Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi

Catatan Jayanto  RABU, 18 SEPTEMBER 2019 , 10:15:00 WIB | LAPORAN: JAYANTO ARUS ADI

Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi
Empat kata ini begitu memagnet, dan lekat bagi publik Jawa Tengah. Apa sesungguhnya makna kata kata itu? Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi  merupakan idiom Jawa yang  jika dimaknakan kurang lebih adalah tidak menipu, atau tidak rbohong, dan tidak korupsi. Luar biasa, ya luar biasa. Sebuah deklarasi yang begitu menyentuh dan dalam sekali maknaya. Apalagi di tengah gonjang gonjang tsunami yang begitu  mengheboh di negeri ini. Simak saja hampir semua sektor kehidupan di negeri ini tak luput dari kebiadaban  korupsi.

Statistik menunjukkan sampai saat ini 255 anggota legislatif di berbagai tingkatan telah diterungku KPK, kemudian 130 kepala daerah mulai dari bupati/walikota, dan gubernur mengalami nasib sama, masih ada lagi tokoh partai politik bahkan ada pimpinan Parpol juga jumlahnya mencapai enam, terakhir adalah pejabat negara, seperti menteri dan  pimpinan lembaga negara sekarang berada di Hotel Prodeo. Maka lengkap sudah jika korupsi telah menjadi kanker peradaban.

Indonesia mungkin berada di jurang terdalam terkait sengkarut korupsi ini. Tak main main, betapa tidak simbol peradaban itu telah runtuh lantaran pimpinannya tak mampu memberi keteladanan. Setyo Novanto misalnya, menjadi Ketua DPR pertama yang harus lengser karena megakorupsi E-KTP. Pimpinan Mahkamah konstitusi, Akil Mochtar setali tiga uang, dia dicokok KPK dan sekarang menjadi terpidana.  Akil bahkan hingga akhir hayat harus berada di balik jeruji besi karena MA menolak kasasinya. Tragis bukan.

Khusus kasus E-KTP saya sempat kebat kebit bin ketar ketir karena aktor utamanya pernah menyebut nama Ganjar Pranowo di persidangan. Adalah Setyo Novanto dan Nazarudin sang peniup peluti itu. Karena ketika Pilgub Jateng DPP PDI Perjuangan menyorongkan tokoh berambut perak itu sambutan publik di bumi kepodang-sebutan lain untuk Provinsi Jawa Tengah â€" mereka tidak begitu ramah. Survei awal jauh di bawah sang incumbent Bibit Waluyo. Sayang Bibit terlalu kepedean, dan salah memilih wakil.

Andai yang dipilih bukan Prod Sudidjono yang ketika itu masih menjabat Rektor Unnes, mungkin bisa Hadi Prabowo, atau tokoh lain yang lebih populis, seperti Almarhun Prof Eko Budiardjo-mantan Rektor Undip cerita bisa lain. Tetapi inilah bagian dari garis tangan, suratan takdirnya memang begitu. Tambahan lagi Bibit Waluyo juga lupa bahwa ini Jawa Tengah yang notabene adalah kandang banteng. Dus di Jateng jangan main main dengan PDI Perjuangan, istilah tepatnya barangkali begitu.

Beberapa pendekar alias jawara yang kondang di Jateng pun terpuruk karena kurang meneguhi garis partai. Siapa tidak kenal nama Mardijo â€" mantan Ketua DPRD Jateng yang ‘mbalela’ dari titah sang patron-Megawati Soekarnoputeri? Mardijo nekad maju Pilgub meski rekomendasi telah diberikan kepada Mardiyanto-waktu itu Pangdam IV Diponegoro. Apa yang terjadi Mardijo akhirnya turun tahta, tak hanya itu nasibnya sempat surut, apalagi kemudian menjadi terpidana dan sempat menjadi penghuni LP Kedungpane.

Ada lagi, Rustriningsih. Tokoh yang sukses dan moncer menjadi Bupati Kebumen dua periode, bahkan sempat disebut Srikandinya PDI Perjuangan ini terlempar dari inner cicle Kebagusan-istilah untuk menyebut loyalis Megawati. Rustriningsih ketika itu seperti mencoba ‘menantang’ lantaran membuat bargaining dengan Kebagusan. Sikap itulah yang membuat Megawati tak berkenan. Akhirnya karier politiknya surut. Perjalanan tragis juga untuk seorang Srikandi PDI Perjuangan.

Meski tak serupa, perjalanan Hadi Prabowo-mantan Sekda yang kini Sekjen Kemendagri nyaris seperti pendekar pendekar PDI Perjuangan yang lain. Dia gagal merebut kursi Jateng! Perjalanan kariernya sempat melandai. Untuk diketahui Hadi Prabowo termasuk birokrat dengan karier lempang. Puncak kariernya adalah orang nomor satu di jajaran birokrasi. Untuk diketahui puncak karier seoarang birokrat adalah jabatan Sekretaris Daerah Provinsi.
Hadi Prabowo berhasil menggengam posisi itu pada periode kedua Mardiyanto dan berlanjut hingga Bibit â€" Rustri menjadi duo pimpinan Jawa Tengah. Hadi Prabowo memilih mundur ketika memutuskan untuk ikut berlaga di Pilgub Jateng berpasangan dengan Don Murdono keluar Dinasti Chang- sebutan untuk keluarga besar Murdoko yang domisilinya di Cangkiran.

Pilgub era Ganjar di periode I tergolong paling seru. Dua nama besar, yakni Bibit Waluyo dan Hadi Prabowo ikut bertarung. Ketika itu Ganjar Pranowo masih belum banyak diperhitungkan. Awal awal surveinya pun jauh di bawah Bibit â€" Sudidjono. Tapi itulah fenomena unik basis banteng. Jangan main main dengan PDI Perjuangan di Jateng. Ganjar Pranowo yang berduet dengan Heru Soedjatmoko pelan tapi pasti seperti mesin diesel surveinya terus merangkak.

Harus diakui Ganjar Pranowo terkerek oleh sosok sang Wakil, yakni Heru Soedjatmoko. Mantan Bupati Purbalingga ini adalah tokoh yang mumpuni. Matang di birokrasi, pernah menjadi Sekda Kudus dan dua periode menjadi Bupati Purbalingga. Sosok Heru Soedjatmoko inilah yang jadi portofolio publik ketika memilih duet Ganjar Pranowo â€" Heru Soedjatmoko.

Kalkulasi itu rasional, karena di awal mantan legislator di Senayan ini justru sedang dikepung isu tak sedap terkait megakorupsi E-KTP. Saya sendiri sempat prihatin dan dag dig dug kalau kalau Ganjar tersangkut.  Apalagi ketika itu eskalasi tuduhan bertiup cukup kencang. Di sidang sidang kasus E-KTP nama Ganjar Pranowo nyaris tidak pernah luput disebut.

Alhamdulillah dugaan itu makin lama makin jauh api dari panggang. Jujur saja, ketika ‘Tagline’ Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi diusung ada semacam rasa penasaran. Penasaran untuk dua hal, pertama tagline itu kontroversial dan menggelitik. Kedua, muatan etik dan filosofinya tidak ringan. Kekhawatiran itu beralasan, sebab menurut hemat kami kalau ‘Tagline’ itu sekadar asal, bsa kontroproduktif bahwakan secara moral akan menjadi bumerang , sperti kualat atau menjadi karma.

Kini setelah periode pertama dituntaskan, Tagline itu kemudian dipatenkan lagi menjadi ‘ Tetep Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi’. Nah, memberikan tekanan secara khusus, fenomena pemberantasan korupsi di Jateng di era Ganjar layak dicermati secara khusus juga. Persoalan E-KTP dengan sejumlah kontroversinya layak kita lupakan. Meski KPK sendiri menyatakan kasus itu akan terus disisir sampai ke akar akarnya.

Sebagai sebuah gebrakan atau mungkin lebih tepat kampanye dalam arti positif Ganjar getol mengawal pemanfaatan APBD agar tidak mengalami distorsi. Langkah itu membuat hubungan dengan Gedung Berlian, sebutan untuk anggota legsilatif di DPRD Jateng â€" menjadi panas dingin. Soal Bansos misalnya, dan juga Bintek yang melibatkan legislatif kerap menjadi sorotan Ganjar.

Secara nasional indeks korupsi Jateng di era Ganjar prestasi provinsi kepodang masih cukup baik. Kontroversi yang sempat membuat heboh adalah kasus Bupati Klaten, dan Purbalingga-kasus Tasdi. Belakangan muncul lagi kasus Kudus yang menyeret M Tamzil. Kasus Tamzil cukup membuat heboh karena yang bersangkutan adalah narapidana untuk kasus korupsi yang telah usai dijalani masa hukumannya.la terlalu berdampak. Artinya ketika secara sistemik kepemimpinan itu kuat, secara otomatis akan berdampak secara langsung di lapangan. Tentu menyangkut hal ini pro dan kontra terjadi. Artinya, bisa saja seperti itu, atau sebaliknya.

Terhadap kebijakan kebijakan Ganjar bagaimana suara Gedung Berlian? Rukma Setiyabudi, Ketua DPRD dua periode mengatakan, soal baik dan buruk biar masyarakat yang menilai. Sinyalemen yang mengemuka meski saat pencalonan Heru Soedjatmoko memberi kontribusi signifikan, tetapi pada kiprahnya tak banyak diperankan. Ganjar sepertinya tak ingin ada matahari kembar.

Karenanya periode kedua lalu, semestinya duet itu bisa dilanjutkan tapi kenapa bisa begitu hanya Ganjar yang tahu. Sebab DPP PDI Perjuangan isyaratnya ketika itu masih kuat untuk mengawinkan Ganjar Heru lagi. Namun pilihan Ganjar jatuh ke Taj Yassin. Pilihan itu kini seperti jadi simalakama.

Untuk diketahui peluang Ganjar melenggang ke Jakarta-masuk kabinet sebenarnya terbuka. Tetapi merelakan Jateng I ke Taj Yassin juga bukan kalkulasi yang simple. Sebab putera Almarhum Mbah Maemun bukan kader PDI Perjuangan, tetapi dari Partai Kabah. Jadi pilihan tak logis kandang banteng dilepas untuk dipimpin bukan kader banteng mencereng.

Di sisi lain andai Ganjar Pranowo ancang-ancang untuk 2024 juga langkah yang bisa jadi buntu. Asal tahu sinyal dari Kebagusan dan juga Diponegoro 2024 adalah panggung untuk sang Puteri Mahkota, yakni Puan Maharani. Meski belum dilantik tampuk pimpinan Senayan hampir pasti disematkan untuk Puteri Kedua Megawati Soekarnoputeri ini.  Tampuk pimpinan DPR RI adalah momentum bagi Puan menambah jam terbang, secara politis dan menguji leadershipnya.

Ini artinya kalau lurahnya Jateng memiliki obsesi ke sana (baca 2024) secara psikologis dan sosilogis langkahnya tak ringan. Bisa jadi kalau dipaksakan nasib Ganjar malah bisa terjebak pada stigama seperti yang dialami Mardijo dan Rustriningsi. Pertimbangan lain jika sekadar mengandalkan rapor sebagai Gubernur Jateng, setidaknya pada periode pertama tak cukup kinclong kinclong amat. Itu yang harus disadari oleh Ganjar saat ini.

Dus periode kedua personifikasi dan personality Ganjar tak bisa seperti periode sebelumnya. Sinyalemen lain yang juga saya seringkali dengar relasi dengan Sekda Pak Pur juga tak kondusif kondusif amat. Tetapi kharakter Pak Pur-panggilan akrab Dr Ir Sri Puryono, Msi seperti pendahunya Wagub Jateng Heru Soedjatmoko yang cenderung nglembah manah, untuk tidak dikatakan mengalah. Jadi yang tampak keluar Pahlawan untuk menyebut gubernuran tetap baik baik saja.

Mboten Ngapusi

Lain Mboten korupsi, lain lagi mboten Ngapusi.  Meski tagline ini sesungguhnya satu kesatuan. Patut direnungkan di sini, kata kata mboten ngapusi merangkum dimen makna yang cukup dalam. Sebab merelevansi kekuasan berimpitan erat dengan politik. Sementara dalam politik beragam pemahaman, tetapi secara umum publik bersepakatan bahwa politik adalah politik.

Tidak ada kawan yang abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan itu sendiri. Ada lagi, politic is dirty and cruel. Nah, menilik itu semua bagaimana implementasi mboten korupsi, mboten ngapusi. Masih mungkinkan di zaman now ini mboten korupsi mboten ngapusi masih bisa jalan. Kedua, sebagai pemimpin bagaimana kita melihat juga menilai sosok Ganjar memberikan keteladan terkait dengan hal tersebut.

Di kolom ini dua catatan sebelumnya, saya ingin sedikit kembali napak tilas sekaligus menjadi renungan. Ketika sebuah catatan kemudian disikapi sebagai sebuah tesa dari policy publik, saya ingin menyampaikan apakah itu tidak menjadi paradoks dari kebijakan yang populis. Sayang policy semacam itu tidak atau belum masuk pada radar legislatif atau teman teman di Gedung Berlian dalam menjalankan fungsi kontrol.

Begitu pun juga ombusman apakah scaningnya juga merambah di case semacam ini. Inilah yang menjadi catatan, keprihatinan, sekaligus renungan. Perlu saya sampaikan lagi menjadi penutup Catatan Jayanto, bahwa di kolom ini dua edisi sebelumnya topiknya barangkali merupakan kritik untuk Sang Gubernur. Dampaknya iklan Bank Jateng di RMOL Jateng harus dihentikan. Pihak Bank Jateng mengontak manajemen RMOL Jateng terkait Catatan Jayanto yang mereka tidak berkenan.

Ya, karenanya edisi ini saya masih ingin menulis ikhwal di atas, karena secara formal catatan ini sesungguhnya sekadar catatan dan bentuk tanggung jawab RMOL Jateng kepada Publik Jawa Tengah. Lalu apakah kebijakan Bank Jateng sekali lagi cara mengambil hati sang Gubernur, atau memang perintah Ganjar Sendiri, jawabanya menyitir kata-kata Ebit, "Tanyakan pada rumput yag bergoyang" alias Wallah A’lam Bisawab. Salam.

Jayanto Arus Adi,
Pemimpin Umum RMOL Jateng, Pokja Hukum Dewan Pers Indonesia 

Komentar Pembaca
Me-(l)-rapor Gubernur Ganjar

Me-(l)-rapor Gubernur Ganjar

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019

Duuuh, Gubernur Ganjar

Duuuh, Gubernur Ganjar

MINGGU, 04 AGUSTUS 2019

Assalamualaikum Prof Yos, Jos Johan Utama
Setiap Zaman Ada Pemimpinnya, Setiap Pemimpin Ada Zamannya
Assalamualaikum Amien Rais

Assalamualaikum Amien Rais

SENIN, 29 APRIL 2019

OTT KPK dan Jebakan Demokrasi

OTT KPK dan Jebakan Demokrasi

JUM'AT, 22 MARET 2019

Ngopi Bareng bersama Kapolda Jateng Dan Pangdam IV/ Diponegoro
Pasar Tunjang Karang Moncol Terbakar

Pasar Tunjang Karang Moncol Terbakar

SABTU, 24 AGUSTUS 2019 , 23:04:00

Menolak RUUPKS Di Semarang

Menolak RUUPKS Di Semarang

SENIN, 23 SEPTEMBER 2019 , 11:52:00