Bendung Bener Kembali Bermasalah, Ganti Untung Dinilai Tak Manusiawi

Daerah  RABU, 11 DESEMBER 2019 , 14:40:00 WIB | LAPORAN: MARNIE UTAMINING

Bendung Bener Kembali Bermasalah, Ganti Untung Dinilai Tak Manusiawi
RMOLJateng. Puluhan warga Desa Guntur, Kecamatan Bener, yang terdampak pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendung Bener mengadu kepada DPRD Purworejo terkait harga ganti rugi tanah mereka yang dianggap tidak manusiawi.

Bertempat di aula pertemuan Bukit Seribu Besek, mereka menyampaikan keluh kesah kepada para legislator, Rabu (11/12/2019).

Pangkal masalahnya pada Hari Senin (9/12 ), pihak LMAN, BPN dan BBWSO bersama Forkompimcam mengundang warga untuk musyawarah mengenai ganti untung tanah mereka yang masuk dalam paket 1. Dari jumlah 1.042 bidang, hanya 181 bidang yang siap dibayarkan setelah dianggap memenuhi syarat.

Salah satu warga yang mendapat ganti rugi, Misrun asal RT 1, RW 6 Kalipancer menerangkan bahwa, dalam undangannya musyawarah.. Tetapi saat kemudian dipanggil satu persatu diberi amplop yang isinya jumlah  tanah dan tanaman yang terdampak.

"Saat itu salah satu perempuan petugas pendaftaran, hanya mengatakan supaya saya menjawab menerima atau tidak. Kalau tidak ke pengadilan saja. Mendengar kata pengadilan ya kami takut," jelas Misrun yang mengaku saat ini stress dan sakit hati.

Kekecewaan ratusan warga tersebut setelah mengetahui bahwa harga tanah mereka hanya dihargai rata-rata Rp 60 ribu per meter.

Sementara, menurut Kades Guntur, Nuholib, harga tanah di wilayahnya saat ini mencapai kisaran Rp 150 ribu-Rp 200 ribu.

"Warga tidak minta muluk-muluk. Hanya ingin uang ganti rugi bisa untuk membeli tanah lagi sehingga mereka masih bisa bercocok tanam untuk menghidupi keluarganya," jelas Nuholib.

Warga lain, Purwadin asal RT 3 RW 5 Dusun Kalipancer, menegaskan bahwa apa yang diberikan pemerintah bukan ganti untung, tapi ganti rugi.

"Kalau ada harga tanah Rp 50 ribu per meter, tolong tunjukan, akan kami beli. Kami ini sudah kehilangan tanah, hilang semua mata pencaharian dan harta benda untuk proyek negara. Kami semua bisa kere," kata Purwadin di hadapan para wakil rakyat.

Purwadin pantas emosi karena dia sudah kehilangan tanah dan tanaman yang selama ini menjadi sumber nafkah bagi keluarganya.

"Harga kemukus perkilo saja Rp 50 ribu, belum cengkeh dan lain-lain. Kehendak warga, harga dinaikkan. Sesuai undangan katanya musyawarah, tapi langsung disuruh menerima atau tidak," katanya.

Muhammad Abdullah, salah satu wakil rakyat yang berasal dari Dapil Bener, menyarankan agar warga membuat surat kepada pemerintah.

Pihaknya akan memastikan surat tersebut sampai kepada Presiden Joko Widodo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Bupati Purworejo Agus Bastian dan pimpinan BBWSO selaku pemilik proyek.

"Warga ini kan sudah setuju dan mendukung proyek Bendung Bener. Sejak setahun lalu tanahnya tidak boleh ditanami sudah manut. Janganlah diperlakukan sewenang-wenang, undangan musyawarah yang terjadi adalah pemaksaan salah satu pihak. Bukan adat kita," kata Abdullah.

Politisi Nasdem ini melanjutkan bahwa saat ini jangan hanya bicara aturan, tapi harus melihat sisi kemanusiaan dalam proses ganti untung agar masyarakat bisa membeli lahan lain untuk ditanami. [jie]



Komentar Pembaca
Melihat Aktivitas Bongkar Muat Kapal Laut

Melihat Aktivitas Bongkar Muat Kapal Laut

SABTU, 23 NOVEMBER 2019 , 09:51:00

Festival Kampung Gunung Telomoyo Magelang

Festival Kampung Gunung Telomoyo Magelang

JUM'AT, 29 NOVEMBER 2019 , 10:02:00

Lukisan Mural Rumah Peribadatan

Lukisan Mural Rumah Peribadatan

RABU, 27 NOVEMBER 2019 , 17:15:00