Langkah Ahimsa Seorang Sri Puryono

Catatan Jayanto  SABTU, 26 OKTOBER 2019 , 20:32:00 WIB | LAPORAN: JAYANTO ARUS ADI

Langkah Ahimsa Seorang Sri Puryono
Menyebut Gandhi, kita ingat Ahimsa. Ya, Ahimsa, jika ditafsirkan sederhana maknanya adalah anti kekerasan. Ganhi paham, apalah artinya kekuatan seperti dirinya, menghadapi sang raksasa, dalam hal ini Inggris. Ahimsa, jalan damai. Menepikan diri dari hiruk pikuk, tapi jangan lantas dimaknakan menyerah. Karena ada saatnya melawan justru dengan diam.

Ya, hari hari ini kita menyaksikan lakon yang tidak sama, tetapi bisa jadi ada nuansa yang tersambung di sana. Adalah Sekda Jawa Tengah, Dr Ir Sri Puryono Karto Soedarmo, MP, orang nomor satu di pucuk birokrasi Provinsi Kepodang ini memilih cuti panjang, ingat cuti panjang, menyepi, menepikan diri dari hiruk pikuk kekuasan yang penuh kontroversi. Lelaki kelahiran Sragen 29 Februari 1960 ini diembani amanah menjadi Sekda terhitung 24 Oktober 2014.

Tak tanggung tanggung SK yang digenggamnya untuk jabatan Sekda Prov Jateng adalah Kepres No 172/M/2014. Artinya itulah legalitas tertinggi yang menjadi legacy untuk melakoni tugas sebagai cariknya Jawa Tengah. Provinsi yang menjadi pusernya alias sentralnya Pulau Jawa dengan penduduk lebih dari 2 Juta bukanlah ukuran provinsi yang kecil dan mudah dijalani. Belum lagi sebagai carik tak pelak perlu meladeni sang lurah, dalam hal ini Gubernur sebagai pimpinannya langsung.

Ikhwal ini pulalah yang meletupkan sedikit kejutan bagi masyrakat Jawa Tengah. Betapa tidak, tiba tiba saja mencuat kabar, Pak Punk akan diganti. Pak Punk, ya tokoh kelahiran Senin Kliwon ini,  bagi kalangan dekat akrab memanggilnya seperti itu. Saya jujur sok sok an ikut akrab saja dengan memanggil Pak Punk-biar dikira dekat.

Selentingan bahwa Sekda akan diganti seringkali meletup, namun kemudian samar samar meredup dengan sendirinya. Spekulasi yang berkembang pun berupa rupa, seperti terkait dengan isu Kagama Conection, ada juga karena Pak Punk masih kerabat Mbah Tadjo. Ya Soetardjo Soerjoguritno politisi kawakan, partai berlambang banteng mencering  ini masih kerabat dari alumni Fakultas Kehutanan UGM  tahun 1984 ini.

Menilik relasi di atas, entah benar atau sekadar isapan jempol, meski sang lurah kadang tak begitu suka alias kurang sreg, tak punya nyali juga untuk melengserkannya. Tapi meski selamat dari pelengseran, bukan berarti peran Pak Punk sepenuhnya dilibatkan untuk policy gubernur. Malah dalam beberapa hal Sekda rumor yang sempat saya tangkap  kerap ditinggalkan.

Untuk urusan penataan personel, SOTK dan yang terkait dengan urusan SDM, meski posisinya sebagai Ketua Baperjakat Pak Punk tidak maksimal  dilibatkannya. Karena itu  ketika terjadi penataan dan kemudian wartawan mengkonfirmasi beliau jadi seperti kelabatakan , sebab yang terjadi sesungguhnya memang tidak tidak tahu.

Tulisan ini, tidak dalam konteks memberikan keberpihakan kepada Pak Punk, sama sekali tidak. Apalagi secara personel dan profesional saya nyaris tidak punya relasi yang memudahkan untuk dekat dengan tokoh yang aktif di dunia kebudayaan ini. Namun mencermati kebijakan kebijakan Gubernur Jaten dalam beberapa hal saya memiliki empati untuk menulis nasib tragis orang nomor satu di jajaran birokrasi di Provinsi Kepodang ini.

Ya saya harus mengatakan tragis, karena pilihan cuti panjang yang dilakukan Sri Puryono menurut hemat akal sehat terjadi karena situasi sudah tidak memungkinkan untuk nyaman bekerja. Kepala BKD Wisu Zaroh   sempat menyambangi Sri Puryono, dan menyampaikan tujuannya, yakni menindaklanjuti pesan gubenur agar permohonan untuk pensiun dini segera diajukan. Sekali lagi, Kepala BKD menemui atau menghadap Sekda Prov Jateng, Sri Puryono untuk menyampaikan, pesan gubernur agar pengunduran diri, dalam hal ini pensiun dini segera diajukan.

Ya kalimat di atas, jika diresapi, direnungi, kemudian disaripatikan, adakah patut seorang Sekda diminta mengajukan pensiun dini. Silakan masing masing menilai dan memaknakan sendiri kebijakan seperti itu?? Satu hal yang perlu dipahami, Sri Puryono mengemban amanah sebagai orang nomor satu di jajaran birokrasi Prov Jateng adalah sesuai dengan Keppres. Karenanya sebelum Kepres dicabut, atau turun Keppres baru untuk memberhentikan, maka tidak ada ketentuan yang bisa melengserkannya.

Kepala BKD sendiri, Wisnu Zaroh, seperti penjelasannya yang disampaikan di Tribun Jateng , seperti ini Bisa diperpanjang dengan syarat harus dievaluasi dahulu terkait kinerja dan kompetensinya. Karena itu, BKD pun mengajukan nota dinas evaluasi sekda kepada gubernur pada Februari 2019. "Namun, sekda menolak dievaluasi. Nota dinas itu kan dari BKD ke gubernur harus melewati sekda. Ketika sampai sekda, kami dipanggil dan beliau menyatakan tidak bersedia dievaluasi saat itu," ucapnya.

Terkait pernyataan Kepala BKD, Wisnu Zaroh seperti dimuat Tribun Jateng  https://jateng.tribunnews.com/2019/10/23/bkd-sebut-masa-jabatan-sekda-jateng-sri-puryono-berakhir-24-oktober-2019?page=all. Silakan dicermati dan menjadi permenungan masing masing. Saya tidak ingin masuk ke ranah yang sifatnya teknis birokratis. Namun logika sederhana sebagai  awam memaknai dinamika yang menurut hemat saya lebih tepat sebagai turbulensi.

Kalkulasi secara etik saja cukup menjadi semacam pisau pembedah untuk mengurai tragedi birokrasi ini. Saya katakan tragedi karena implikasi secara sosial, politik, dan kultural begiu rentan. Secara sosial, istilah apa yang pas untuk menyebut ‘cuti panjangnya’ Pak Punk. Menilik usia, terlepas dari Kepres itu 24 Oktober lalu genap lima tahun, masa purna sebagai ASN akan berakhir sekitar bulan Februari 2020.

Karenanya menyitir pepatah Jawa Mikul Duwur, Mendhem Jero- tidaklah lebih tepat, andai perpanjangan itu disematkan di dada Pak Punk sampai beliau resmi pensun. Yang terjadi sekarang ini ada kesan Pak Punk seperti didorong untuk pergi, untuk tidak mengatakan diusir.... saya menangkap, ikhwal inilah yang membuat naluri sebagai seorang priyayi Jawa terlecut.

Tidak ada kata lain untuk cuti panjang, menepikan diri, madeg mandito. Sebenarnya Sri Puryono bisa melakukan perlawanan, memarahi Kepala BKD, atau mengadu ke DPRD, bahkan laporan ke DPP PDI Perjuangan, atau secara lebih formal ke Kemendagri, atau bahkan sampai Setneg. Dengan jam terbang dan relasi yang begitu matang, saya kira semua itu bisa dilakukan Pak Punk, andai dia mau.
Tetapi dia terbukti tidak melakukan itu, dia memilih seperti Gandhi " Ahimsa, tanpa kekerasan. Buat apa membuat gaduh, tokh Jawa Tengah adalah rumah, dan piring " tempat mencari nafkah buat kita semua.

Artinya Sri Puryono masih sayang dan eman terhadap Ganjar Pranowo yang dalam posisi posisi tertentu, secara alamiah adalah yuniornya, Inilah kaitannya yang saya sebut sebagai ‘ Mikul Duwur, Mendem Jero’ dalam konteks di atas tadi.

Berikutnya secara politik, melihat timing sekarang ontran ontran saya menyebut tragedi birokrasi di Jateng sangat kontroproduktif saat seperti sekarang. Betapa tidak di tingkat pusat konsolidasi melalui pembentukan kabient sedang berlangsung, apakah elok di Jateng justru meletup kejadian seperti ini. Bisa saja Wisnu Zaroh benar, tetapi atas nama kearifan dan kepentingan yang lebih besar langkah itu jelas grusah grusah, bahasa Jawanya.

Publik melihat ada sesuatu yang tidak pas dalam konteks relasi Gubernur dengan cariknya. Justru mestinya BKD dapat memformulasikan jalan keluar yang elok. Menunggu tiga bulan bukanlah waktu yang panjang, apalagi untuk sebuah investasi jangka panjang bagi awa Tengah yang  makin kondusif. Cara seperti ini bagaimana pun menimbulkan luka.  Penjelasan penjelasan normatif bisa saja menjadi alibi, tetapi apakah langkah itu menjadi cara terbai??

Sementara publik cukup paham, bagaimna profile dan personality dari seorang Sri Puryono. Dia adalah seorang birokat tulen. Begitu testemony tokoh Pers Nasional, asal Jateng Sasongko Tedjo, seperti terungkap pada biografi Pak Punk. Sebenarnya dalam buku yang sama, Ganjar Pranowo dalam kapastitas sebagai gubernur juga memberikan testemoni, Sri Puryono adalah birokrat sejati. Artinya tidak ada yang neko neko dari figur suami Rini Budi Astuti ini.

Sekarang mesti diurai sepert apa lagi tragedi birokrasi ini mesti dihela. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Tapi bubur tokh masih enak dimakan. Tambahkanlah santan biar menjadi gurih, atau beri juga gula biar ada manis manisnya. Dan, kalau perlu diberi toping alias mahkota maka bubur itu akan tetap istimewa.

Pak Punk, mengakhir catatan ini, izin saya memberi testemoni, bapak adalah orang baik, sayang saya tidak pernah kenal secara dekat. Orang baik yang bernasib baik, selamat menikmati cuti panjang, semoga pilihan elok tidak banyak memberikan komentara adalah bagian dari langkah bijak seorang begawan, biarlah karya dan jejak masyarakat yang menilai.

Jayanto Arus Adi
Wartawan senior, Dewam Pertimbangan Unnes , Pokja Hukum Dewan Pers, dan  Pimpinan Umum RMOL Jateng 


Komentar Pembaca
Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi

Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

Me-(l)-rapor Gubernur Ganjar

Me-(l)-rapor Gubernur Ganjar

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019

Duuuh, Gubernur Ganjar

Duuuh, Gubernur Ganjar

MINGGU, 04 AGUSTUS 2019

Assalamualaikum Prof Yos, Jos Johan Utama
Setiap Zaman Ada Pemimpinnya, Setiap Pemimpin Ada Zamannya
Assalamualaikum Amien Rais

Assalamualaikum Amien Rais

SENIN, 29 APRIL 2019

Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 03:13:53

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09

Pameran Dirgantara Penerbad Semarang

Pameran Dirgantara Penerbad Semarang

JUM'AT, 08 NOVEMBER 2019 , 10:58:00

Kirab Budaya Lereng Gunung Prau Temanggung

Kirab Budaya Lereng Gunung Prau Temanggung

MINGGU, 10 NOVEMBER 2019 , 13:30:00

Aktifitas Petani Tembakau

Aktifitas Petani Tembakau

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 07:44:00