Bentuk Serikat Pekerja, Medi Santoso Cs Malah Dipecat PT DCP

Ekonomi  KAMIS, 09 JANUARI 2020 , 19:28:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD OLIEZ

Bentuk Serikat Pekerja, Medi Santoso Cs Malah Dipecat PT DCP
RMOLJateng. Hanya gara-gara berinisiatif membentuk serikat pekerja, Medi Santoso dan 10 rekannya dipecat oleh perusahaan tempatnya bekerja, PT DCP Travelling Products yang beralamat di Jalan Raya Jepara-Kudus Km 21 No 88 Sengon Bugel Mayong Jepara.

Saat ini, kasus PHK secara sepihak terhadap 11 pekerja tersebut dalam penanganan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinkopnakertrans) Kabupaten Jepara.

Kuasa hukum Medi Santoso dkk, Teguh Santoso mengatakan, kasus ini bermula saat kliennya pada 7 Oktober 2019 mendirikan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (STPT) di PT DCP.  

Namun inisiatif itu justru berbuntut panjang. Pada 26 Oktober 2019 mereka mulai dipanggil pihak manajemen. Setelah itu, giliran Medi Santoso yang juga Ketua STPT dan sekretaris dipanggil oleh jajaran HRD PT DCP.

Mereka sempat diberi dua opsi. Pilihan pertama yakni agar STPT itu melebur ke LKS Bipartit yang sudah ada. Sedang pilihan kedua LKS Bipartit yang melebur ke dalam STPT namun dengan mengikuti komposisi kepengurusan yang ditentukan perusahaan.
 
"Namun belum juga dua opsi itu clear, pada 29 Oktober 2019 klien kami malah dipanggil lagi dan diminta menandatangani surat PHK. Namun waktu itu ditolak klien kami," kata Teguh, Kamis (9/1).

Tapi persoalan belum berakhir. Pada 2 November 2019, ada surat dari perusahaan ke rumah Medi Santoso Cs. Isinya surat PHK, form penilaian kinerja karyawan serta surat pengalaman kerja.

Menurutnya, alasan tidak lulus masa kerja percobaan yang dipakai PT DCP untuk memecat Medi Cs mengada-ada. Sebab Medi Cs sudah melalui masa percobaan sewaktu masih berstatus pekerja harian lepas (PHL).

"Sejak akhir Oktober sampai sekarang Medi Cs sudah tidak diperbolehkan lagi bekerja di PT DCP. Makanya kami mengadukan persoalan ini ke Dinkopnakertrans Jepara," sesalnya.

Dia menegaskan membentuk serikat pekerja adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Bahkan dalam UU Serikat Buruh disebutkan juga ancaman terkait hal itu. Disebutkan siapa saja menghalang-halangi pembentukan serikat pekerja, diancam dengan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp500 juta. Selain itu juga kurungan penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.

"Kami menuntut persoalan ini bisa diselesaikan seadil-adilnya sesuai mekanisme yang berlaku," tandasnya. [hen]


 

Komentar Pembaca
Negatif Corona, WNI Crew Kapal Diamond Princes Minta Dievakuasi
Gedung DPR Kebakaran

Gedung DPR Kebakaran

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 , 13:55:07

30 Tahun MURI, Bakti Sosial ke Kampung Sumur

30 Tahun MURI, Bakti Sosial ke Kampung Sumur

SELASA, 11 FEBRUARI 2020 , 11:44:12

Pasar Semawis 2020 Di Semarang

Pasar Semawis 2020 Di Semarang

JUM'AT, 17 JANUARI 2020 , 14:10:00

Suasana Alun-Alun Semarang

Suasana Alun-Alun Semarang

RABU, 22 JANUARI 2020 , 10:24:00

Demo Guru Swasta di Semarang

Demo Guru Swasta di Semarang

SENIN, 17 FEBRUARI 2020 , 16:10:00