Aliansi Masyarakat Blora Yakin JR DBH Migas Blok Cepu Terwujud

Ekonomi  KAMIS, 13 JUNI 2019 , 14:31:00 WIB | LAPORAN: M PUTRA ANANDA

Aliansi Masyarakat Blora Yakin JR DBH Migas Blok Cepu Terwujud
RMOLJateng. Mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah di Departemen Keuangan Dr Mahfud Sidik, menyatakan keyakinannya bahwa Kabupaten Blora akan bisa mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu.

Keyakinan ini diyatakan Machfud di hadapan Aliansi Masyarakat Sipil Blora (AMSB) dan Ketua DPRD Kabupaten Blora Bambang Susilo, Kamis (13/5)
"Masih ada (kesempatan) dikabulkan, entah nanti dari Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan dana bagi hasil ini. Feeling saya di atas 50 persen," kata Dr Mahfud.
"Tapi ini butuh stamina dan spirit. Artinya, perjuangan jangan pernah berhenti ketika mendapat halangan. Ada perjuangan yang sekali saja berjuang langsung dapat, tapi ada pula perjuangan panjang yang mendapatkannya. Jadi kami butuh kesiapan dari teman-teman di Blora ini menjaga stamina dan spiritnya. Dengan demikian, kami pun bisa memberikan stamina dan spirit yang sama," ungkapnya.
Blora, menurut salah satu dari yang direncanakan jadi tim kuasa hukum Judicial Review (JR) DBH Migas ini, harus bisa menjelaskan dampak-dampak eksternal yang didapat dari pertambangan yang dikerjakan di Bojonegoro.
"Dampak itu bisa dampak sosial, maupun dampak lingkungan. Kualitas udara ikut menurun, sementara dibandingkan dengan Banyuwangi tidak terkena dampak namun justru dapat bagian. Memang tampak tidak ada yang adil. Pembagian 6 persen untuk kabupaten atau kota lain di wilayah administratif provinsi yang sama itu juga merupakan keputusan politik waktu membuat undang-undangnya. Jadi masih ada ruang untuk menciptakan keadilan baru buat Blora," paparnya.
Sementara itu Prof. Tjipto Ismail, salah satu dari 3 orang yang direncanakan jadi tim kuasa hukum JR DBH Migas, menyatakan pihaknya telah merancang untuk menyiapkan orang-orang yang akan masuk dalam dewan pakar dalam memenangkan JR DBH Migas.
"Kami siapkan ahli otonomi daerah, yang kemungkinan seorang mantan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian ahli keuangan negara, ini rencana kemungkinan kami ambilkan dari Universitas Indonesia. Lalu ada ahli tata negara, ini juga sudah bisa kita siapkan. Terakhir, yang mungkin kami minta bantuan adalah pakar perminyakan atau bisa juga saksi fakta," katanya.
Prof. Tjipto menyatakan akan all-out membantu Blora dalam memperjuangkan DBH Migas.
"Karena memang kami melihat ada ketidak-adilan. Kami siap memperjuangkannya," tandasnya. [jie]


Komentar Pembaca
Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 20:09:14

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 17:50:00

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

SABTU, 09 NOVEMBER 2019 , 22:30:00

Pameran Dirgantara Penerbad Semarang

Pameran Dirgantara Penerbad Semarang

JUM'AT, 08 NOVEMBER 2019 , 10:58:00

Kirab Budaya Lereng Gunung Prau Temanggung

Kirab Budaya Lereng Gunung Prau Temanggung

MINGGU, 10 NOVEMBER 2019 , 13:30:00

Aktifitas Petani Tembakau

Aktifitas Petani Tembakau

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 07:44:00