Penerapan Sistem Zonasi, Apa Yang Perlu Dibenahi ?

Opini  KAMIS, 04 JULI 2019 , 17:49:00 WIB

Penerapan Sistem Zonasi, Apa Yang Perlu Dibenahi <i>?</i>

Ilustrasi/net

SISTEM Zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru dengan menerapkan zona atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dijadika poin utama dalam penerimaan peserta didik baru.

Sementara nilai ujian nasional yang diperoleh oleh calon pendaftar pada jenjang pendidikan sebelumnya, bukan lagi menjadi pertimbangan utama untuk diterima di sekolah.
    
Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2017. Dalam praktiknya, pada tahun 2017 belum seluruh sekolah menerapkan sistem zonasi dikarenakan masih tahap adaptasi.

Perbedaannya dengan tahun ini adalah, sistem zonasi deiberlakukan di seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dengan sistem zonasi, sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Selebihnya, 5% kuota untuk jalur prestasi dan 5% lagi untuk siswa yang pindah domisili.
    
Sistem zonasi berlaku di tingkat SD, SMP, SMA Negeri. Untuk SMK tidak diberlakukan sistem zonasi, sehingga bagi pendaftar SMK bisa memilih dan mendaftar di sekolah mana saja sesuai dengan bakat dan minat.

Ketentuan penerimaan peseta didik dengan sistem zonasi menurut Permendikbud No.14 Tahun 2018 untuk jenjang SMP dan SMA meliputi :

Pertama, jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; Kedua, Surat Hasil Ujian Nasional (bagi lulusan SMP); Ketiga, prestasi akademik dan non-akademik. Sementara untuk jenjang SD, pertimbangan kedua setelah jarak tempat tinggal ke sekolah adalah usia minimum masuk sekolah sesuai dengan ketentuan sudah terpenuhi.

Dilansir dari https://www.kemdikbud.go.id, menurut Mendikbud, tujuan diterapkannya sistem zonasi antara lain untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan deskriminasi di sekolah dengan adanya anggapan sekolah unggulan dan bukan.

Khususnya sekolah negeri dapat membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru, dengan kondisi siswa yang heterogen maka harapannya dapat menumbuhkan kreativitas guru dalam menerapkan proses pembelajaran, membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan berupa sarana prasarana sekolah agar tepat sasaran, sehingga menghasilkan peningkatan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.  
    
Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang pro, merasa sepakat dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah karena penerapan sistem zonasi ini merupakan keberpihakan pemerintah terhadap seluruh elemen masyarakat untuk pemerataan mutu pendidikan.

Beberapa orang tua siswa merasa setuju dengan sistem zonasi, orang tua dapat lebih mudah dalam mengawasi anak dan pergaulan mereka baik di sekolah maupun lingkungan luar sekolah karena jarak tempat tinggal yang dekat dengan sekolah.

Sementara itu, bagi orang tua yang kontra dengan kebijakan zonasi merasa dirugikan karena beberapa hal. Pertama,  syarat penentuan diterimanya peserta didik yang berkaitan dengan jarak tempat tinggal dengan sekolah.

Sejumlah orang tua mengaku kecewa dan menilai kebijakan sistem zonasi ini tidak adil kepada siswa, khususnya yang mendapatkan nilai baik namun tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan dikarenakan jarak tempat tinggalnya lebih jauh dari sekolah dibandingan dengan pendaftar lain.

Kedua, di beberapa daerah, orang tua merasa kesulitan mencari sekolah untuk anaknya karena jarak tempat tinggal dengan sekolah sangat jauh.

Karena ketersediaan sekolah di berbagai daerah di Indonesia yang belum merata dan seimbang, beberapa sekolah menjadi kekurangan calon peserta didik, disisi lain ada pula sekolah yang jumlah pendaftarnya melebihi kuota karena berada di zona padat penduduk.

Dilansir dari edukasi.kompas.com, dalam menanggapi berbagai permasalahan terkait penerapan sistem zonasi di berbagai daerah di Indonesia, Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Pendidikan, KH Masduki Baidlowi menilai implementasi PPD berbasis zonasi masih premature.

Beberapa alasan diantaranya karena kualitas guru masih standar, rasio guru dan siswa tidak seimbang, sertifikasi guru tidak berkelanjutan, dan penerapan kebijakan yang tidak diimbangi kebijakan lain.

Melihat dari latar belakang penerapan sistem zonasi, dikutip dari www.cnnindonesia.com. Kemendikbud membandingkan penerapan zonasi di Indonesia dengan beberapa sistem zonasi yang diterapkan di sejumlah negara maju.

Negara-negara tersebut adalah Inggris, Amerika, Australia, Finlandia, Kanada dan Jepang. Penelitian atas pemberlakuan kebijakan zonasi sekolah di Inggris (2014).

Menurut Kemendikbud, membuktikan bahwa sistem zonasi dapat meningkatkan kualitas akademik peserta didik.

Persoalan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut sebelumnya dinilai sama dengan negara Indonesia, yaitu terkait infrastruktur dan juga kualitas guru yang kurang merata.

Namun, secara bertahap setelah penerapan kebijakan sistem zonasi ini, negara-negara tersebut terus menyempurnakan hingga lebih maju seperti sekarang.

Dikutip dari www.sultengraya.com, Muhadjir Effendy menegaskan, Jadi kalau dibilang sebaiknya menunggu semua infrastruktur sudah baik secara merata, ya tidak perlu ada zonasi.

Justru sistem zonasi ini diterapkan untuk mengoreksi dan mengejar ketimpangan secara radikal,”. Beliau menyampaikan juga, bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menutup mata dan telinga atas berbagai kritik yang bermunculan. Pemerintah bersedia untuk mengoreksi.

Melihat beberapa ketentuan sistem zonasi yang berlaku di negara lain diantaranya Inggris. Dikutip dari laman gov.uk, beberapa kriteria peserta didik di Inggris yang akan menempuh pendidikan di sekolah diantaranya ada atau tidaknya saudara yang sekolah di lembaga pendidikan yang sama.

Selain jarak antara sekolah dan rumah, hal lain yang dipertimbangkan adalah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing peserta didik.
Negara lainnya yaitu Finlandia.

Dikutip dari laman hel.fi. sistem zonasi diterapkan salah satunya di Helsinki. Dengan sistem itu, peserta didik di ibu kota Finlandia itu dapat masuk sekolah yang ada di area tempat tinggal masing-masing.

Sementara itu, apabila ada peserta didik yang bersekolah di lokasi jauh dari rumah, maka orangtua mereka wajib menanggung semua biaya transportasi sang anak selama bersekolah.  

Dengan melihat beberapa kebijakan sistem zonasi dan ketentuan di negara-negara lain, penerapan sistem zonasi sebaiknya lebih diperhatikan lagi mengingat tantangan dunia pendidikan dengan letak geografis di negara Indonesia berbeda dengan negara lain.

Perbaikan dan penyempurnaan harus betul-betul dilakukan mengingat ini sudah tahun ke tiga pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Termasuk bagaimana kebijakan ini dapat memfasilitasi seluruh peserta didik untuk mendapatkan hak yang sama dalam mengenyam pendidikan.

Jangan sampai alih-alih bertujuan untuk meratakan mutu pendidikan, ternyata justru menimbulkan masalah baru dengan adanya calon peserta didik di beberapa daerah kesulitan mendapatkan sekolah, baik karena jarak tempat tinggal dengan sekolah yang jauh, maupun karena kehabisan kuota karena berada pada daerah padat penduduk. [***]


Herni Perta Suci
Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.



Komentar Pembaca
Pameran Dirgantara Penerbad Semarang

Pameran Dirgantara Penerbad Semarang

JUM'AT, 08 NOVEMBER 2019 , 10:58:00

Kirab Budaya Lereng Gunung Prau Temanggung

Kirab Budaya Lereng Gunung Prau Temanggung

MINGGU, 10 NOVEMBER 2019 , 13:30:00

Aktifitas Petani Tembakau

Aktifitas Petani Tembakau

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 07:44:00