Oknum ASN Kudus Diduga Terlibat Korupsi Proyek Bibit Pohon

Hukrim  KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 , 12:18:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD OLIEZ

Oknum ASN Kudus Diduga Terlibat Korupsi Proyek Bibit Pohon

Kejaksaan Negeri Kudus

RMOLJateng. Oknum aparatur sipil negeri (ASN) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kudus diduga terlibat korupsi.

Oknum berinisial RMG yang saat ini sebagai staf Bina Marga di Dinas PUPR Kudus diduga melakukan indikasi korupsi proyek pemerintah tanaman pada tahun 2014 lalu sebesar Rp 200 juta. Sebelumnya, oknum ASN ini merupakan staf di Dinas PKPLH Kabupaten Kudus.

Plt Dinas PUPR Kudus Heru Subiyanto saat dimintai keterangan mengaku ada salah satu ASN dari Dinas PUPR yang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Namun informasi yang ia terima baru sebatas lisan dari Kejaksaan Negeri Kudus.

Tanggal 13 Februari kemarin, kami baru dapat informasi. Namun baru sebatas lisan dari Kejari Kudus,” jelasnya.

Menurutnya, oknum ASN yang diduga terlibat korupsi itu baru menjabat menjadi staf bina marga di PUPR Kudus. Sebelumnya oknum tersebut menjadi staf di Dinas PKPLH Kudus.

Kalau kasusnya saya belum tahu pastinya. Lebih lanjut belum tahu tindakan yang kami lakukan. Karena masih dalam informasi lisan belum ada tertulis,” katanya.

Sementara itu, secara terpisah Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kudus Prabowo Aji Sasmito membenarkan adanya oknum ASN yang diduga terlibat dalam korupsi. Awalnya bersangkutan dicurigai ada dugaan pencucian uang.

Namun setelah dilakukan penyelidikan oknum ASN ini ada indikasi telah melakukan korupsi tanaman bibit sebesar Rp 200 juta yang diadakan oleh Dinas PKLH kabupaten Kudus pada tahun 2014 lalu,” terangnya.

Menurutnya oknum ASN ini diduga telah melanggar Undang Undang 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 12 huruf i.

Dalam pasal itu disebutkan Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat ilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Ancamannya minimal empat tahun penjara,” tandasnya.[dit]

Komentar Pembaca
#KataRakyat: DPT Bikin Bete!

#KataRakyat: DPT Bikin Bete!

RABU, 20 MARET 2019 , 21:00:00

LBH: Penetapan Tersangka Sopir Tangki Diwarnai Intimidasi
Tiga Kartu Jokowi Untuk Proyek

Tiga Kartu Jokowi Untuk Proyek

SELASA, 19 MARET 2019 , 19:00:00

Foto: Kapal Panorama Nusantara Terbakar

Foto: Kapal Panorama Nusantara Terbakar

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 , 16:17:00

Pembukaan Museum OHD Magelang

Pembukaan Museum OHD Magelang

SABTU, 26 JANUARI 2019 , 17:25:00

Hari Peduli Sampah Nasional 2019

Hari Peduli Sampah Nasional 2019

KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 , 10:59:00