Dua Sungai Di Batang Perlu Segera Dinormalisasi

Peristiwa  SENIN, 24 FEBRUARI 2020 , 11:11:00 WIB | LAPORAN: BAKTI BUWONO

Dua Sungai Di Batang Perlu Segera Dinormalisasi
RMOLJateng. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) DPU kabupaten Batang, Farida menyatakan sejumlah sungai perlu segera dinormalisasi.

Ia menyebut penyebab sejumlah titik banjir karena luapan sungai yang sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan.

"Contohnya kali pucang yang juga nyambung ke Kali Gabus, di sana ada pendangkalan saluran dna penyempitan," tuturnya, Senin (24/2/2020).

Selain kali Gabus, ia juga menyatakan bahwa kali Sambong pun perlu normalisasi.

Di sisi lain, saluran di wilayah Utara Kabupaten Batang semisal Karangasem hingga Karangsari juga perlu normalisasi.

"Kami sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah," tuturnya.

Sebelumnya,  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap menormalisasi sungai - sungai di Batang yang menjadi kewenanganya.

"Untuk normalisasi Provinsi akan memimpin dengan di bantu Bupati, kita akan ke Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BPWS) pusat untuk meminta bantuan untuk melakukan tindakan cepat," jelas Ganjar Pranowo.

Bupati Batang Wihaji mengatakan, Pemerintah Kabupaten Batang sudah merencanakan program normalisasi Sungai Sambong dalam upaya mengatasi banjir yang setiap musim penghujan datang.

"Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan, Kabupaten Batang mendapat alokasi dana Rp100 miliar untuk pengendalian banjir dan perbaikan muara Sungai Sambong," katanya.

Program normalisasi sungai tersebut rencananya dilaksanakan tahun 2021, yang saat ini masih mempercepat prosesnya dengan melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi agar  2021 program normalisasi sungai bisa dilaksanakan.

Namun demikian, sedimentasi sungai merupakan penyebab utama banjir di wilayah Batang tidak hanya Sungai Sambong.

"Kabupaten Batang memiliki kurang lebih mencapai 35 daerah aliran sungai (DAS) yang kewenanganya dan pengelolaanga di berada di Pemerintah Provinsi," tutup Wihaji. [jie]


Komentar Pembaca