TII Ajak Pengembang PPL Jateng Transparan

Nusantara  RABU, 31 OKTOBER 2018 , 18:10:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD DAFI

TII Ajak Pengembang PPL Jateng Transparan

Foto/RMOL Jateng

RMOLJateng. Pattiro Semarang bersama Transparency International Indonesia (TII) melakukan pengukuran keterbukaan perusahan Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) di Jawa Tengah terkait program anti korupsi.

Pengukuran keterbukaan meliputi struktur perusahaan termasuk kepemilikian saham hingga laporan keuangan perusahaan di Jawa Tengah.

Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko mengatakan, hal itu menunjukkan masih memungkinkan minimnya pemahaman anti korupsi pada lingkugan perusahaan.

Menurutnya, hasil penilaian dari 11 PPL yang terlibat dalam mega proyek ketenagalistrikan, ditemukan 9 PPL telah mendeklarasikan kepada publik bahwa perusahaan tersebut berkomitmen anti korupsi.

Ia mengatakan, hanya 5 dari 9 PPL yang mempunyai program pelatihan anti korupsi bagi seluruh karyawan dan direktur.

Akan tetapi, lanjutnya, kurang dari separuh dari 9 PPL yang memiliki regulasi yang secara eksplisit melarang praktik uang pelicin.

PPL sisanya meskipun telah berkomitmen anti korupsi yang seringnya dituangkan dalam bentuk Pedoman Perilaku (Code of Conduct) tidak memuat larangan praktik uang pelicin atau sering dikenal facilitation payment,” jelas Dadang di Hotel Santika Semarang, Rabu (31/10/2018).

Dadang menambahkan, dari 9 PPL, 7 PPL telah menyediakan saluran yang membuat karyawan atau pihak-pihak lainnya dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang memperkenankan adanya pelaporan secara anonim dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor atau sering disebut dengan whistle-blowing system.

Sayangnya, lanjutnya, sering dari perusahaan tidak melakukan monitoring reguler terhadap program anti korupsi yang dimiliki oleh perusahaannya, untuk me-review kecocokan, kecukupan, efektivitas, dan mengimplementasikan perbaikan apabila diperlukan. Sedangkan hanya 5 dari 9 PPL yang melakukan monitoring reguler.

Akuntabilitas dari PPL merupakan cermin komitmen anti korupsi, seperti adanya keterbukaan kepada publik mengenai pendapatan total, belanja modal, penghasilan sebelum kena pajak, dan pajak penghasilan,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Dadang, 80% tindak korupsi yang ditangani KPK banyak melibatkan swasta, 54% penyuapan, 27% terkait pengadaan barang dan jasa.

Dilanjutkan, dalam pelaksanaan Assessment yang dilakukan TII untuk melihat sejauh mana transparansi BUMN ke publik juga memperlihatkan hanya sampai pada level 3.2 dari 10.

Survey yang dilakukan TII menunjukkan perusahaan besar di Indonesia relatif lebih bagus dalam anti korupsi di banding BUMN. Perusahaan-perusahaan besar sudah memiliki kode etik perilaku tapi belum di terapkan ke suplayernya,” pungkasnya. [jie]




Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Harimau Bonbin Semarang Terlepas

Harimau Bonbin Semarang Terlepas

RABU, 05 DESEMBER 2018 , 19:34:00

Foto : Pemberangkatan Tim Porpov Tim Semarang

Foto : Pemberangkatan Tim Porpov Tim Semarang

JUM'AT, 19 OKTOBER 2018 , 16:10:00

Wisata Tour TKCI Indonesia Di Magelang

Wisata Tour TKCI Indonesia Di Magelang

SABTU, 24 NOVEMBER 2018 , 15:13:00