Wujudkan Kabupaten Demak Yang Bersih, Ini Sikap AJKD Demak

Daerah  KAMIS, 11 JULI 2019 , 12:51:00 WIB | LAPORAN: TAKHRODJIE

Wujudkan Kabupaten Demak Yang Bersih, Ini Sikap AJKD Demak
RMOLJateng. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan harapan setiap masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Harapan itu, akan terwujud jika semua elemen masyarakat, baik pihak eksekutif, pihak legislative, pihak yudikatif dan masyarakat bisa Bersatu padu mampu memerangi budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan komitmen dan berintegritas.

Pemerintah Kabupaten Demak, sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang dijuluki sebagai Kota Wali, setidaknya wajib mempunyai komitmen mewujudkan pemerintahan yang bebas dari budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Aspek Integritas para pemimpin di Kabupaten Demak, harus benar-benar mampu berkomitmen memajukan masyarakat Demak tanpa terkecuali.

Tetapi Fakta yang ada,  perwujudan pemerintah bersih dan bebas KKN di Kabupaten Demak ternyata jauh dari panggang Api.  

"Kami yang tergabung dalam Aspirasi Jasa Konstruksi Demak (AJKD) menilai ada kegagalan birokrasi di pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya memerangi budaya korupsi, kolusi dan Nepotisme," ujar Ketua PFLAJKD, M. Ilyas Ibrohim dalam keterangan tertulisnya beberapa saat lalu.

Menurut Ilyas, fakta ini bisa dilihat khususnya dalam penggunaan keuangan negara di pemerintah Kabupaten Demak pada Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

"AJKD menilai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dari hulu sampai hilir, disinyalir dan diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang ada. Indikasi pengkondisian pekerjaan, lelang tertutup (terkondisikan), hingga dugaan pungutan liar selalu mengemuka dan terus berlangsung," tandasnya.

Lebih lanjut Ilyas menyatakan, mafia proyek berkeliaran dan terus melakukan perbuatan transaksi sepihak untuk mengkondisikan guna memonopoli pekerjaan bagi kelompok tertentu.

"Anehnya Pejabat Negara (pemerintah) Kabupaten Demak cenderung Pasif dan cenderung tidak professional dan independent.  Pemerintah yang seharusnya menjalankan kewajibannya dan taat pada aturan sesuai undang-undang, justru mandul dan tidak mempunyai integritas, komitmen dan professional demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan berani memberantas KKN," terangnya.

Putusan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara No. 64/Pdt.G/2018/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak adalah salah satu cermin adanya ketidakberesan penggunaan keuangan negara khususnya dalam lelang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu lelang pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kab. Demak TA 2018 Di Dinas PU & PR Kabupaten Demak dengan pagu senilai Rp. 3.925.000.000,- (tiga milyard Sembilan ratus duapuluh lima juta rupiah).

"Dalam putusan tersebut, tampak sebagai cermin bahwa ada ketidakberesan dalam system birokrasi di Kabupaten Demak dan cenderung menguntungkan pihak atau oknum-oknum tertentu. Dan Kasus/perkara tersebut, adalah satu yang mencuat dan belum perkara lain yang tentu dan akan mencuat ke permukaan/publik," ujarnya.

Saat ini Masyarakat sudah kesal, dan menunggu hanya Aparat Penegak Hukum sekelas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan mampu membongkar jaringan Korupsi di pemerintah Kabupaten Demak sampai tuntas seakar-akarnya.

"Hanya KPK dan aparat penegak hukum yang netral dan indepentlah, yang bisa melindungi masyarakat Demak untuk membongkar budaya KKN dan budaya Monopoli Proyek Demak," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Perkumpulan  Forum Lintas Aaspirasi Jasa  Konstruksi Kabupaten Demak (PFLAJKD), menyuarakan Gerakan Moral dalam Upaya Mewujudkan Sistem Pemerintah Kabupaten Demak yang bebas KKN, bebas Pungli, bebas Monopoli, Menuju Demak Yang Bermartabat".

Berikut Sikap PFLAJKD :

1. Wujudkab sistem pemerintah Kabupaten Demak bebas dari KKN khususnya pada pengadaab barang dan jasa pemerintah Kabupaten Demak.

2. Mohon kepada KPK dan aparat penegak hukum yang netral, independent, berintegritas untuk segera melakukan serangkaian penyelidikan, penyidikan guna membongkar praktek korupsi di Kabupaten Demak.
[jie]

Komentar Pembaca
Salat Jenazah Ustad Arifin Ilham

Salat Jenazah Ustad Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 13:12:00

Kiriman Bunga untuk KPU Jateng

Kiriman Bunga untuk KPU Jateng

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 19:04:00

Konsolidasi Keamanan Jelang Lebaran

Konsolidasi Keamanan Jelang Lebaran

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 21:35:00