10 Bulan Berjuang Mencari Keadilan, Kundaryati Peroleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Suaminya

Nusantara  JUM'AT, 13 SEPTEMBER 2019 , 12:41:00 WIB | LAPORAN: TAKHRODJIE

10 Bulan Berjuang Mencari Keadilan, Kundaryati Peroleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Suaminya
RMOLJateng. Kundaryati dengan didampingi oleh Herdin Pardjoangan dan Alvin Afriansyah selaku Pengacara Publik LBH Semarang, kembali mendatangi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang di Jalan Pemuda.

Sebelumnya pada 21 Agustus 2019, Kundaryati dan Tim kuasa hukumnya telah melakukan audiensi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendesak agar lembaga tersebut, mengambil sikap tegas terkait tunggakan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh PT. Sarana Pariwara kepada para pekerjanya, termasuk Alm. Yulianto selaku suami dari Kundaryati.

Kedatangan Kundaryati kali ini, dalam rangka menindaklanjuti dan menagih komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk segera menyelesaikan kasus tunggakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh perusahaan yang berimbas pada terhambatnya hak atas Jaminan Sosial Kundaryati selaku ahli waris dari Alm suaminya sebagai pekerja PT. Sarana Pariwara.

Akhirnya, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berjuang mendapatkan haknya atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada kali ini, Kundaryati berhasil mencairkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan suaminya yang ditransfer oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui rekeningnya selaku ahli waris dengan nominal sebesar Rp. 60.740.000,- yang terdiri atas ; Jaminan Kematian (Rp24.000.000,-), Jaminan Hari Tua (Rp. 24.740.000,-), Beasiswa Pendidikan (Rp.12.000.000,-).

Herdin Pardjoangan selaku kepala Divisi Buruh dan Masyarakat Urban LBH Semarang mengatakan, kasus yang dialami kundaryati harus menjadi pelajaran dan kritik bagi BPJS Ketenagakerjaan agar menjalankan tugasnya dengan serius dan tegas.

Mengingat lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan rekomendasi pada Disnakertrans Propinsi untuk memberikan sanksi administratif bagi perusahaan yang telah di berikan surat peringatan, namun tetap tidak kooperatif menunaikan kewajibanya membayar tagihan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan para pekerja.

Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga harus mengambil langkah cepat dan tegas dalam penanganan kasus seperti yang dialami Kundaryati.

Hal ini sangat diperlukan agar pekerja tidak kebingungan ketika mengajukan klaim pencairan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mereka justru tidak mendapatkan solusi, melainkan dihadapkan dengan persoalan tunggakan iuran dan administrasi.

Artinya, BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga negara harus dapat mendesak perusahaan untuk segera melaksanakan kewajibanya, karena pihaknya memiliki kewenangan untuk menagih dan memberikan rekomendasi sanksi administratif bagi perusahaan yang membangkan dalam pemenuhan kewajibanya pada para pekerja.

Harapanya, kedepan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari institusi negara dapat mengambil langkah yang cepat dan tegas dalam penyelesaian masalah pemenuhan hak pekerja atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi oleh negara. [jie]



Komentar Pembaca
Ngopi Bareng bersama Kapolda Jateng Dan Pangdam IV/ Diponegoro
Pasar Tunjang Karang Moncol Terbakar

Pasar Tunjang Karang Moncol Terbakar

SABTU, 24 AGUSTUS 2019 , 23:04:00

Menolak RUUPKS Di Semarang

Menolak RUUPKS Di Semarang

SENIN, 23 SEPTEMBER 2019 , 11:52:00