Segudang Masalah Menanti Perusda milik Pemkab Karanganyar

Daerah  KAMIS, 08 NOVEMBER 2018 , 18:23:00 WIB | LAPORAN: DIAN TANTI BURHANI

Segudang Masalah Menanti Perusda milik Pemkab Karanganyar
RMOLJateng. Dirut Perusahaan Umum Daerah (PUD) Aneka Usaha Karanganyar, Untung Sriyanto, yang dilantik pada pada Kamis (1/11) lalu, langsung melakukan pembenahan di berbagai bidang untuk memperbaiki kondisi Perusda tersebut. Segudang masalah menanti perusahaan pengelola objek wisata di Karanganyar itu.

Bahkan Perusahaan yang mengelola objek wisata Edupark, Intanpari, dan Tawangmangu ini mengambil langkah besar dengan melakukan perombakan managemen dan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan milik Pemkab Karanganyar tersebut.

"Nanti kita akan libatkan pihak ketiga yang independen dalam perekrutan untuk menghasilkan orang-orang yang profesional di bidangnya," ucap Untung, Kamis (8/11).

Selain melakukan perombakan,  Untung juga sebut banyak 'pekerjaan rumah 'yang harus segera dituntaskan selain melakukan seleksi ulang  karyawan juga pembenahan manajemen keuangan termasuk menyelesaikan keluhan pengunjung tentang kondisi air di kolam renang  Intan Pari yang dirasa kotor oleh pengunjung.

"Akan segera kita benahi secepatnya apa yang menjadi keluhan juga masukan dari berbagai pihak," tandas Untung.

Sementara itu keinginan Untung, untuk mengembangkan kawasan Edupark belum bisa maksimal dilakukan. Salah satunya adalah dua helikopter, dan satu pesawat Boeing yang dipajang di area wisata Edupark yang tidak terawat. Catnya sudah mengelupas,  kursi di dalam pesawat yang terlihat sesak juga kondisi pesawat yang pengab.  

"Masih ada kendala dan belum maksimal untuk pengembangan sebab asset yang kita kelola ini, masih milik PUPR dan belum ada serah terima kepada PUD Aneka Usaha,” jelasnya.  

Sebab mundurnya penyerahan aset karena terkendala Perda Investasi yang belum mengalami perubahan. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang PUD Aneka Usaha disebutkan asset bisa diserahkan jika nilainya Rp15 miliar. Sedangkan saat ini, total aset telah mencapai Rp. 21 miliar.

"Jadi harus dilakukan perubahan Perda dulu, dan butuh waktu juga. Sehingga kita meminta Pemkab dalam hal ini kepada PUPR untuk menyerahkan sebagian asset tersebut yang nilainya dibawah lima belas miliar rupiah. Kita terus berkomunikasi dengan dewan pengawas," pungkasnya. [hen]




Komentar Pembaca
Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

JUM'AT, 19 APRIL 2019 , 21:00:00

Real Count KPU Lambat!

Real Count KPU Lambat!

KAMIS, 18 APRIL 2019 , 17:00:00

Jokowi: Jangan Jumawa, Tunggu Hasil Resmi KPU

Jokowi: Jangan Jumawa, Tunggu Hasil Resmi KPU

RABU, 17 APRIL 2019 , 19:00:00

Membersihkan Kilang Tangki Terminal LPG

Membersihkan Kilang Tangki Terminal LPG

KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 , 11:40:00

Hari Peduli Sampah Nasional 2019

Hari Peduli Sampah Nasional 2019

KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 , 10:59:00

Revitalisasi Pasar Johar Semarang

Revitalisasi Pasar Johar Semarang

SABTU, 23 FEBRUARI 2019 , 10:51:00