Cegah Korupsi Di Pemkot, Hendi Terapkan Standart Pencegahan KPK

Pemerintahan  KAMIS, 11 OKTOBER 2018 , 16:55:00 WIB | LAPORAN: PARWITO

Cegah Korupsi Di Pemkot, Hendi Terapkan Standart Pencegahan KPK

Hendrar Prihadi/RMOL Jateng

RMOLJateng. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengaku selalu mencermati dan menerapkan metode korsupgah guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di Pemkot Semarang.

Yaitu dengan menerapkan standart-standart pencegahan yang telah ditetapkan oleh KPK. Beberapa pencegahan itu diantaranya; mewajibkan kepada pejabat eselon 3 dan 4 untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"KPK sudah membuat standart-standart pencegahan, misalnya pejabat dari mulai eselon 3, eselon 4 untuk melaporkan LHKPN secara rutin. Supaya kemudian pergerakanya diketahui, Wali Kota gajinnya Rp 6 juta, tunjangane sekian, eh tiba-tiba setahun punya Rp 21 miliar, dari mana ini? Oh dapat warisan, oh dapat warisan berarti boleh. Oh nggak tahu darimana? nah itu berarti ada potensi gratifikasi dan korupsi disitu. Itu sebenarnya pencegahan lewat LHKPN," tegas Wali Kota yang akrab disapa Hendi disela acara Road Show Bus KPK di Halaman Balaikota Semarang, Kamis (11/10).

Selain itu, Hendi menjelaskan dalam proses pelelangan, saat ini Pemkot Semarang menggunakan ULP (Unit Layanan Pengadaan), lewat e-prokuisment.

"Jadi antara bohir atau kontraktor dengan panitia lelang tidak bertemu langsung. Kirim penawaran lewat internet, kemudian disitu diketahui syaratnya lengkap, kemudian dengan penawaran terendah kemudian dia menang. Itu juga kami lakukan," jelas politisi PDI Perjuangan ini. 

Kemudian, Hendi membeberkan mitigasi terhadap kerawan korupsi di pelayanan publik.

"Misalnya perijinan, kok nggak jadi-jadi ya? Ben cepet, iki-iki, iki. Itu dulu begitu katanya, nah hari ini kita nggak, kita punya dashboard yang bisa dilihat oleh para pengaju ijin atau calon investor hari ini proses ijinya sudah masuk, dia kontrol, oh sudah sampai disini. Jadi, saya akan menuju kesini untuk memenuhi syarat-syarat ini dan dimonitor, transparan," beber Ketua FKPPI Jateng ini.

Hendi yakin dengan upaya menerapkan standart-standart pencegahan KPK tersebut, tindak pidana korupsi tidak akan dilakukan oleh jajaran ASN-nya di Pemkot Semarang.

"Peluang-peluang untuk pungli atau korupsi bisa diminimalkan lewat standart-standar yang dilakukan oleh KPK ke Pemerintah Daerah. Saya rasa ini penting," pungkas Hendi. [jie]



Komentar Pembaca
PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Jokowi-Ma

Jokowi-Ma"ruf Diduga Curi Start Kampanye

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 13:00:00

#KataRakyat: Jangan Kampanye Negatif

#KataRakyat: Jangan Kampanye Negatif

RABU, 17 OKTOBER 2018 , 19:00:00

Panen Musim Pancaroba

Panen Musim Pancaroba

MINGGU, 07 OKTOBER 2018 , 10:57:00

Foto Dampak Kenaikan Dolar Terhadap Harga Pangan

Foto Dampak Kenaikan Dolar Terhadap Harga Pangan

JUM'AT, 07 SEPTEMBER 2018 , 16:34:00

Foto:Roadshow Bus KPK Di Semarang

Foto:Roadshow Bus KPK Di Semarang

SABTU, 13 OKTOBER 2018 , 13:18:00