Swasta di Semarang

Demo Guru Swasta di Semarang

SENIN, 17 FEBRUARI 2020 , 16:10:00

Walikota Semarang Hendrar Prihadi Terima Kunjungan DPRD DKI Jakarta