Ganti Menteri, Masihkah Perlu Dosen Dan Rektor Asing Untuk Meningkatkan Rengking Perguruan Tinggi Di Indonesia?

Opini  SABTU, 23 NOVEMBER 2019 , 14:11:00 WIB

Ganti Menteri, Masihkah Perlu Dosen Dan Rektor Asing Untuk Meningkatkan Rengking Perguruan Tinggi Di Indonesia?

Ilustrasi/net

MENTERI Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Natsir yang merilis secara resmi di laman Kemendikbud  untuk menjalankan kebijakan impor dosen dan rektor asing baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang akan diujicobakan mulai tahun 2020 menuai pro dan kontra di kalangan dunia pendidikan.

Apalagi melihat latar belakang adanya wacana kebijakan ini yang dinilai kurang tepat yaitu hanya semata mata untuk menaikan peringkat Perguruan Tinggi Indonesia dan mampu menduduki rangking dunia,  sejajar dengan perguruan perguruan tunggi di negara maju lainnya, hanya mementingkaan status di World Class University.

Pro dan Kontra

Pro dan Kontra atas Kebijakan mengenai wacana adanya rektor dan dosen asing, yaitu yang menganggap hal ini kurang perlu dilakukan yaitu dengan alasan.

Pertama, bahwa rektor asing itu tidak akan berpengaruh terhadap pemeringkatan perguruan tinggi dunia apabila sumber daya manusia yang lain tidak mau berusaha bersama dan meningkatkan kwalitas dirinya sendiri, fakta bahwa pendidikan di Indonesia masih mengalami ketertinggalan dikarenakan ketertarikan siswa/ mahasiswa yang minim terhadap literasi, bukan mengenai perkara rektor atau dosen asing.  

Kedua, apabila penerapan rektor asing dilakukan di PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang sejatinya memiliki karakteristik kelembagaanya tersendiri.

Mengingat PTS sangat mendahulukan karakteristik kelembagaan yang kemudian akan didatangi oleh orang asing dan merubah kerakter kelembagaan yang selama ini melekat.  

Ketiga, dengan adanya rektor asing yang memimpin suatu perguruan tinggi akan melanggar aturan aturan yang di tetepkan Kemenrestekdikti mengenai persyaratan pemilihan rektor dan juga persyaratan tertentu dari perguruan tinggi itu sendiri, ini akan memicu adanya pernyaratan yang harus di sesuaikan lagi. Misalnya seperti perubahan kriteria rektor harus PNS dan WNI.

Keempat, Ketika rektor yang menjabat adalah WNA dengan kata lain bahwa pemimpin suatu perguruan tinggi adalah orang asing tetapi yang memiliki wewenang tertinggi terutama dalam menentukan visi dan misi lembaga yang akan dibawanya.

Seperti yang di ungkapkan oleh Praktisi dan Akademisi Dosen Pasca Sarjana Universitas Matla'ul Anwar (UNMA) Banten Suhardi Somomoeljo (tribunnew.com, 2019) dengan dipimpin oleh oleh WNA nantinya kebijakan dunia pendidikan akan dapat di kendalikan secara mudah oleh negara negara asing, dirinya mengkhawatirkan Indonesia nantinya akan kehilangan kedaulatan atas dunia pendidikan sehinggak hal tersebut pada akhirnya dapat menghancurkan sistem kedaulatan dan pertahanan nasional dari perspektif nilai nilai kebangsaan.
 
Namun tidak sedikit pula yang mengatakan wacana kebijakan ini patut di coba untuk kebaikan dunia pendidikan terutama di Perguruan Tinggi.

Pertama, dunia pendidikan yang sudah mengglobal sehingga tidak menutup kemungkinan untu mendatangkan rektor asing agar mampu mengembangkan kwalitas pendidikan di perguruan tinggi.

Kedua, dengan rektor asing secara otomatis persaingan yang terjadi antar universitas manupun mahasiswa akan menjadi lebih kompetitif melihat pesaingnya dari negara negara lain yang pendidikan perguruan tingginya sudah maju atau dikatakan baik.
 
Ketiga, dianggap akan banyak ilmu dan wawasan pengetahuan yang nantinya akan didapatkan seperti yang diajarkan di negara negara lain sehingga mampu menciptakan pendidikan kualiatas dunia dan menumbuhkan SDM yang unggul.

Setelah dianggap telah mampu menciptakan SDM yang unggul bukan tidak mungkin mampu meningkatkan dan menggenjot rangking perguruan tinggu di dunia dan mampu disejajarkan dengan perguruan tinggi ada di negara maju lainnya.
 
Adanya pro dan kontra ini akan mampu dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan, jangan hanya melihat satu sisi melainkan melihat plusminusnya agar mampu menyiapkan solusi- solusi dari kejadian terburuk nantinya akan terjadi.
 
Pemerintah masih mengkaji rencana perekrutan rektor asing. Namun, saran yang mungkin tepat dilakukan yaitu mendatangkan WNA untuk mambantu kemajuan pendidikan tidaklah salah, melainkan apabila dengan sistem dan tahapan-tahapan yang benar tidak seketika langsung memimpin sebuah lembaga perguruan tinggi maka akan lebih di anggap profesional dan paham dengan kulture dan mengetahui sekiranya apa yang akan dibenahi di pendidikan perguruan tinggi di Indonesia.

Selain itu, apabila pemerintah telah menyiapakan banyak biaya untuk melrealisasikan kebijakan ini, lebih baik dana dialihkan dengan mendatangkan diaspora Indonesia yang sukses diluar negeri dengan posisi yang strategis dan dengan kwalitas SDM yang tidak kalah dibandingkan dengan WNA yang akan di jadikan rektor. [***]
 
Rahma Ta’nisatul Qulub
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Universitas Negeri Semarang



Komentar Pembaca
Pameran Dirgantara Penerbad Semarang

Pameran Dirgantara Penerbad Semarang

JUM'AT, 08 NOVEMBER 2019 , 10:58:00

Kirab Budaya Lereng Gunung Prau Temanggung

Kirab Budaya Lereng Gunung Prau Temanggung

MINGGU, 10 NOVEMBER 2019 , 13:30:00

Aktifitas Petani Tembakau

Aktifitas Petani Tembakau

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 07:44:00