Cegah KKN, Dinas Penanaman Modal Pasang 50 CCTV

Pemerintahan  KAMIS, 06 DESEMBER 2018 , 13:29:00 WIB | LAPORAN: M PUTRA ANANDA

Cegah KKN, Dinas Penanaman Modal Pasang 50 CCTV
RMOLJateng. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mendeklarasikan pembangunan zona integritas di lingkungan kerjanya menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sebagai komitmen deklarasi tersebut, DPMPTSP memasang lebih 50 kamera CCTV untuk memantau sejumlah pelayanan.

Penandatanganan piagam deklarasi oleh Kepala DPMPTSP, Purwanto di depan Sekda Kabupaten Blora , I Komang Gede Irawadi.

Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi ini memang sulit. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi. Sebelum deklarasi dilakukan, dinas kami telah memasang lebih dari 50 kamera CCTV di sejumlah titik pelayanan maupun titik rahasia untuk mengontrol kinerja. Sehingga peluang KKN bisa diminimalisir,” ujar Purwanto, Kamis (6/12).

Tidak hanya jajaran pegawai saja yang diminta untuk mengikuti deklarasi pembangunan zona integritas, namun ibu-ibu Darma Wanita istri para pegawai DPMPTSP juga diundang untuk mengikuti acara tersebut.

Sengaja kami undang ibu-ibu darma wanita untuk ikut deklarasi. Karena di tangan ibu-ibu inilah semua penghasilan suami diberikan. Saya minta ibu-ibu juga mengambil peran untuk mencegah korupsi dengan selalu menanyakan kepada suami darimana sumber uang yang diberikan. Biasanya kalau sama istri jujur, takut bohong,” lanjut Purwanto.

Sekda Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi mengapresiasi pelaksanaan deklarasi pembangunan zona integritas yang dilakukan DPMPTSP. Kami menyampaikan terimakasih atas diselenggarakannya deklarasi pembangunan zona integrasi di DPMPTSP. Maka sudah ada empat OPD yang melakukannya, dimana sebelumnya juga dilakukan RSUD Blora, RSUD Cepu dan Disdukcapil. Kedepan kami minta seluruh OPD bisa melaksanakannya, utamanya yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat,” ujar Komang.

Di bidang pelayanan masyarakat, Sekda yang juga mantan Kepala BPPKAD ini meminta seluruh OPD memiliki respon cepat dalam menyikapi laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial.

Di era digital dan keterbukaan informasi seperti ini, masyarakat kita dengan mudahnya mengupload keluhan atau laporan melalui media sosial ketika  mereka menjumpai permasalahan terkait pelaksanaan pemerintahan. Oleh sebab itu, kita harus cepat menanggapinya. Aktifkan kembali media sosial seluruh OPD, akan kita pantau,” pungkasnya. [hen]



Komentar Pembaca
Revitalisasi Kota Lama Semarang

Revitalisasi Kota Lama Semarang

RABU, 27 MARET 2019 , 15:02:00

Festival Pameran Foto Semarang

Festival Pameran Foto Semarang

SELASA, 23 APRIL 2019 , 20:00:00

Uji Emisi Gratis

Uji Emisi Gratis

SELASA, 23 APRIL 2019 , 15:59:00