Hendi : Kalau Ada Aparat Terlibat Bayar Membayar Laporkan

Urusan Sertifikat Tanah Gratis

Pemerintahan  JUM'AT, 08 FEBRUARI 2019 , 16:14:00 WIB | LAPORAN: PARWITO

Hendi : Kalau Ada Aparat Terlibat Bayar Membayar Laporkan
RMOLJateng. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan, jika program sertifikat masal pemerintah Joko Widodo berupa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diperuntukan bagi warga atau masyarakat adalah program cuma-cuma dari pemerintah pusat, sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis.

"Harus dipahami semua dari pemerintah yang berurusan dengan PTSL gratis," tegas pria yang akrab disapa Hendi, Jumat (8/2).

Sehingga, Hendi mengungkapkan, tidak ada pungutan sepeserpun dari pihak yang melayani warga Kota Semarang, selama pengurusan sertifikat tanah masal tersebut.

Baik di tingkat Kelurahan, di tingkat Kecamatan sampai di tingkat BPN Kota Semarang, masyarakat sama sekali tidak akan dipungut atau dibebani biaya sepeserpun.

"Jadi nggak ada, Lurah keluarkan surat bayar nggak ada. BPN keluarin sertifikat bayar, nggak ada," ungkapnya.  
Hendi membeberkan, yang sering terjadi adalah, masyarakat sendiri yang berinisiatif untuk membuat panitia pengurusan sertifikat masal dengan alasan menguruskan warga lain yang sibuk atau yang tidak sempat mengurus sertifikat mereka.

"Yang sering ditemui di lapangan adalah ada warga kemudian membentuk kelompok panitia. Pak itu pada membuat panitia, semuanya pada sibuk, nah panitia itu pengukuran ada tim datang, beli konsumsi mereka urunan. Nah saya bilang dari pemerintah gratis, kalau warga ada yang melakukan upaya terkait dengan penggalangan dana sepanjang peruntukannya jelas dan warga lainya tidak keberatan itu sudah urusan masing-masing warga," bebernya.

Hendi pun berpesan kepada masyarakat Kota Semarang, jika ada oknum aparat baik di Kelurahan,  Kecamatan sampai oknum aparat di BPN ada yang melakukan praktek pungli (pungutan liar) terakit pengurusan sertifikat masal program pemerintah Jokowi ini, maka Hendi meminta untuk segera dilaporkan ke pihaknya untuk ditindak secara tegas.

"Tapi kalau ada aparat kelurahan, aparat kecamatan atau BPN yang ikut terlibat di dalam persoalan dalam bayar membayar ini, laporkan ke kami, kami akan menindak secara tegas," pungkas Hendi. [jie]






Komentar Pembaca
Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

JUM'AT, 19 APRIL 2019 , 21:00:00

Real Count KPU Lambat!

Real Count KPU Lambat!

KAMIS, 18 APRIL 2019 , 17:00:00

Jokowi: Jangan Jumawa, Tunggu Hasil Resmi KPU

Jokowi: Jangan Jumawa, Tunggu Hasil Resmi KPU

RABU, 17 APRIL 2019 , 19:00:00

Membersihkan Kilang Tangki Terminal LPG

Membersihkan Kilang Tangki Terminal LPG

KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 , 11:40:00

Hari Peduli Sampah Nasional 2019

Hari Peduli Sampah Nasional 2019

KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 , 10:59:00

Revitalisasi Pasar Johar Semarang

Revitalisasi Pasar Johar Semarang

SABTU, 23 FEBRUARI 2019 , 10:51:00