Tolak Beri Rekomendasi, FKUB Semarang Diduga Maladministrasi

Daerah  SENIN, 23 SEPTEMBER 2019 , 21:00:00 WIB

Tolak Beri Rekomendasi, FKUB Semarang Diduga Maladministrasi

Naufal Sebastian

RMOLJateng. YLNHI-LBH Semarang mengadukan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh FKUB Kota Semarang ke Ombudsman RI, Senin(23/9).

Tindakan maladministrasi itu meliputi memorandum yang dikeluarkan FKUB Kota Semarang kepada Walikota Semarang terkait permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadat Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogosari, Kota Semarang.
Memorandum tersebut dinilai bertentangan dengan permohonan dan persyaratan yang telah dipenuhi pihak GBI Tlogosari.

GBI Tlogosari telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Keukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

GBI Tlogosari bahkan sudah mendapatkan 84 tanda tangan persetujuan dari warga Kelurahan Tlogosari Kulon, yang artinya bahwa pihak GBI Tlogosari telah melampaui persyaratan persetujuan masyarakat setempat yang hanya disyaratkan 60 tanda tangan,” kata Naufal Sebastian, anggota YLBHI-LBH Semarang.

Meski demikian, lanjut Naufal, FKUB Kota Semarang justru menolak memberikan rekomendasi rumah ibadat GBI Tlogosari yang telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam  PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006.

Melalui memorandum FKUB berdalih belum bisa memberikan rekomendasi lantaran menganggap GBI Tlogosari tidak memenuhi persyaratan administratif.

FKUB Kota Semarang menganggap tanda tangan yang dikumpulkan pihak GBI Tlogosari tidak sah sebagai syarat formil pendirian rumah ibadat dengan dalil bahwa warga pendukung berasal dari RW 8 Kelurahan Tlogosari, sementara rumah ibadah berada di RW 7 Kelurahan Tlogosari,” imbuhnya.

Naufal menilai dalam hal ini FKUB Kota Semarang sesat tafsir dalam memaknai kalimat dukungan masyarakat setempat” yang dimaknai lingkungan RW. Seharusnya dukungan masyarakat setempat” diartikan dalam lingkup kelurahan sebagai wilayah administratif terkecil di Indonesia.

Selain itu, menurut Naufal FKUB Kota Semarang tidak hanya menolak untuk memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat.

FKUB bahkan memberi saran kepada Pemerintah Kota Semarang agar memfasilitasi lokasi baru pembangunan rumah ibadat untuk umat GBI Tlogosari.

Hal ini tentu menjadi preseden buruk. Apa yang dilakukan oleh FKUB Kota Semarang adalah suatu bentuk maladministrasi, yang menjadikan terhambatnya jemaat GBI Tlogosari dalam mengakses hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan,” tutup Naufal. [dit]

Komentar Pembaca
Ngopi Bareng bersama Kapolda Jateng Dan Pangdam IV/ Diponegoro
Pasar Tunjang Karang Moncol Terbakar

Pasar Tunjang Karang Moncol Terbakar

SABTU, 24 AGUSTUS 2019 , 23:04:00

Menolak RUUPKS Di Semarang

Menolak RUUPKS Di Semarang

SENIN, 23 SEPTEMBER 2019 , 11:52:00