Napak Tilas Kominkan Dan Problem Pendidikan Non Formal

Opini  JUM'AT, 28 JUNI 2019 , 22:13:00 WIB

Napak Tilas Kominkan Dan Problem Pendidikan Non Formal
JEPANG sebagai negara maju memiliki sejarah perjalanan pendidikan yang khas, khususnya perjalanan pendidikan sosial (social education) atau dalam Bahasa Jepang dikenal dengan sebutan shakai kyoiku dan memiliki salah satu program yaitu Kominkan.

Di Indonesia pendidikan sosial dikenal dengan pendidikan luar sekolah yang pada tahun 2007 berdasarkan Perpres No.17 dirubah menjadi pendidikan nonformal.

Pendidikan non-formal sebagai bagian dari sistem pendidikan memiliki tugas sama dengan pendidikan lainnya yakni memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Layanan alternatif yang diprogramkan di luar sistem persekolahan tersebut bisa berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal sistem persekolahan.

Sasaran pendidikan non-formal yang semakin beragam, tidak hanya sekedar melayani masyarakat miskin, masyarakat yang masih buta pendidikan dasar, masyarakat yang mengalami drop out dan putus pendidikan formal, masyarakat yang tidak terakses pendidikan formal seperti; suku terasing, masyarakat daerah pedalaman, daerah perbatasan, dan masyarakat pulau luar.

Tantangan utama Pendidikan Nonformal adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan mengenal secara jelas tentang keberadaan dan peran pendidikan nonformal di tengah-tengah mereka.

Seringkali masyarakat bertanya tentang apa itu PLS (pendidikan luar sekolah), apa itu PKBM, apalagi tentang PNF (pendidikan nonformal) sebagai istilah baru (sebutan lain bagi PLS).

Berdasar pada Undang Undang sistem pendidikan nasional, PLS merupakan sub sistem dari pendidikan nasional. Dengan rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program-program PLS, maka kondisi itu memunculkan masalah baru yaitu; sulitnya mempertahankan lembaga-lembaga penyelenggara satuan pendidikan nonformal agar tetap eksis dan profesional dalam menyediakan layanan pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan, banyak sekali PKBM dan penyelenggaraan satuan PNF lainnya yang bubar, karena didirikan seadanya dan menunggu bantuan dari pemerintah.

Padahal kita sangat hawatir kalau PKBM, dan lembaga sejenis lainnya bubar, sehingga tidak ada lagi lembaga penyelenggara pendidikan nonformal yang dapat melayani kebutuhan pendidikan masyarakat di luar pendidikan formal.

Kekahwatiran itu muncul dikarenakan masih tidak jelasnya standar-standar yang dapat dijadikan patokan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal (Darwis, dkk).

Berbeda dengan pendidikan nonformal di Indonesia, pendidikan sosial di Jepang sangat dijunjung tinggi derajatnya.

Kominkan didirikan dan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Jepang sebagai wujud dari kepedulian pemerintah akan pentingnya rekonstruksi bidang pendidikan dalam mengembalikan kejayaan Jepang sebagai Negara yang berdaulat dan demokrasi.

Pemerintah Jepang pada saat itu menganggap, bahwa rekonstruksi bidang pendidikan melalui sekolah atau pendidikan anak-anak tidaklah cukup, sehingga diperlukan model pendidikan yang betul-betul mampu menyatu dan mampu melayani seluruh kebutuhan pendidikan bagi masyarakatnya, maka model pendidikan orang dewasa dan pendidikan masyarakat merupakan sebuah konsep yang dianggap dapat melayani seluruh kebutuhan pendidikan bagi masyarakat, (di antaranya program-program keterampilan bagi pendidikan orang dewasa).

Pada saat itulah konsep citizens’ public halls (Kominkan) direkomendasikan oleh pemerintah sebagai sebuah fasilitas pendidikan sosial di setiap pemerintahan Kota (city), dengan harapan Kominkan dapat membangun dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kepercayaan diri masyarakat Jepang.

Program-program yang dikembangkan Kominkan biasanya secara teratur (terjadwal) disosialisasikan atau di tawarkan kepada seluruh masyarakat, melalui berbagai media yang dimiliki; seperti internet, televisi, radio, surat kabar, majalah yang diterbitkan Kominkan, atau terjadwal secara khusus di buletin juga papan pengumuman Kominkan (Kamil, 2006).

Dengan media/kriteria tersebut, Kominkan semakin menjadi pengikat bagi tumbuhnya kebiasaan dan budaya belajar masyarakat. Dengan konsep belajar sepanjang hayat, masyarakat bukan hanya tersadarkan akan tetapi aktivitas belajar masyarakat bisa dijadikan contoh bagi masyarakat lainnya.

Sehingga kondisi ini menjadi motivasi kuat bagi pemerintah kota dan Kominkan untuk mengembangkan berbagai fasilitas yang dapat menumbuhkan minat dan kebiasaan belajar masyarakat.

Sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Jepang terutama perkembangan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan orang dewasa dan pendidikan masyarakat melalui Kominkan tidak lagi hanya sekedar memperhatikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat sebagai sebuah kebutuhan dasar akan tetapi sudah bergeser kepada peningkatan self-actualization dan self-development masyarakat.

Dengan melihat perbandingan antara pendidikan sosial di Jepang dan pendidikan nonformal di Indonesia terlihat berbanding terbalik.

Oleh karena itu diharapkan pemerintah Indonesia dapat memperhatikan dan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program pendidikan nonformal karena masyarakat sebagai sasaran pendidikan non-formal terus meluas maju sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan lapangan kerja dan budaya masyarakat itu sendiri.

Mengingat sasaran tersebut, maka program pendidikan non-formal harus terus diperluas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan masyarakat.

Yunia Nur Anggraeni
Mahasiswa Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang



Komentar Pembaca
Pameran Dirgantara Penerbad Semarang

Pameran Dirgantara Penerbad Semarang

JUM'AT, 08 NOVEMBER 2019 , 10:58:00

Kirab Budaya Lereng Gunung Prau Temanggung

Kirab Budaya Lereng Gunung Prau Temanggung

MINGGU, 10 NOVEMBER 2019 , 13:30:00

Aktifitas Petani Tembakau

Aktifitas Petani Tembakau

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 07:44:00