Kurikulum Baru, Apakah Beban Administrasi Guru Berkurang?

Opini  SENIN, 09 DESEMBER 2019 , 18:30:00 WIB

Kurikulum Baru, Apakah Beban Administrasi Guru Berkurang?
Sudah menjadi hal wajar pergantian menteri berarti akan diganti pula sistem kurikulum. Perubahan kurikulum memang diperlukan, layaknya ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang seiring berjalannya waktu.

Namun demikian, pergantian kurikulum dapat diartikan pula semakin rumit dan kompleks sistem pendidikan ke depan, terutama dalam hal adminstrasi.

Seorang guru yang keutamaan tugasnya adalah untuk mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik kini diberatkan dengan beban administrasi yang ada.

Demikian seperti yang diungkapan oleh Edi Subkhan S.Pd., M.Pd seorang Pakar Curriculum Studies, Dosen Kurikulum & Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam kegiatan Seminar Nasional oleh channel Youtube yang bernama Guru Era Digital” dengan tema Meneropong Arah Kebijakan Kurikulum Mendikbud Baru” Semarang, Rabu (27/11).

Menurut Edi, adanya perubahan kurikulum biasanya juga beban administrasi untuk para pendidik akan ikut bertambah, bukan biasanya melainkan kenyataanya jika melihat perubahan kurikulum pada tahun 2004, 2006 dan 2013.

Sebenarnya tidak hanya beban adminstrasi saja, tetapi kewajiban dan tanggung jawab pendidik juga ikut bertambah.

Alasannya adalah beban administrasi menjadi hal krusial ketika seorang pendidik ingin melakukan pembelajaran yang optimal di sekolah namun dituntut untuk menyusun dokumen kurikulum yang begitu tebal.

Sebagai contoh, menyusun Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang diharuskan rinci.

Belum lagi beban administrasi yang lain seperti, prota (program tahunan), promes (program semester), KKM, analisa KD, dan sistem penilaian (kognitif). Semakin ditambah dengan administrasi tambahan berupa penilaian afektif dan psikomotorik.

Setiap aspek terdiri dari berbagai indikator penilaian yang beragam.

Bagaimana seorang pendidik melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien jika memang sudah diberatkan dengan beban administrasi yang ada?
 
Oleh karena itu, perlunya sebuah solusi untuk mengurangi beban administrasi.

Salah satu solusinya dengan membuat sebuah kebijakan dimana pendidik diberi wewenang untuk mengutamakan atau lebih memberikan waktu untuk menemani siswa.

Menurut pendapat, Direktur Direktorat Pascasarjana Pendidikan UST Prof Dr Ki Supriyoko MPd, berbagai kegiatan yang berpotensi menghambat guru dalam melakukan tugasnya sebagai pendidik, perlu dikurangi atau dihapus.

Solusi kedua adalah menyederhanakan tuntutan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan beban administrasi yang lain.

Pasalnya, RPP adalah hanya sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ada. Sehingga tidak perlu terlalu detil dan rinci.

Jadi, kurikulum baru memang erat kaitannya dengan sistem yang lebih kompleks dan rumit. Namun, adanya perubahan juga pendidikan atau pembelajaran dalam pelaksanaanya menjadi lebih efeftif dan efisien.

Tentu tidak, karena jika konsepan kurikulum dibentuk secara sederhana sebagai grand design maka akan lebih mudah. Jadi kurikulum dibuat simple saja,namun bisa digali dan berakar.

Seperti Negara Singapura, mereka punya yang namanya Master Plan. Dilihat sekilas sangat sederhana hanya tentang tahap-tahap yang ingin dicapai, akan tetapi dari setiap satu tahap itu memiliki rincian dan deskripsi yang mendalam.
 
Berbeda dengan negara kita, dokumen kurikulum memang sangat tebal dan rinci namun belum stagnan ke satu arah.

Mendikbud Mas Nadiem Makarim menyatakan dalam pidatonya ketika peringatan Hari Guru Nasional (Senin, 25 November 2019) memahami kondisi yang terjadi.

Beliau juga menyampaikan kepada seluruh pendidik untuk melakukan perubahan pembelajaran sekecil apapun itu.

Di lain sisi, problematika yang ada ialah meskipun kemendikbud sudah memberikan aturan. Pemerintah daerah-lah yang akan menentukan hal itu akan diikuti atau tidak.

Jika mereka punya aturan sendiri maka yang harus di ikuti adalah peraturan daerah. Apalagi setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda.

Jadi, meskipun Mendikbud telah mengeluarkan peraturan yang jelas,  bukan berarti akan diikuti. Karena guru dibawah wewenang pemerintah daerah. Misalnya pusat menyatakan untuk menghapus segala bentuk administrative yang membebani guru. Akan tetapi, daerah bilang harus tetap ada administratif maka guru harus menaati hal tersebut.

Oleh karena itu, harus ada kolaborasi dan kerjasama antara Kemendikbud  pemerintah daerah, Kementrian Agama dan pihak lainnya.

Mendikbud yang dipilih dari generasi millennial yaitu Mas Nadiem Makarim dapat merangkul dan berkerjasama dengan semua pihak untuk mengatasi semua problematika yang ada sampai saat ini terutama beban administrasi pendidik. Harapannya, pendidikan di Indonesia mampu menciptakan SDM yang berkualitas dan bisa bersaing di kancah internasional.

Ridho Tri Nugroho
Mahasiswa Universitas Negeri Semarang 

Komentar Pembaca
Festival Kampung Gunung Telomoyo Magelang

Festival Kampung Gunung Telomoyo Magelang

JUM'AT, 29 NOVEMBER 2019 , 10:02:00

Lukisan Mural Rumah Peribadatan

Lukisan Mural Rumah Peribadatan

RABU, 27 NOVEMBER 2019 , 17:15:00

Enceng Gondok Di Sungai Banjirkanal Barat Semarang

Enceng Gondok Di Sungai Banjirkanal Barat Semarang

KAMIS, 28 NOVEMBER 2019 , 17:52:00