Syarat Pendaftaran Terlalu Berat, Dinilai "Membunuh" Calon Perseorangan

Politik  KAMIS, 28 NOVEMBER 2019 , 17:39:00 WIB | LAPORAN: DIAN TANTI BURHANI

Syarat Pendaftaran Terlalu Berat, Dinilai
RMOLJateng. Syarat calon perseorangan untuk maju dalam pilkada dinilai sangat memberatkan dan terkesan "membunuh" calon dari independen. 

Pasalnya persyaratan calon perseorangan dalam pilkada yang diterapkan akan menghambat munculnya alternatif pilihan masyarakat dari jalur independen.

Hal itu disampaikan Henry Indraguna, salah satu bakal calon yang ingin meramaikan bursa pencalonan pilkada di wilayah Solo dan Sukoharjo. Menurutnya persyaratan maju sebagai calon independen  sangat susah sekali.

"Jadi tadi saya tanyakan syarat minimal dukungan  itu sangat berat sekali dengan waktu yang terbatas. Itu gak gampang, gak mudah. Untuk  mengumpulkan KTP sekitar 40 ribu dalam waktu hanya  sampai dengan 20 Februari 2020, mustahil terjadi," jelasnya saat ditemui wartawan di kantor KPU Solo, Kamis (28/11).

Belum lagi jika saat surat pernyataan dukungan dan E-KTP diverifikasi ternyata ditemukan ada tanda tangan yang  tidak sesuai (dipalsukan) akan dikenakan sanksi  administratif.

Ditegaskan Henry, yang bekerja mengumpulkan tanda tangan bukanlah calon independent namun adalah para relawan atau timses. Merekalah yang  akan bergerak untuk  mencari dan mengumpulkan surat pernyataan dukungan.

Tidak menutup kemungkinan dalam prosesnya akan terjadi dugaan pemalsuan karena begitu banyaknya surat dukungan dan KTP yang dikumpulkan. Ditambah waktu yang terbatas, pastinya sulit untuk terpenuhi.   

"Nah di situ muncul pertanyaan apakah mereka akan bekerja sesuai dengan aturan, (dikhawatirkan) Itu pasti akan terjadi banyak  sekali," lanjutnya.

Seandainya memang benar ada yang dipalsukan, dan hal  itu terjadi diluar kemampuan sang calon independent dimana pada saat diserahkan ke KPU dengan niat baik (tidak memalsukan), begitu diverifikasi satu persatu ditemukan data dokumen yang diduga ada pemalsuan dan belum diketahui apakah ada aturan  pidana atau tidak.

"Jika memang ada pidananya beritahukan dari awal. Ataukah sanksi administratif saja," imbuhnya.

Seandainya itu hanya sanksi administratif menurut Henry tidak begitu terjadi masalah, namun jika dikenakan sanksi pidana karena  (pemalsuan) itu diatur dalam pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, hal itu sangat berbahaya bagi si calon independent, karena dirinya yang akan disalahkan. Hal seperti ini harus dijelaskan pidananya, dan informasinya harus jelas di depan.

"Jangan sampai aturan ini ambigu, bahaya.  Dan itu pasti akan terjadi pemalsuan dokumen. Jika surat pernyataan dilakukan secara benar dari pintu-ke pintu ke setiap jelas sulit sekali dan waktunya tidak akan mencukupi," pungkasnya. [jie]










Komentar Pembaca
Pameran Dirgantara Penerbad Semarang

Pameran Dirgantara Penerbad Semarang

JUM'AT, 08 NOVEMBER 2019 , 10:58:00

Kirab Budaya Lereng Gunung Prau Temanggung

Kirab Budaya Lereng Gunung Prau Temanggung

MINGGU, 10 NOVEMBER 2019 , 13:30:00

Aktifitas Petani Tembakau

Aktifitas Petani Tembakau

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 07:44:00