Dua Kementrian Langgar Ketentuan, Jokowi Harus Waspadai Pelaksanaan UU Desa

Politik  MINGGU, 04 NOVEMBER 2018 , 18:45:00 WIB | LAPORAN: PARWITO

Dua Kementrian Langgar Ketentuan, Jokowi Harus Waspadai Pelaksanaan UU Desa

Muqowwam/RMOL Jateng

RMOLJateng. Politisi senior Ahmad Muqowam mengungkapkan pembangunan desa di Indonesia dilaksananan dengan landasan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebuah undang-undang yang berpihak, berparadigma kepada dan milik desa, undang-undang yang menjadikan desa dan masyarakatnya menjadi subyek salam proses pelaksanaan pembangunan desa.

"Masyarakat harus mengapresiasi dan bangga kepada Presiden Joko Widodo, yang menunjukkan komitmen dalam melaksanakan UU Desa tersebut secara serius, hal ini sesuai dengan isi nawa cita Presiden Jokowi dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia," tegas Muqowam kepada RMOLJateng, Minggu (4/11) di Kota Semarang, Jateng. 

Namun demikian, Mukowam menjelaskan jika komitmen yang tinggi tersebut jika tidak dibarengi pemahaman yang utuh UU Desa oleh kementerian, yang diindikasikan dengan banyaknya peraturan perundangan dibawah UU yang dibenturkan dengan UU Desa, pelaksanaannya bertentangan dengan ruh atau asas UU Desa.  Selain itu masih banyak lagi persoalan yang ditemukan, jika mau menelisik hingga di tataran pelaksanaan di desa.

"Beberapa hal yang berbenturan dengan dengan UU Desa tersebut antara lain; pertama ruang Lingkup UU Desa, empat hal  yang menjadi ruang lingkup UU Desa yaitu Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kemasyarakatan. Persoalan yang muncul adalah adanya penangan terhadap empat bidang tersebut, tidak dilakukan oleh satu institusi kementerian, tetapi dilaksanakan oleh lebih dari satu kementerian," jelas Muqowam. 

Padahal dalam UU Desa, mantan Anggota DPD RI ini menyatakan jelas dikatakan, bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah menteri yang menangani urusan desa.

Namun, hari ini dilaksanakan oleh lebih dari satu kementerian, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini yang membuat kesulitan dan fragmentasi, baik vertikal ataupun horizontal, sehingga hal ini langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat dan desa.

Kemudian yang kedua, Mukowam membeberkan, penganggaran Desa, sebagaimana Pasal 72 UU Desa, bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa bersumber dari Pendapatan Desa, Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan dari Pemerintah diatas Desa, Hibah dan Pendapatan Desa lainnya. Dari tujuh sumber APBDes tersebut, dua sumber berasal dari Pemerintah (Pusat), yaitu Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Pria yang saat ini maju kembali sebagai Caleg DPRRI di Dapil  I Semarang dari PPP bernomor 1 menambahkan, alokasi Dana Desa dihitung 10% dari dana APBN untuk Dana Transfer ke Daerah setelah dikurangi Dana Alokosai Khusus.

Soal ini didasarkan pada UU Pemda,  sedangkan Dana Desa dialokasikan sebesar 10% dari dari diluar Dana Transfer ke Daerah.

Pada pelaksanaannya dilakukan bertahap, dan dalam alokasi untuk masing-masing desa berpegangan pada empat ketentuan, yaitu; luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kesulitan geografis.

"Sehingga yang pasti tiap desa, jika ketentuan ini dilaksanakan akan mendapatkan keadilan pada tingkat desa dan masyarakatnya. Namun, ketentuan ini dilanggar habis oleh dua kementrian yaitu; Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan, dimana dalam menentukan besaran masing-masing desa dilakukan secara  merata dengan besaran yang sama," pungkas Muqowam. [jie]




Komentar Pembaca
Panen Musim Pancaroba

Panen Musim Pancaroba

MINGGU, 07 OKTOBER 2018 , 10:57:00

Foto:Roadshow Bus KPK Di Semarang

Foto:Roadshow Bus KPK Di Semarang

SABTU, 13 OKTOBER 2018 , 13:18:00

Foto : Pemberangkatan Tim Porpov Tim Semarang

Foto : Pemberangkatan Tim Porpov Tim Semarang

JUM'AT, 19 OKTOBER 2018 , 16:10:00